BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung dijadwalkan menerima pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp8,1 miliar pada akhir Oktober 2026.
Meski demikian, dana yang disalurkan Pemerintah Provinsi Lampung tersebut belum menyelesaikan seluruh kewajiban DBH kepada Pemkot Bandar Lampung. Pasalnya, masih terdapat tunggakan mencapai Rp161 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung, Zakky Irawan, mengatakan pencairan Rp8,1 miliar tersebut merupakan DBH kendaraan bermotor triwulan II tahun 2025.
“DBH kendaraan 2025 triwulan II akhir Oktober 2026 ini cair Rp8,1 miliar, sisa terutang Rp161 miliar,” ungkap Zakky.
Menurutnya, DBH kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah. Dana tersebut dibutuhkan untuk mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain DBH PKB dan BBNKB, Pemkot Bandar Lampung juga masih menunggu penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) serta pajak rokok.
Zakky menyebutkan kedua jenis dana bagi hasil tersebut diperkirakan cair pada pertengahan November 2026.
“Cukai tembakau, pajak rokok bulan depan pertengahan bulan (cair),” katanya.
Ia berharap seluruh dana bagi hasil yang menjadi hak Pemkot Bandar Lampung dapat segera disalurkan agar tidak mengganggu arus kas daerah, terutama dalam memenuhi kebutuhan belanja pemerintah dan pelaksanaan program pembangunan menjelang akhir tahun anggaran.
Terkait tunggakan yang masih mencapai ratusan miliar rupiah, BPKAD Bandar Lampung akan terus melakukan komunikasi dan pendekatan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Kita tetap akan lakukan pendekatan kepada OPD terkait,” pungkasnya.
Pemkot Bandar Lampung sebelumnya juga terus mendorong agar penyaluran DBH dari pemerintah provinsi dapat dilakukan secara rutin dan tepat waktu sesuai ketentuan. Hal ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan.
![]()

