Lampung Barat

Lampung Barat – Menyikapi pemberitaan yang beredar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat akan segera memanggil calon aparatur sipil negara (CASN) mantan Peratin Pekon Bedudu yang telah lulus seleksi PPPK 2024. Hal tersebut disampaikan pada Senin, 17 Februari 2025.

Budiyanto, yang sebelumnya terdaftar dalam data dapodik Dinas Pendidikan Lampung Barat, memulai karirnya sebagai tenaga honorer pada tahun 2004 dan kemudian menjabat sebagai Peratin Pekon Bedudu selama dua periode dari 2007 hingga 2017. Pada tahun 2024, Budiyanto berhasil lulus dalam rekrutmen PPPK K2.

Sekretaris BKPSDM, Budi Kurniawan, S.Ip., M.M., mengaku terkejut dengan temuan tersebut, karena menurutnya tenaga honorer yang terdata pada 1 Januari 2005 sudah melalui pendataan ulang pada 2010 dan mengikuti tes CPNS pada 2013.

“Saya heran, karena pada waktu pendataan 2010 dan perekrutan CPNS 2013, yang bersangkutan juga mengikuti tes meskipun masih menjabat sebagai Peratin,” ujar Budi Kurniawan.

Pihak BKPSDM akan segera memanggil Budiyanto untuk dimintai klarifikasi dan memberi informasi kepada Ketua Pansel PPPK terkait hal ini.

“Kami akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” jelas Budi Kurniawan.

Pihaknya juga siap untuk memproses jika ada laporan resmi terkait pelanggaran dalam proses penerimaan PPPK, asalkan disertai bukti yang sah.

“Seperti yang disampaikan oleh Ketua Pansel, yakni Plt. Sekda, kami akan memproses jika ada laporan resmi terkait pelanggaran, tentu dengan bukti yang jelas,” tambahnya.

Kasus ini mencuat karena diduga ada pelanggaran dalam seleksi PPPK, terkait absensi Budiyanto selama menjabat sebagai Peratin Pekon Bedudu. Beberapa pihak menduga bahwa absensi yang tercatat pada masa jabatan Budiyanto (2007-2017) adalah absensi rekayasa.

Menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, seorang Kepala Desa dilarang merangkap jabatan, termasuk menjadi tenaga honorer, untuk menjaga prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4), yang mengatur larangan kepala desa merangkap jabatan sebagai pejabat pemerintah lainnya dan melibatkan diri dalam kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mempertegas larangan kepala desa untuk merangkap jabatan yang bertentangan dengan tugasnya. Larangan ini juga bertujuan untuk mencegah potensi konflik kepentingan, serta memastikan independensi kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa.

Sementara itu, meski Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tidak secara langsung mengatur larangan gaji ganda bagi kepala desa, prinsip pengelolaan keuangan negara tetap mengharuskan kepala desa untuk tidak menerima gaji dari dua sumber yang berbeda. Sesuai dengan Pasal 66 ayat (3) UU Desa, gaji kepala desa berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan bagian dari APBDes, dan tidak boleh menerima penghasilan dari sumber lain yang terkait dengan dana desa tersebut, kecuali yang telah diatur dalam regulasi. [Aris]

Lampung Barat – Proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Lampung Barat kembali menjadi sorotan. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah kelulusan Budiyanto, mantan Peratin Pekon Bedudu dua periode, dalam seleksi PPPK meskipun tercatat tidak aktif sebagai tenaga honorer selama 10 tahun.

Kasus ini terjadi di SDN 1 Bedudu, di mana Budiyanto tercatat sebagai tenaga honorer sejak 2004. Namun, setelah terpilih sebagai Peratin pada 2007, ia tidak lagi aktif bekerja sebagai penjaga sekolah hingga masa jabatannya berakhir pada 2017. Meskipun demikian, namanya tetap terdaftar sebagai tenaga honorer (TKS) selama periode tersebut.

