Bank Mandiri Gelar Investment Forum 2025, Dukung Penguatan Iklim Investasi

Jakarta – Bank Mandiri kembali menggelar Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 dengan tema “Nourishing Future Growth”. Tema ini menyoroti strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menghadapi dinamika global dan semakin berkembangnya peluang investasi.

MIF 2025 merupakan kolaborasi antara Bank Mandiri, Mandiri Sekuritas, serta dukungan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM). Forum ini dihadiri oleh lebih dari 22.000 peserta, termasuk lebih dari 700 investor asing dari berbagai negara. Acara ini menjadi platform diskusi strategis yang melibatkan pembuat kebijakan, pakar global, dan pelaku industri, bertujuan menggali potensi investasi di Indonesia.

Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Mandiri, menekankan peran sektor perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. “Kami terus berkomitmen mendukung investasi di sektor-sektor strategis seperti pertanian, energi, telekomunikasi, serta industri makanan dan minuman di seluruh Indonesia. Selain itu, kami juga mengembangkan inovasi digital untuk meningkatkan akses layanan perbankan lebih luas melalui platform Livin’ dan Kopra by Mandiri,” ujar Darmawan di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (11/2).

MIF 2025 menjadi semakin relevan di tengah ketidakpastian ekonomi global, seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi di negara maju, ketegangan geopolitik, dan perubahan kebijakan moneter di berbagai negara. Diskusi dalam forum ini difokuskan pada ekonomi makro, stabilitas moneter, investasi sektor riil, dan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum 2025 di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum 2025 di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025). Foto: Kumparan

Pada sesi Macro Day yang diadakan hari ini, Eka Fitria, Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, mengungkapkan dukungan Bank Mandiri terhadap inisiatif pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi melalui berbagai program strategis. Salah satu terobosan baru adalah Business Matching “Energizing Private Sectors”, yang mempertemukan investor dengan korporasi besar Indonesia di sektor energi, manufaktur, dan hilirisasi mineral.

Melalui sesi Business Matching ini, Bank Mandiri bertujuan mempercepat investasi di lima sektor utama yang selaras dengan prioritas pemerintah, yaitu mineral mining & downstreaming, minyak & gas, manufaktur, energi terbarukan, serta konstruksi dan infrastruktur, melibatkan 44 perusahaan domestik dan internasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan harapan bahwa kolaborasi ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap akselerasi investasi di Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Komitmen Bank Mandiri terhadap iklim investasi yang kondusif tercermin dari keberadaan kantor luar negeri (KLN) di Singapura, Hong Kong, Shanghai (Tiongkok), Cayman Island, Dili (Timor Leste), dan dua kantor anak perusahaan di Kuala Lumpur (Malaysia) dan London (Inggris). KLN Bank Mandiri melayani lebih dari 100 ribu nasabah dengan berbagai layanan keuangan, baik untuk korporasi Indonesia maupun kebutuhan korporasi global yang berbisnis di Indonesia.

Bank Mandiri juga memiliki jaringan lebih dari 900 bank koresponden di 35 negara yang memperkuat posisinya di pasar global. “Jaringan ini mendukung pertumbuhan bisnis kami dan memperkuat hubungan dengan institusi keuangan global,” kata Darmawan.

Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Oki Ramadhana, menyatakan bahwa penyelenggaraan MIF tahun ini bertepatan dengan masa pemerintahan baru Presiden Prabowo, dengan berbagai program nasional strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengadaan 3 juta rumah murah. “Antusiasme investor domestik dan asing dalam mengikuti MIF 2025 menunjukkan kepercayaan terhadap potensi pertumbuhan Indonesia,” katanya.

Mandiri Sekuritas juga mengadakan Site Visit, yang mengajak investor untuk mengunjungi perusahaan dan lokasi MBG serta perumahan murah, serta Corporate Day yang mempertemukan perusahaan terbuka dengan investor dalam format one-on-one atau small group meetings. Sebanyak 400 investor hadir, dengan 40% di antaranya merupakan investor asing dari berbagai negara, dan dana kelolaan yang tercatat mencapai US$ 18,65 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, menilai Indonesia memiliki posisi ekonomi yang kuat meski terdapat perlambatan ekonomi global. “Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan solid, didukung oleh kebijakan fiskal yang ekspansif, stabilitas inflasi, dan ekspor yang positif di beberapa sektor unggulan,” kata Andry.

