Hasil survei bertajuk “Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” tersebut dirilis PPI pada Minggu (18/10/2026).
Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno, menjelaskan penilaian responden terhadap para menteri dipengaruhi sejumlah persepsi mengenai pelaksanaan tugas dan kinerja masing-masing pejabat.
Raja Juli Disorot soal Karhutla dan Pembalakan Hutan
Menurut Adi, penilaian buruk terhadap Raja Juli Antoni antara lain berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dugaan maraknya pembalakan hutan, serta kinerja yang dinilai belum dirasakan masyarakat.
“Kalau Menteri Raja Juli itu karena dinilai tidak mampu menanggulangi terkait dengan karhutla. Kemudian juga terima amplop, kemudian terkait dengan pembalakan hutan yang dinilai masih marak, kerjanya kurang terasa, hutan tidak terjaga, tidak ada kemajuan,” kata Adi saat memaparkan hasil survei secara daring.
Pernyataan mengenai dugaan penerimaan amplop tersebut merupakan alasan atau persepsi yang disampaikan dalam pemaparan survei, bukan bukti bahwa pelanggaran telah terbukti dilakukan.
Menteri Pariwisata Dinilai Belum Maksimalkan Potensi Indonesia
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menempati posisi kedua dengan persentase 11,2%.
Adi mengatakan, responden menilai potensi pariwisata Indonesia belum dimaksimalkan secara optimal. Persepsi lain yang muncul mencakup kinerja yang dianggap kurang terlihat, jarangnya turun ke lapangan, hingga persoalan pungutan liar di sejumlah objek wisata.
“Sementara Menteri Pariwisata itu dinilai tidak mampu memaksimalkan potensi pariwisata Indonesia, Bali dikuasai asing, kurang dikenal, warga Indonesia boikot Bali, kemudian banyak pungli di objek wisata, pidatonya tidak menarik, tidak terlihat kinerjanya, dan jarang turun ke lapangan,” ujarnya.
Berbagai hal tersebut merupakan persepsi responden sebagaimana dipaparkan PPI, bukan kesimpulan independen mengenai keseluruhan kinerja kementerian.
Nusron Wahid Disorot soal Mafia Tanah
Di posisi ketiga, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid memperoleh penilaian kinerja buruk sebesar 9,3%.
Menurut Adi, sejumlah responden mengaitkan penilaian tersebut dengan persepsi mengenai praktik mafia tanah, biaya pengurusan sertifikat, serta pelayanan aparat pertanahan di daerah.
Adi juga menyebut adanya sorotan responden terhadap kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang melibatkan aparat, selain penilaian bahwa kinerja pelayanan belum terasa dan ketidakpuasan terhadap sosok menteri.
PPI dalam pemaparannya menyebut sejumlah alasan tersebut sebagai faktor yang mendasari penilaian responden terhadap Nusron.
Daftar Menteri Lain yang Mendapat Penilaian Buruk
Selain tiga nama teratas, survei PPI juga mencatat sejumlah menteri lain yang memperoleh penilaian kinerja buruk, dengan rincian sebagai berikut:
- Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai: 6,5%
- Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo: 0,7%
- Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto: 0,3%
- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin: 0,3%
- Menteri Ketenagakerjaan Yassierli: 0,2%
- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi: 0,1%
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini: 0,1%
Metode Survei PPI
PPI menyatakan survei melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 26 September hingga 6 Oktober 2026.
Survei menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sebesar 2,83%.
Hasil ini menggambarkan penilaian responden dalam survei tersebut. Angka persentase tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran atau menjadi ukuran mutlak kinerja seorang pejabat.