Dalam proses seleksi PPPK, Kepala Sekolah SDN 1 Bedudu, Mukhlis, yang sebelumnya menjabat Kepala Sekolah SDN 2 Bedudu menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan bahwa Budiyanto aktif sebagai tenaga honorer dalam empat tahun terakhir. Mukhlis mengonfirmasi bahwa Budiyanto bekerja sebagai penjaga sekolah meskipun secara bergantian dengan rekan-rekannya.

“Selama saya menjabat sebagai kepala sekolah sejak 2021, Budiyanto tetap bekerja sebagai penjaga sekolah,” ujar Mukhlis, Jumat (14 Februari 2025). Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti terkait absensi Budiyanto selama periode 2007-2017 saat menjabat sebagai Peratin.

Kasus ini menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Beberapa pihak mempertanyakan keabsahan absensi Budiyanto selama ia menjabat sebagai Peratin. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa secara logika sulit membayangkan seorang Peratin menjalankan tugas sebagai penjaga sekolah di saat bersamaan, terlebih setelah tidak lagi menjabat, Budiyanto diketahui bekerja sebagai sopir travel jurusan Liwa-Bandar Lampung.

“Jika dia menjabat sebagai Peratin selama 10 tahun, kemungkinan besar dia tidak aktif sebagai tenaga honorer di sekolah. Masyarakat menduga bahwa absensinya selama ini mungkin tidak sesuai fakta,” ujar warga tersebut.

Kasus ini mencerminkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi PPPK, khususnya dalam memastikan bahwa tenaga honorer yang diangkat benar-benar memenuhi persyaratan kerja yang telah ditetapkan. [Aris]

LAMBAR – Proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menghadirkan berbagai kejadian unik yang menarik perhatian masyarakat.

Salah satu kejadian yang cukup mencuri perhatian datang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, di mana seorang peserta yang sudah terdaftar dalam kategori K2 dan lulus dengan kategori R2/L, ternyata sempat menjabat sebagai Peratin (Kepala Desa) selama dua periode, yaitu 10 tahun.

Dengan status sebagai Peratin, tentu saja peserta tersebut tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai tenaga honorer di salah satu SD Negeri di Lampung Barat, apalagi sebagai penjaga sekolah.

Kondisi ini menimbulkan protes dari sebagian masyarakat, yang mempertanyakan keabsahan absensinya selama ini. Mereka menyatakan bahwa absensinya mungkin saja tidak sah.

“Saat menjabat sebagai Peratin selama dua periode, yang artinya hampir 10 tahun, tentu dia tidak pernah ngantor di SD, apalagi melakukan pekerjaan seperti penjaga sekolah,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

“Sungguh tidak masuk akal jika seorang Peratin bisa melakukan pekerjaan seperti bersih-bersih dan buka-tutup pintu seperti tugas seorang penjaga sekolah. Setelah tidak menjabat Peratin, dia bahkan aktif sebagai sopir travel jurusan Liwa-Bandar Lampung. Maka bisa disimpulkan absensinya selama ini sebagai honorer adalah fiktif,” lanjut warga tersebut.

Saat dimintai keterangan terkait protes masyarakat, Budiyanto, yang kini diterima sebagai PPPK, menjelaskan bahwa ia telah aktif sebagai tenaga honorer sejak tahun 2004, meski sempat menjabat sebagai Peratin selama dua periode.

“Saya sudah menjadi honorer sejak 2004. Pada 2007 saya menjabat sebagai Peratin di Pekon Bedudu hingga 2017, tetapi saya tetap melanjutkan tugas saya sebagai penjaga di SDN 1 Bedudu,” jelasnya pada Kamis (13/2/25).

Budiyanto juga menambahkan bahwa pada tahun 2018 ia terdaftar sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan baru-baru ini lulus sebagai PPPK di SDN Atar Bawang.

“Saya lulus PPPK di SDN Atar Bawang setelah sebelumnya terdaftar sebagai PTT pada 2018. Mohon untuk tidak memperbesar masalah ini, karena saya baru saja mendapatkan pengumuman,” ungkapnya saat dihubungi melalui sambungan telepon. [Aris]

LAMBAR – Persoalan belum adanya pemasangan instalasi aliran listrik di tiga pekon Kecamatan Pagar Dewa menarik perhatian Penjabat (Pj) Bupati Lampung Barat Drs. Nukman, M.M pada pelaksaan Musrenbang tingkat Kecamatan tahun 2025 dalam rangka penysunan RKPD tahun 2026 di Kecamatan Pagar Dewa, Kamis (13/02).