Andry juga menjelaskan bahwa pemangkasan suku bunga oleh bank sentral di berbagai negara dapat meningkatkan aliran modal ke Indonesia. Meski begitu, volatilitas pasar global tetap perlu diwaspadai.

Ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang solid, dengan pertumbuhan 5,03% pada 2024, yang tetap kompetitif di antara negara berkembang lainnya. Investasi terus tumbuh, dengan PMTB meningkat 4,61%, tertinggi dalam enam tahun terakhir, menunjukkan optimisme investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

Bank Mandiri terus berinovasi di era digital, dengan aplikasi Livin’ by Mandiri yang telah mencatatkan 29,3 juta pengguna dan 3,9 miliar transaksi pada 2024. Selain itu, Kopra by Mandiri berhasil mengelola transaksi sebesar Rp 22.700 triliun dengan pertumbuhan volume transaksi 17% secara tahunan.

“Dalam era digitalisasi, kami yakin inovasi adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi dan inklusivitas layanan perbankan, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Darmawan.

MIF 2025 akan berlangsung hingga 14 Februari 2025 dan diharapkan dapat menjadi katalisator bagi percepatan investasi di Indonesia. Selain Macro Day, forum ini juga menghadirkan sesi Investment Day dan Corporate Day, yang akan mempertemukan investor dengan perusahaan-perusahaan Indonesia.

“Kami mengajak investor untuk memanfaatkan peluang investasi di Indonesia, yang semakin menjanjikan dengan reformasi kebijakan ekonomi yang ada. Kami optimis MIF 2025 dapat memperkuat sinergi antara sektor keuangan, dunia usaha, dan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Darmawan.

 

Awal Tahun 2025, Inflasi Lampung Tetap Terjaga

LAMPUNG – Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung pada bulan Januari 2025 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,71% (mtm), yang lebih rendah dibandingkan dengan inflasi sebesar 0,47% (mtm) pada bulan Desember 2024. Meskipun deflasi di Lampung lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional yang tercatat -0,76% (mtm), namun realisasi ini masih lebih rendah dari rata-rata perkembangan IHK di Provinsi Lampung pada Januari dalam tiga tahun terakhir, yang tercatat inflasi sebesar 0,34% (mtm). Secara tahunan, IHK di Lampung pada Januari 2025 mencatat inflasi sebesar 1,04% (yoy), yang lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang tercatat 1,57% (yoy), meskipun lebih tinggi dari inflasi nasional yang hanya 0,76% (yoy).

Deflasi pada Januari 2025 terutama disebabkan oleh penurunan tarif listrik serta harga beberapa komoditas, seperti tomat, bawang merah, cumi-cumi, dan ikan kembung, dengan kontribusi masing-masing sebesar -1,54% (mtm); -0,10% (mtm); -0,09% (mtm); -0,05% (mtm) dan -0,04% (mtm). Penurunan tarif listrik terjadi seiring dengan pemberlakuan kebijakan diskon 50% untuk pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya 450 VA, 900 VA, dan 1.300 VA selama Januari dan Februari 2025. Sementara itu, penurunan harga komoditas tomat, bawang merah, cumi-cumi, dan ikan kembung terjadi karena periode panen hortikultura, terutama bawang merah di Kabupaten Indramayu yang menjadi pemasok utama bawang merah untuk Provinsi Lampung, serta terjaganya hasil tangkapan perikanan laut.

Namun, deflasi di Januari 2025 sedikit terhambat oleh sejumlah komoditas yang mengalami inflasi, seperti cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, dan kangkung, yang memberikan kontribusi masing-masing sebesar 0,37% (mtm); 0,19% (mtm); 0,05% (mtm); dan 0,03% (mtm). Kenaikan harga cabai dan kangkung dipengaruhi oleh gagal panen akibat tingginya curah hujan dan banjir yang terjadi pada awal tahun. Kenaikan harga minyak goreng, di sisi lain, dipicu oleh peningkatan permintaan selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (Nataru) dan Imlek, serta kenaikan harga CPO yang dipengaruhi oleh dinamika pasokan dalam kondisi cuaca yang kurang kondusif dan kebijakan domestik terkait program B40.

Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung memprediksi bahwa inflasi IHK di Provinsi Lampung akan tetap berada dalam sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) sepanjang tahun 2025. Namun, beberapa risiko inflasi harus dimitigasi, termasuk dari Inflasi Inti (core inflation), seperti (i) peningkatan permintaan agregat akibat kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) 2025 sebesar 6,5%; dan (ii) berlanjutnya kenaikan harga emas dunia yang dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik serta kebijakan ekonomi AS. Di sisi Inflasi Makanan yang Bergejolak (volatile food), terdapat risiko berupa (i) peningkatan harga beras pada puncak musim tanam; dan (ii) risiko gagal panen akibat tingginya curah hujan dan banjir. Sementara itu, risiko dari Inflasi Harga yang Diatur Pemerintah (administered price) termasuk (i) kenaikan harga rokok akibat kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok konvensional dan elektronik; dan (ii) kenaikan harga BBM non-subsidi.

Mengingat perkembangan inflasi dan risiko yang ada, Bank Indonesia dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung akan terus berupaya menjaga stabilitas harga dengan mengimplementasikan strategi 4K, yang meliputi:

  1. Keterjangkauan Harga:
    • Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara terarah dan targeted.
    • Monitoring harga dan pasokan, terutama pada komoditas yang berisiko mengalami kenaikan harga pada triwulan pertama, seperti beras, cabai, telur, dan daging ayam ras.
  2. Ketersediaan Pasokan:
    • Perluasan implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK.
    • Penguatan kerja sama antar daerah maupun intra daerah di Provinsi Lampung untuk komoditas yang berisiko defisit.
  3. Kelancaran Distribusi:
    • Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume dan rute penerbangan.
    • Memastikan kelancaran operasi pasar dengan mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar).
  4. Komunikasi Efektif:
    • Mengadakan rapat koordinasi rutin mingguan di setiap Kabupaten/Kota untuk menjaga awareness terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
    • Memperkuat sinergi dengan media dan masyarakat untuk mengampanyekan perilaku berbelanja bijak dan mencegah panic buying.

 

Gubernur BI: Ada Ruang Penguatan Nilai Tukar Rupiah

Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyatakan bahwa terdapat peluang untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Menurutnya, pergerakan nilai tukar akan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Donald Trump dan keputusan terkait suku bunga The Federal Reserve (The Fed).

“Kami melihat ada ruang bagi nilai tukar untuk stabil, bahkan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas nilai tukar ini sesuai fundamental ekonomi,” ujar Perry dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (24/1/2025).

Saat ini, nilai tukar rupiah berada di level Rp16.000 per dolar AS sejak Desember 2024. Perry menegaskan bahwa BI berfokus pada stabilitas nilai tukar untuk mendukung pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan.

Petugas menghitung uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Jumat (2/1/2025). Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Petugas menghitung uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Jumat (2/1/2025). Foto: ANTARA

“Fokus kami adalah menjaga stabilitas nilai tukar agar selaras dengan mata uang regional. Bahkan, rupiah menunjukkan penguatan dibandingkan mata uang negara-negara maju,” tambahnya.

Perry juga menjelaskan bahwa tren stabilitas nilai tukar akan sangat dipengaruhi oleh pergerakan indeks dolar AS.

“Indeks dolar yang sebelumnya sempat di atas 109 kini melemah menjadi 108 dalam dua hari terakhir. Ke depan, kami akan terus memantau arah kebijakan pemerintah AS dan suku bunga FFR untuk memastikan stabilitas nilai tukar rupiah,” kata Perry.

Langkah BI ini diharapkan dapat mendukung perekonomian nasional dengan menciptakan kestabilan di pasar keuangan.

 

Kadin Minta Pengusaha yang Sudah Kenakan PPN 12% Kembalikan Lebihan ke Pembeli

Jakarta – Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, menyambut positif kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengenakan tarif PPN 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah. Untuk barang dan jasa lainnya, tarif PPN tetap mengikuti ketentuan yang berlaku sejak 2022, yaitu 11 persen.

Arsjad menganggap kebijakan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk kalangan pengusaha. Menurutnya, langkah ini akan menjaga daya beli masyarakat kelas menengah, sekaligus memberi ruang bagi industri nasional untuk tetap bersaing.

