Deputi Gubernur BI Destry Damayanti menyampaikan hal itu dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (21/10/2026).
“Pertumbuhan kredit perbankan pada September 2026 tercatat tinggi sebesar 13,26 persen (yoy), didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang masing-masing tumbuh 23,20 persen, 11,89 persen, dan 4,86 persen,” kata Destry.
Pertumbuhan tertinggi berasal dari kredit investasi yang mencapai 23,20 persen. Sementara itu, kredit modal kerja tumbuh 11,89 persen dan kredit konsumsi meningkat 4,86 persen.
Menurut Destry, kredit korporasi di luar program pemerintah juga menunjukkan peningkatan. BI melihat peluang ekspansi kredit masih terbuka, salah satunya karena masih banyak fasilitas pinjaman yang belum dimanfaatkan oleh debitur.
“Potensi kenaikan kredit masih tinggi mengingat masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) sebesar Rp2.562 triliun atau 21,7 persen dari plafon kredit yang tersedia,” ujarnya.
Besarnya fasilitas kredit yang belum dicairkan tersebut menjadi salah satu ruang potensial bagi peningkatan pembiayaan ke depan, meskipun realisasinya tetap bergantung pada kebutuhan dan keputusan debitur serta kondisi perekonomian.
DPK Tumbuh 8,22 Persen
Di tengah pertumbuhan kredit yang kuat, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tercatat tumbuh 8,22 persen secara tahunan. Pertumbuhan DPK menjadi perhatian karena penghimpunan dana masyarakat merupakan salah satu sumber pendanaan utama perbankan.
BI memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 berada dalam kisaran 8–12 persen.
Untuk menjaga momentum pembiayaan, BI akan terus mengoptimalkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif guna mendorong penyaluran kredit ke sektor riil, dengan tetap memperhatikan stabilitas sistem keuangan.
Modal Perbankan Kuat, NPL Tetap Terkendali
Dari sisi ketahanan perbankan, Destry menyebut kondisi industri secara umum masih kuat.
Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat sebesar 24,1 persen pada Agustus 2026. Rasio ini menunjukkan kapasitas permodalan perbankan dalam menyerap risiko.
Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) secara agregat tercatat sebesar 2,11 persen secara bruto dan 0,84 persen secara neto pada Agustus 2026.
Adapun rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) meningkat dari 23,04 persen pada Agustus 2026 menjadi 24,08 persen pada September 2026.
Indikator tersebut menjadi bagian dari pemantauan BI terhadap likuiditas dan ketahanan industri perbankan di tengah pertumbuhan penyaluran kredit.
Insentif Likuiditas BI Capai Rp458,5 Triliun
Untuk memperkuat penyaluran pembiayaan, BI juga mengoptimalkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), yang diarahkan untuk mendukung kredit perbankan ke sektor-sektor prioritas.
Hingga minggu pertama Oktober 2026, total insentif KLM yang diperoleh perbankan tercatat sebesar Rp458,5 triliun.
Jumlah tersebut terdiri atas alokasi KLM Financing Channel sebesar Rp336,4 triliun dan KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) sebesar Rp122,1 triliun.
“Implementasi KLM-PPU telah mendorong redistribusi likuiditas antarbank dan meningkatkan transaksi di pasar uang rupiah,” kata Destry.
BI menegaskan akan melanjutkan kebijakan makroprudensial yang mendukung pembiayaan sektor riil. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan kredit sekaligus mempertahankan stabilitas sistem keuangan nasional.