Tiga pekon tersebut yaitu Pekon Basungan, Batu Api dan Sidodadi.

Sebelumnya, disampaikan tokoh masyarakat Kecamatan Pagar Dewa Abas, tiga pekon tersebut selain terkendala inprastruktur yang belum memadai juga memiliki persoalan lain yanki hingga saat ini belum memiliki aliran listrik.

“Alhamdulillah di tahun 2024 lalu harga kopi tidak disangka melambung hingga Rp. 70. 000 pak bupati, hal itu sangat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat Pagar Dewa. Akan tetapi masih ada beberapa jalan yang sampai dengan saat ini menurut kami belum memadai untuk pendistribusian hasil pertanian kami yaitu jalan lintas Pekon Basungan menuju Batu Api dan Sidodadi tembus ke Pahayu,” kata Abas.

Selain terkait inprastruktur, Abas juga mengusulkan realisasi instalasi penyaluran listrik di yang sampai dengan saat ini belum bisa dirasakan masyarakat Basungan, Batu Api dan Sidodadi.

“Kami juga ingin merasakan kemerdekaan yang semestinya pak bupati. Jika Pekon-pekon lain sudah bisa merasakan aliran listrik maka masyarakat Basungan, Batu Api dan Sidodi juga ingin merasakan hal yang sama,” terang Abas.

Abas berharap usulan-usulan terkait permasalahan yang dirasakan masyarakat Pagar Dewa dapat di atasi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Barat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menanggapi usulan tersebut Pj. Bupati Lampung Barat menyampaikan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan berupaya melakukan koordinasi dengan pihak PLN.

“Nanti akan kita panggil perwakilan pihak PLN untuk mengkaji agar dilakukan survei ke lapangan,” Kata Nukman.

Dikatakan Nukman, untuk pekon Sidodi memang mengalami kesulitan terhadap instalasi penyaluran listrik hal itu disebabkan melintasi hutan kawasan.

“Untuk pekon Sidodadi ini memang prosesnya panjang ya, karena melewati kawasan hutan lindung,” ujar Nukman.

Pria berkacamata itu meminta kepada jajaran terkait agar segera menaggapi permasalahan yang dikeluhkan masyarakat Pagar Dewa.

“OPD terkait agar segera menindaklanjuti usulan masyarakat Pagar Dewa terkait instalasi penyaluran listrik,” tutup Nukman.

LAMBAR – Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Barat Drs. Ismet Inoni memimpin berjalannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Kebun Tebu yang berlangsung di Balai Pekon Muara Baru pada Kamis (13/2/2025).

Musrenbang tersebut adalah Musrenbang tingkat kecamatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) untuk anggaran tahun 2026.

Salah seorang dari Kecamatan Kebun Tebu, mewakili masyarakat setempat, Bapak Warga, ia mengucapkan terima kasih terhadap jajaran Pemkab Lampung Barat atas pembangunan yang sudah direalisasikan khususnya di Pekon Muara Baru dan di Kecamatan Kebun Tebu pada umumnya, utamanya terkait peningkatan akses jalan.

“Kepada unsur Pemkab yang telah menjalankan program pembangunan tak terkecuali Kecamatan Kebun Tebu, khusnya di Pekon Muara Baru, kami ucapkan terima kasih,” ungkap Warga

Warga mengatakan, jika Musrenbang menjadi momen penting untuk mengajukan program pembangunan, terlebih Musrenbang dilaksanakan di tempat yang dinilai memang perlu untuk ditingkatkan pembangunannya.

“Pekon Muara Baru jalannya sudah terkelupas, batu banyak berserakan, Musrenbang diadakan di Pekeon Muara Baru untuk motivasi pembangunan dan melihat langsung kondisi lapangan,” pungkasnya.