“Kenaikan PPN menjadi 12 persen untuk barang mewah yang dikonsumsi oleh kelompok atas, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 131 Tahun 2024, merupakan langkah strategis yang dapat menjaga stabilitas daya beli masyarakat kelas menengah,” ujar Arsjad dalam keterangan tertulis, Minggu (5/1).

“Kebijakan ini juga memberi peluang bagi industri nasional untuk tetap kompetitif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tambahnya.

Suryadi Sasminta, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, menegaskan bahwa para pengusaha siap melaksanakan kebijakan PPN 12 persen ini. Ia juga mengapresiasi pemberian masa transisi selama tiga bulan yang diberikan pemerintah untuk mempersiapkan implementasi kebijakan.

“Dalam pelaksanaannya, pengusaha sudah sepenuhnya memahami perubahan tata cara penghitungan dan pembuatan faktur sesuai dengan PMK Nomor 131 Tahun 2024,” jelas Suryadi.

Suryadi menambahkan bahwa bagi pengusaha yang sudah terlanjur menerapkan tarif PPN 12 persen, mereka dapat mengembalikan kelebihan pajak sebesar 1 persen kepada pembeli, berdasarkan peraturan pelaksanaan yang saat ini sedang disusun oleh Pemerintah.

Suryadi juga menekankan bahwa para pengusaha menyadari pentingnya kontribusi pajak untuk pemasukan negara, khususnya dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan, yaitu 8 persen.

“Sebagai mitra pemerintah, Kadin Indonesia bersama seluruh asosiasi industri siap bekerja sama untuk mengkaji dan mewujudkan kebijakan perpajakan yang efisien dan efektif demi mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Suryadi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Perkirakan Penerimaan Rp 75 Triliun di 2025 dari Kenaikan Tarif PPN 12 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah diperkirakan akan mengumpulkan sekitar Rp 75 triliun pada tahun 2025 berkat kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu.

“(Potensi penerimaan) itu sekitar Rp 75 triliun, berasal dari PPN 12 persen,” kata Febrio dalam keterangannya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (16/12).

Febrio menambahkan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen tidak akan berdampak signifikan terhadap defisit dan penerimaan negara pada tahun 2025. Pemerintah menargetkan defisit anggaran tahun depan sebesar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 3.005,1 triliun.

“Penerimaan akan terus kita pantau, dan pengelolaan APBN selalu kita awasi,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa tarif PPN yang baru juga akan dikenakan pada kelompok barang mewah, termasuk bahan makanan dan jasa pendidikan premium.

“Kenaikan PPN 12 persen akan berlaku untuk barang-barang yang dikonsumsi oleh kelompok desil 9-10, yang merupakan kelompok paling kaya. Misalnya, daging sapi premium seperti wagyu atau kobe, yang harganya bisa mencapai lebih dari Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta per kilogram,” ujar Sri Mulyani.

Namun, Sri Mulyani menegaskan bahwa daging sapi yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum dengan harga sekitar Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu per kilogram tidak akan dikenakan tarif PPN 12 persen.

Menurut data yang dipaparkan, beberapa bahan makanan premium yang akan dikenakan PPN 12 persen antara lain beras premium, buah-buahan premium, daging premium, serta ikan-ikan mahal seperti salmon, tuna premium, dan king crab.

Pemerintah Pastikan PPN 12 Persen Tetap Berlaku di 2025

Pemerintah Pastikan PPN 12 Persen Tetap Berlaku di 2025

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah tetap menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP).

“Sesuai amanah UU HPP, jadwal yang ditentukan tarif PPN tahun depan akan naik 12 persen,” kata Airlangga dalam konferensi di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (16/12).

Airlangga mengatakan, pemerintah juga akan memberikan fasilitas PPN 0 persen untuk barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, sayur, susu, gula konsumsi bebas PPN,” ungkapnya.

Selain itu, beberapa layanan jasa juga akan tetap bebas PPN, di antaranya adalah jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, asuransi, vaksin polio, rumah sederhana, dan pemakaian air.

Inflasi September 0,05%, Daya Beli Provinsi Lampung Terjaga

Lampung – Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung pada September 2024 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,05% (mtm), lebih rendah dibandingkan periode Agustus 2024 yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,07% (mtm).

Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yang tercatat deflasi sebesar 0,12% (mtm), namun lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat perkembangan IHK di Provinsi Lampung pada bulan September dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang tercatat inflasi sebesar 0,57% (mtm).

