JAKARTA – PT Pertamina (Persero) telah berkoordinasi dengan sejumlah badan usaha pemilik SPBU swasta terkait skema komersial dan mekanisme pengadaan BBM murni (base fuel). Langkah ini merupakan tindak lanjut hasil rapat bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada Jumat (19/9), yang dihadiri Shell Indonesia, BP-AKR, Vivo, dan ExxonMobil.
Dalam pertemuan tersebut, keempat badan usaha menyatakan sepakat mengimpor BBM menggunakan sisa kuota impor Pertamina. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, mengatakan penawaran awal sudah disampaikan dan kini diformalkan untuk mendetailkan aspek komersial.
“Pertamina telah menyampaikan penawaran kepada badan usaha dan dilanjutkan dengan penawaran formal guna merinci kesepakatan aspek komersial,” ujar Mars Ega dalam keterangan resmi, Sabtu (20/9).
Koordinasi yang dilakukan meliputi penyediaan pasokan, pembahasan aspek bisnis, hingga mekanisme pemeriksaan kualitas BBM melalui join surveyor. Sementara itu, harga akan diatur secara terbuka dengan sistem open book agar adil bagi semua pihak, sesuai regulasi pemerintah.
Tambahan pasokan ini diperlukan karena kuota impor BBM untuk badan usaha swasta tahun ini sudah habis, meskipun sebelumnya telah mendapat tambahan 10 persen dari kuota 2024. Berdasarkan data Kementerian ESDM, pangsa pasar BBM nonsubsidi di SPBU swasta terus meningkat, dari 11 persen pada 2024 menjadi sekitar 15 persen hingga Juli 2025.
Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sekitar 7,52 juta kiloliter atau 34 persen dari alokasi 2025. Volume tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan tambahan SPBU swasta hingga Desember 2025 sebesar 571.748 kiloliter.
Pengaturan impor BBM ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan perdagangan nasional sekaligus memastikan ketersediaan cadangan energi strategis.