Pj. Sekda Kabupaten Lampung Barat Drs. Ismet Inoni mengatakan melalui Musrenbang yang dihadiri sejumlah Anggota DPRD, jajaran Perangkat Daerah, perangkat kecamatan, perangkat pekon serta tokoh masyarakat dan tokoh adat menjadi kolaborasi perencanaan pembangunan yang memang perlu dilakukan.

Hal itu ditujukan, kata Ismet, untuk memperkuat kesepakatan dan kesepahaman dalam memilih prioritas pembangunan, apalagi tidak semua usulan bisa direalisasikan mengingat keterbatasan APBD.

Ismet menyatakan, jika anggaran APBD tidak bisa mencukupi pembangunan di wilayah pekon (desa), di sanalah fungsi dana desa bisa digunakan

“Kalau APBD tidak bisa mengcover pembangunan di pekon, kan ada dana desa, itulah fungsinya dana desa,” ujar Ismet.

Dalam Musrenbang tersebut dilakukan penyerahan dana kecamatan dan dana pekon secara simbolis oleh Pj. Sekda Lampung Barat Drs. Ismet Inoni kepada camat dan peratin setempat.

Dana yang diserahkan untuk Kecamatan Kecamatan Kebun Tebu sebesar Rp.3.527.560.000,-, DD Pekon Muara Baru Rp.976.187.000,-, dan ADP Rp.369.393.000,-.

LAMBAR – Pejabat (Pj) Bupati Lampung Barat Drs. Nukamn, M.M meninjau lokasi kebakaran rumah milik Meri Silviasari warga Sinar Jaya, Kelurahan Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Rabu 12 Februari 2025.

Usai tiba di lokasi Nukman langsung menuju ke lokasi kebakaran. Ia langsung berdialog dengan warga korban kebakaran.

Selain memantau langsung lokasi kebakaran serta berdialog dengan warga, Nukman memberikan bantuan tanggap darurat kepada korban kebakaran berupa uang santunan dan sembako.

Bencana kebakaran tersebut kata orang nomor satu di Lampung Barat itu meninggalkan sedih yang mendalam bagi para korban, namun setidaknya tetap bersyukur sebab pemilik rumah tetap selamat dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

“Pemerintah hadir disini sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terkena musibah, bantuan yang kami berikan sifatnya stimulus, atau tanggap darurat,” terangnya.

Pemimpin yang merukan ketua Kuarcap gerakan Pramuka Kabupaten Lampung Barat itu juga menjelaskan bantuan yang diserahkan tersebut merupakan program Gerakan Pramuka cabang Lampung Barat yakni Bumbung Kemanusiaan.

“Jangan dilihat dari nilainya tetapi lihat ketulusan Gerakan Pramuka cabang Lampung Barat yang sudah memberi perhatian kepada korban,” tuturnya.

Untuk diketahui, telah terjadi musibah kebakaran melanda pemukiman padat di Lingkungan Sinar Jaya, Kelurahan Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, pada Minggu, (2/2) sekira pukul 09.30 WIB yang mengakibatkan hangusnya satu rumah panggung dan tiga rumah terdampak.

LAMBAR – Penjabat (Pj) Bupati Lampung Barat, Drs. Nukman, M.M, terus berupaya menyerap aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, yang dilaksanakan pada Selasa (11 Februari 2025).

Hari pertama pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Barat tahun 2026 berlangsung di Kecamatan Lumbok Seminung dan Sukau.

Dalam sambutannya, Nukman menekankan bahwa Musrenbangcam adalah kesempatan strategis bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan. “Ini adalah momen penting, di mana kita bisa duduk bersama untuk merencanakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi kemajuan daerah,” ujarnya.

Nukman menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengutamakan pembangunan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat. “Melalui Musrenbang ini, kami berharap masyarakat dapat menyampaikan aspirasi yang menjadi prioritas. Setiap masukan akan kami tampung dan perjuangkan sesuai dengan kapasitas anggaran daerah,” tambahnya.

Dalam proses penyusunan RKPD tahun 2026, Nukman meminta kepada Perangkat Daerah untuk dapat mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2026 akan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. “Kami juga berharap dapat menjawab isu-isu strategis yang ada serta mampu mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Lampung Barat secara tepat,” tuturnya.