Secara tahunan, IHK di Provinsi Lampung pada September 2024 mengalami inflasi 2,16%(yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,33% (yoy), namun masih lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,84% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, inflasi disebabkan oleh beberapa komoditas yang mengalami peningkatan harga seperti biaya akademi. Perguruan tinggi, bawang merah, beras, biaya sewa rumah dan nasi dengan lauk dengan andil masing-masing sebesar 0,26%; 0,06%;0,03%; 0,03%; dan 0,02%.

Peningkatan biaya akademi/perguruan tinggi disebabkan oleh penyesuaian biaya pendidikan seiring masuknya periode akademik baru di lembaga pendidikan tinggi, Adapun harga bawang merah meningkat disebabkan oleh terbatasnya pasokan pasca berakhirnya periode panen di Brebes.

Sejalan dengan itu, harga beras juga mengalami peningkatan pasca berakhirnya periode panen raya padi, serta tidak optimalnya produksi padi akibat rendahnya curah hujan pada periode panen gadu. Lebih lanjut, biaya kontrak rumah tercatat meningkat sejalan dengan hasil SHPR Bank Indonesia yang mencatat

peningkatan harga sewa properti segmen ritel dan hotel. Sementara itu, peningkatnya harga nasi dengan lauk sejalan dengan peningkatan harga beras akibat pasokan yang semakin melambat.

Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi pada September 2024 tertahan oleh sejumlah komoditas yang mengalami deflasi, terutama cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, timat dan bensin dengan andil masing-masing sebesar -0,17%; -0,07%; -0,06%; -0,04%dan -0,03%.

Penurunan harga aneka cabai disebabkan oleh meningkatnya pasokan sejalan dengan masuknya musim panen di sentra produksi Jawa Timur. Adapun penurunan harga telur ayam ras disebabkan oleh pasokan yang melimpah pada periode low demand. Penurunan harga tomat turut disebabkan oleh terjaganya pasokan pada periode panen.

Sementara itu, penurunan harga bensin disebabkan oleh penyesuaian harga BBM non subsidi, yaitu penurunan harga Pertamax per 1 Oktober 2024 seiring dengan penurunan harga minyak dunia. Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi IHK di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) sampai denganakhir tahun 2024. Namun, diperlukan upaya mitigasi risiko-risiko sebagai berikut, antara lain dari Inflasi Inti (CI) berupa berlanjutnya kenaikan harga emas Provinsi Lampung seiring meningkatnya harga emas dunia.

Sementara itu dari sisi Inflasi Volatile Food (VF) adalah (i)kenaikan harga beras seiring dengan berakhirnya periode panen raya; (ii) kenaikan harga minyak goreng sejalan dengan relaksasi HET MinyaKita.

Selanjutnya risiko dari Inflasi Administered Price (AP) yang perlu mendapat perhatian di antaranya yaitu Kenaikan harga aneka rokok sejalan dengan kenaikan tarif cukai rokok tahun 2024 sebesar 10% dan rokok
elektrik sebesar 15%.
Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, Bank Indonesia dan TPID akan terus berupaya menjaga stabilitas harga. Adapun strategi 4K yang ditempuh adalah sebagai berikut :
1. Keterjangkauan Harga

Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara kontinyu hingga harga kembali turun sampai dengan HET.
Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas beras dandaging ayam ras.

2. Ketersediaan Pasokan

Implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK. Program tersebut dibuka dengan toko MAPAN “Metro Antisipatif Pengendalian Harga Pangan“ di Kota Metro dan toko TAPIS “Toko Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung“ di Kota Bandar Lampung.

3. Kelancaran Distribusi

Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume dan rute penerbangan Lampung menuju Jakarta, Batam, Medan, dan Bali.
Penguatan program Mobil TOP “Transportasi Operasi Pasar“ yang berperan sebagai transportasi komoditas yang dijual dalam operasi pasar.

4. Komunikasi efektif

Melakukan rapat koordinasi rutin mingguan di setiap Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga awareness instansi terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
Memperkuat sinergi komunikasi dengan media dan masyarakat dalam rangka menghindari perilaku panic buying. (red)

 

Harga BBM Pertamina Turun per 1 Oktober 2024, Pertamax Jadi Rp 12.100 per Liter

PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), melakukan penyesuaian berkala untuk harga BBM nonsubsidi. Harga Pertamax Jadi Rp 12.100 per hari ini, Selasa (1/10).

