JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui adanya sejumlah pencapaian dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, PKS mengingatkan pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), perlindungan lingkungan, dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyampaikan hal tersebut kepada wartawan menjelang Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) DPP PKS di kawasan Jakarta Barat, Senin (19/10/2026).
Menurut Kholid, pemerintah telah menunjukkan perkembangan dan perbaikan. Meski demikian, pelaksanaan sejumlah program perlu dievaluasi agar manfaatnya lebih tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Tentu kami dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai mitra koalisi, kami melihat bahwa banyak pencapaian-pencapaian yang dihasilkan oleh pemerintahan ini, tapi juga beberapa masih menjadi pekerjaan rumah dan saya yakin itu juga disadari,” kata Kholid.
PKS Minta Pelaksanaan MBG Diperbaiki
Salah satu perhatian PKS adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kholid menilai program tersebut memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi pelaksanaannya masih menyisakan sejumlah catatan, khususnya terkait kasus keracunan makanan dan potensi korupsi dalam pengadaan.
“Kita melihat bahwa MBG ini niat Presiden Prabowo sangat mulia untuk memberikan asupan gizi yang baik untuk anak-anak didik kita. Namun dalam eksekusinya, kita melihat harus kita akui ada berbagai macam catatannya,” ujarnya.
Kholid berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan memperbaiki tata kelola agar insiden keracunan maupun praktik korupsi dapat dicegah.
“Maka harusnya ke depan zero case keracunan itu. Zero case terjadinya keracunan,” tegasnya.
Ia juga meminta agar proses pengadaan dan pelaksanaan program terbebas dari praktik korupsi.
“Ke depan harus zero case terjadinya korupsi,” imbuhnya.
Menurut Kholid, pembenahan tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk memastikan penerima program Asta Cita tepat sasaran, memperbaiki tata kelola, dan memperkuat pengawasan pelaksanaan program.
Pengelolaan Hutan dan Lingkungan Jadi Catatan
Selain MBG, PKS menyoroti pengelolaan hutan dan perlindungan lingkungan hidup. Kholid meminta Kementerian Kehutanan meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan hutan, sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup perlu memperkuat upaya perlindungan lingkungan.
“Bagaimana Kementerian Kehutanan seharusnya juga harus lebih jeli lagi, lebih baik lagi dalam mengelola hutan,” ujarnya.
Catatan tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari upaya mendorong pelaksanaan kebijakan pemerintah yang lebih baik.
Meski menyampaikan kritik dan masukan, Kholid menegaskan PKS tetap berkepentingan terhadap keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran karena keberhasilan pemerintah berkaitan dengan harapan masyarakat.
“Kami melihat sebagai mitra koalisi kami berkepentingan bahwa pemerintahan Pak Prabowo berjalan sukses. Suksesnya pemerintahan ini juga kebahagiaan yang dicita-citakan yang diinginkan oleh masyarakat juga,” katanya.
PKS Dorong Potensi Ekonomi Syariah Indonesia
Kholid juga mendorong pemerintah memaksimalkan potensi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Sektor yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan mencakup zakat, wakaf, keuangan syariah, hingga industri halal.
Ia membandingkan potensi Indonesia dengan Malaysia yang dinilainya mampu mengembangkan ekonomi syariah secara luas.
“Masa Malaysia yang bukan negara muslim terbesar di dunia itu bisa menjadi nomor satu ekonomi Islam, ekonomi syariahnya? Indonesia yang jauh lebih besar harusnya potensinya jauh lebih besar,” kata Kholid.
Menurutnya, inovasi perlu dilakukan di tingkat pusat maupun daerah agar potensi tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
PKS juga mendorong kepala daerah dari partainya mengusulkan program-program inovatif sesuai kebutuhan dan potensi daerah. Kholid mencontohkan pengembangan program terkait pasar di Sumatera Barat sebagai salah satu upaya yang dapat dikembangkan.
Bimteknas PKS Tekankan Kebijakan Inovatif
Selain membahas program pemerintah dan ekonomi syariah, Kholid menekankan pentingnya kepemimpinan yang melayani serta kebijakan publik yang inovatif.
Bimteknas DPP PKS diikuti sekitar 1.600 pejabat publik dari tingkat pusat hingga daerah. Melalui kegiatan tersebut, PKS mendorong kader yang bertugas di lembaga legislatif maupun eksekutif untuk lebih aktif mendengarkan kebutuhan masyarakat.
Kholid meminta para pejabat publik turun langsung ke lapangan, memahami persoalan warga, dan menghasilkan kebijakan yang tidak sekadar mengulang pola lama.
“Kita ingin mendorong agar ada proses kebijakan publik, produk kebijakan publik yang dilakukan secara inovatif. Kita tidak re-inventing the wheel, ya, begitu-begitu saja, business as usual, tidak mau kayak gitu. Kita ingin melakukan kebijakan yang inovatif,” ujarnya.
Pemerintahan Prabowo-Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024. Menjelang dua tahun masa jabatan, PKS menyampaikan dukungan terhadap keberhasilan pemerintah sekaligus mendorong perbaikan program, penguatan tata kelola, perlindungan lingkungan, dan inovasi kebijakan publik.