JAKARTA — Dewan Pers hingga Rabu malam (2/9/2026) belum menetapkan lokasi maupun organisasi yang akan menjadi penanggung jawab dan pelaksana Hari Pers Nasional (HPN) 2027.
Kepastian itu disampaikan sejumlah anggota Dewan Pers setelah pertemuan dengan delegasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada Rabu siang. Dalam pertemuan tersebut, PWI memaparkan kesiapan untuk menjadi pelaksana HPN 2027.
Anggota Dewan Pers Abdul Manan menegaskan, pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan final. Menurutnya, Dewan Pers masih akan mendengarkan pandangan seluruh konstituen sebelum menentukan sikap.
Abdul Manan menjelaskan, PWI masih berpandangan bahwa organisasinya memiliki keterkaitan sejarah dengan HPN sehingga layak menjadi penanggung jawab dan penyelenggara. Namun, pelaksanaan HPN tetap diharapkan melibatkan konstituen Dewan Pers lainnya.
Menurut Abdul Manan, persoalan utama yang perlu dibahas adalah posisi HPN sebagai peringatan seluruh komunitas pers, bukan hanya satu organisasi wartawan.
“HPN yang seharusnya merupakan hari yang dirayakan semua komunitas pers. Karena itu, pelaksanaannya mestinya dilakukan bersama-sama, tidak dimonopoli atau didominasi oleh satu organisasi wartawan,” ujar Abdul Manan.
Ia menilai, jika HPN merupakan agenda bersama komunitas pers, maka lembaga yang menjadi penanggung jawab idealnya memiliki kewenangan yang menaungi organisasi wartawan maupun organisasi perusahaan pers.
Selama ini, kata Abdul Manan, agenda HPN lebih banyak diisi oleh kegiatan satu organisasi wartawan. Kondisi tersebut dinilai membuat sebagian konstituen Dewan Pers lainnya enggan terlibat dalam peringatan HPN.
Ia mengakui perubahan terhadap praktik yang telah berlangsung selama puluhan tahun bukan perkara mudah. Namun, menurutnya, persoalan tersebut perlu dicarikan jalan keluar agar makna HPN sebagai peringatan bersama komunitas pers tetap terjaga.
Abdul Manan juga menyinggung Keputusan Presiden yang menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional. Menurutnya, ketentuan tersebut tidak secara spesifik memberikan mandat kepada organisasi tertentu sebagai penanggung jawab maupun pelaksana HPN.
Karena itu, muncul pula gagasan untuk melakukan revisi terhadap ketentuan tersebut, termasuk memperjelas mekanisme penyelenggaraan HPN.
“Revisi bisa dilakukan antara lain dengan mengubah tanggal HPN atau memperjelas ketentuan di dalamnya, misalnya soal lembaga yang menjadi penanggung jawab atau penyelenggara HPN,” katanya.
Namun, sebelum mengambil keputusan, Dewan Pers akan terlebih dahulu bertemu dengan seluruh konstituen untuk mendengarkan pandangan dan aspirasi masing-masing.
Keputusan akhir nantinya akan ditetapkan melalui rapat pleno Dewan Pers.
“Putusan dari rapat pleno itulah yang akan menjadi pegangan DP,” tegas Abdul Manan.
Belum Ada Keputusan Resmi
Anggota Dewan Pers Muhammad Jazuli juga memastikan belum ada keputusan resmi mengenai lokasi maupun konstituen yang akan menjadi penanggung jawab panitia HPN 2027.
“Secara resmi Dewan Pers belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang menjadi penanggung jawab panitia HPN,” kata Jazuli.
Hal senada disampaikan anggota Dewan Pers Dr. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si. Ia mengatakan pertemuan dengan PWI masih sebatas pembahasan.
“Kemarin kami baru mengundang PWI membahas hal tersebut. Untuk mendiskusikan dengan PWI perihal HPN,” ujar Niken.
Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto juga menegaskan pertemuan dengan PWI belum menetapkan lokasi maupun organisasi pelaksana HPN 2027.
“Belum, tadi hanya pertemuan untuk mendengarkan paparan PWI. Habis ini bicara dengan seluruh konstituen,” jelas Totok.
AMSI Minta Tunggu Keputusan Bersama
Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dhyatmika atau Bli Komang, turut menegaskan bahwa belum ada rapat bersama seluruh konstituen Dewan Pers yang memutuskan lokasi maupun pelaksana HPN 2027.
“Belum ada rapat lagi bang. Sebaiknya kawan-kawan PWI bersabar menunggu rapat tersebut,” ujar Bli Komang.
Pernyataan itu mempertegas bahwa proses penentuan HPN 2027 masih terbuka dan belum menghasilkan keputusan final.
SMSI Usulkan HPN 2027 Digelar di Jakarta
Di tengah proses pembahasan tersebut, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar rapat pleno di kantor pusatnya di Jakarta, Rabu malam (2/9/2026).
Dalam rapat tersebut, SMSI membahas perkembangan HPN 2027 sekaligus mengusulkan kepada Dewan Pers agar peringatan HPN 2027 dilaksanakan di Jakarta.
Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar mengimbau seluruh jajaran SMSI di pusat maupun daerah tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Saya mengajak seluruh fungsionaris SMSI pusat dan daerah setanah air untuk menghindari penyebaran hoaks dan menahan diri menunggu keputusan Dewan Pers.”
Sementara itu, ketika ditanya mengenai kemungkinan usulan SMSI untuk menggelar HPN 2027 di Jakarta, Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika menyatakan dukungan.
“AMSI siap dukung SMSI,” ujarnya.
Dengan demikian, hingga Rabu malam (2/9/2026), belum ada keputusan resmi Dewan Pers mengenai lokasi maupun konstituen yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dan pelaksana HPN 2027.
Dewan Pers selanjutnya akan mempertemukan seluruh konstituen untuk membahas berbagai aspirasi sebelum mengambil keputusan melalui rapat pleno.