Nukman juga menekankan pentingnya sinergi, kolaborasi, dan proses panjang yang harus dilalui, termasuk agenda Musrenbang ini. “Semua ini harus melalui diskusi dan proses yang panjang, termasuk musyawarah perencanaan pembangunan RKPD tahun 2026 hari ini,” lanjutnya.

Ia berharap hasil Musrenbangcam ini dapat memberikan manfaat yang besar dan menjadi prestasi bersama. “Semua usulan yang disampaikan hari ini akan kami rangkum dan prioritaskan untuk dibahas di tingkat kabupaten. Kami berharap usulan dari masyarakat Kecamatan Lumbok Seminung dan Sukau dapat diakomodasi dalam rencana pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun depan,” tandasnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Hasni Basar, tokoh masyarakat Lumbok Seminung, mengusulkan pembangunan ruas jalan, jembatan, kantor KUA, dan fasilitas pendidikan. “Kami mengapresiasi perhatian yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, seperti pembangunan Pasar Tematik dan perbaikan ruas jalan Pagar Dewa-Lumbok Seminung,” ujarnya. “Namun, seperti biasa, masyarakat yang bertemu dengan kepala daerah pasti akan meminta sesuatu, seperti anak meminta kepada orang tua,” tambahnya.

Senada, Tokoh Masyarakat Kecamatan Sukau, Topik, juga menyampaikan usulan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang mobilitas hasil pertanian. “Kami berharap apa yang kami usulkan hari ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat,” tutupnya.

Berdasarkan Surat Pengumuman Sekertariat Daerah Lampung Barat nomor : 167/126/IV.04/2025. Berikut disampaikan pengumuman pembentukan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) tingkat Kabupaten dan Provinsi Lampung dalam rangka persiapan hari kemerdekaan Indonesia ke-80 Tahun 2025.

LAMBAR – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Drs. Nukman, M.M, terus berupaya untuk mendorong pemulihan perekonomian daerah melalui berbagai langkah progresif.

Salah satu inisiatif terbaru adalah pembangunan infrastruktur pendukung, salah satunya adalah peresmian Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang terletak di kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, pada Jumat, 31 Januari 2025.

Peresmian ini ditandai dengan pengguntingan pita dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Pj. Bupati Lampung Barat.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Nukman menjelaskan bahwa PLUT merupakan amanah pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang kewirausahaan.

“Kabupaten Lampung Barat mendapatkan alokasi untuk pembangunan gedung PLUT pada tahun 2023, yang bertujuan sebagai pusat inkubasi bisnis dan pelayanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta koperasi di wilayah ini,” terang Nukman.

“Gedung ini telah beroperasi dengan uji coba manfaat selama sekitar 10 bulan, dan selama periode tersebut, lebih dari 200 UMKM telah mendapatkan layanan dari PLUT,” tambahnya.

Pj. Bupati menambahkan bahwa gedung PLUT merupakan wujud komitmen Pemkab Lampung Barat untuk memajukan ekonomi kerakyatan, dengan harapan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata dan positif.

“Beberapa layanan yang disediakan di gedung ini antara lain layanan perizinan dan sertifikasi produk, fasilitasi pembiayaan, pelatihan dan inkubasi produksi, serta fasilitas pemasaran baik secara konvensional maupun digital,” ujar Nukman.

PLUT juga dilengkapi dengan galeri UMKM yang dapat menjadi ajang promosi dan simulasi bisnis untuk produk-produk lokal. Nukman mengajak seluruh perangkat daerah dan ASN di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk mendukung gerakan bela beli produk UMKM dengan memprioritaskan pembelian produk khas Lampung Barat melalui galeri tersebut.

“Dengan adanya galeri UMKM, kami berharap bisa memberikan ruang bagi produk lokal untuk berkembang. Kami juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk mendukung pengembangan UMKM dengan memanfaatkan galeri ini sebagai pilihan utama saat membeli produk daerah,” imbuhnya.

Pj. Bupati berharap gedung PLUT dapat menjadi pusat pengembangan kewirausahaan yang mampu membawa dampak positif bagi kemajuan ekonomi di Lampung Barat.

“Kami mengimbau seluruh perangkat daerah yang memiliki tugas peningkatan ekonomi masyarakat untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dalam memanfaatkan fasilitas ini, sehingga program-program yang ada bisa berkelanjutan dan berkembang,” kata Nukman.

“Akhirnya, saya berharap pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Lampung Barat semakin maju, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tutupnya.

LAMBAR – Untuk menjaga kelancaran operasional dan memastikan kondisi kendaraan dinas tetap optimal, Penjabat (Pj) Bupati Lampung Barat, Drs. Nukman, M.M., mengadakan pengecekan fisik kendaraan dinas secara berkala di lingkungan Pemerintah Daerah Lampung Barat. Kegiatan pengecekan ini berlangsung di halaman kantor bupati pada Kamis, 30 Januari 2025.

Pengecekan kendaraan dinas yang mencakup kendaraan tingkat kabupaten, kecamatan, hingga pekon ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi fisik kendaraan serta kesiapan kendaraan dalam mendukung tugas-tugas dinas.

Beberapa aspek yang menjadi fokus pemeriksaan meliputi kondisi mesin serta kelengkapan administrasi kendaraan, seperti STNK dan pajak kendaraan untuk mobil roda empat maupun kendaraan bermotor.

“Tujuan dari pengecekan ini adalah untuk memastikan bahwa semua kendaraan dinas memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku,” ujar Nukman.

Pj. Bupati Lampung Barat, Nukman, berharap agar pemeriksaan ini dapat berlangsung secara efektif. Ia juga meminta kepada tim pemeriksa untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan sesuai dengan kondisi sebenarnya. “Silakan tim pemeriksa mencatat hasilnya sesuai fakta yang ada, jangan ditutupi. Pastikan juga semua administrasi surat-menyuratnya sesuai dengan ketentuan,” tegas Nukman.

Nukman menambahkan bahwa setelah pemeriksaan ini, hasilnya akan direkapitulasi dan ditindaklanjuti. “Insya Allah, nanti akan ada tindak lanjut sesuai dengan hasil pemeriksaan,” tutup Nukman.

Lampung Barat – Penjabat (Pj) Bupati Lampung Barat, Drs. Nukman, M.M., menyampaikan rasa prihatin dan belasungkawa atas meninggalnya Zainudin, yang diduga menjadi korban serangan Harimau Sumatra.

Zainudin, yang akrab disapa Pon, merupakan warga Purworejo, Jawa Tengah, yang baru satu minggu tinggal di Kubu Balak, Pekon Kegeringan, Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat. Tubuhnya ditemukan oleh tim gabungan dalam kondisi mengenaskan, dengan kaki dan tangan yang terputus, tidak jauh dari lokasi kejadian.

Mendapatkan kabar tragis tersebut, Nukman selaku Pj. Bupati menyatakan rasa belasungkawa yang mendalam dan berharap agar aparat terkait dapat segera mengambil langkah-langkah untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

“Saya, atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan,” ujar Nukman dalam keterangan yang diterima oleh Dinas Kominfo Lampung Barat, Rabu (22/1/2025).

Menghadapi insiden serupa yang bukan pertama kalinya terjadi, Nukman juga mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di Kecamatan Batu Brak, Suoh, dan BNS, untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah yang dekat dengan hutan.

“Saya meminta masyarakat di daerah-daerah yang rawan dilalui binatang buas seperti gajah dan harimau untuk lebih waspada, khususnya di sekitar hutan,” imbau Nukman.

Selain itu, Nukman mengingatkan agar masyarakat tidak pergi sendirian saat beraktivitas di kebun atau di luar rumah. “Bagi masyarakat yang beraktivitas di kebun, usahakan untuk tidak pergi sendirian. Lebih baik jika ada teman, supaya saling menjaga dan membantu jika terjadi sesuatu,” tambahnya.

Nukman juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pihak terkait dalam menangani masalah hewan buas yang berkeliaran. “Jangan bertindak sendiri. Saya khawatir jika masyarakat mengambil tindakan tanpa pendampingan dari pihak terkait, bisa ada korban lagi. Ini harus kita hindari,” tegasnya.