Mengutip situs resmi Pertamina, khusus harga BBM nonsubsidi di DKI Jakarta, Pertamax (RON 92) Rp 12.100 per liter, turun Rp 850 dari Rp 12.950 per liter. Pertamax Turbo (RON 98) Rp 13.250 per liter, turun dari Rp 1.220 dari Rp 14.470 per liter.

Sementara itu, Pertamax Green 95 (RON 95) Rp 12.700 per liter, turun Rp 950 dari Rp 13.650 per liter. Dexlite Rp 12.700 per liter, turun Rp 1.350 dari Rp 14.050 per liter. Sedangkan Pertamina DEX Rp 13.150 per liter, turun Rp 1.400 dari Rp 14.550 per liter.

Penurunan harga ini tidak hanya terjadi di Jakarta, beberapa wilayah lain juga mengalami penurunan harga.

Untuk informasi lengkap mengenai seluruh harga produk Pertamina terbaru, masyarakat dapat mengakses https://mypertamina.id/fuels-harga atau dapat langsung menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.

OJK Lampung GENCARKAN Pelajar BERSINAR Cinta Rupiah

Pringsewu, 11 September 2024 – Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelajar dalam mengelola keuangan serta memahami konsep tabungan atau investasi sejak dini, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, Bank Indonesia Perwaklian Provinsi Lampung,

Badan Narkotika Nasional Lampung dan Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pringsewu menggelar kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Satu Rekening Satu Pelajar Tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan tagline GENCARKAN Pelajar BERSINAR Cinta Rupiah (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan Pelajar Bersih Narkoba dan Cinta Rupiah) di Kabupaten Pringsewu.

Talkshow ini diselenggarakan untuk mengedukasi para siswa agar memiliki pemahaman yang baik tentang bijak dalam mengelola keuangan sejak dini, edukasi terkait bahayanya narkoba dan cinta rupiah.

Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy menyampaikan bahwa program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) merupakan inisiatif penting yang diusung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan dikalangan pelajar.

Tidak hanya itu, Program KEJAR diharapkan membentuk karakter anak yang mandiri dan disiplin dalam mengelola keuangan serta mengajarkan siswa tentang manajemen keuangan yang baik, dalam sambutanya Otto Fitriandy mengingatkan kepada orang tua untuk selalu memantau anak-anak dalam menggunakan handphone untuk bermain game online, untuk melindungi anak dari bahaya judi online karna rasa ingin tahu yang tinggi terhadap iklan-iklan yang ada pada game online.

Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) merupakan kolaborasi anatara OJK Provinsi Lampung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. Melalui acara ini, bertujuan untuk memperkenalkan kebiasaan menabung sejak dini, anak-anak dapat belajar bagaimana mengelola uang dengan bijak, mengembangkan disiplin keuangan, dan mempersiapkan diri untuk tanggung jawab financial di masa depan.
Dalam sambutanya,

Sekertaris Daerah Kabupaten Pringsewu yang mewakili Pj. Bupati, Heri Iswahyudi menyampaikan dan sekaligus membuka acara, bahwa pentingnya literasi keuangan bagi para siswa untuk mempersiapkan generasi yang cerdas financial serta memiliki kesadaran tinggi terhadap bahwa narkoba, dengan adanya acara ini, para siswa di Kabupaten Pringsewu dapat mengenal dunia perbankan, memahami memahami serta turut mencintai Rupiah.

Selain itu, aspek moral juga ditekankan dalam acara ini, yaitu menjauhi penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak masa depan generasi muda.

OJK Provinsi Lampung Gelar Kegiatan Product Matching

Bandar Lampung, 10 September 2024 – Dalam rangka mempercepat literasi keuangan dan mendorong inklusi keuangan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mengadakan kegiatan product matching GENCARKAN (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan) melalui talkshow dengan tema “Akselerasi Digitalisasi Keuangan dan Bijak Mengelola Keuangan” acara ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi ASN dalam memanfaatkan layanan keuangan digital dan investasi di pasar modal.

Dalam kegiatan ini OJK Provinsi Lampung berkolaborasi dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung menyampaikan terkait Perkambangan Digitalisasi Sistem Pembayaran, PT BPD Lampung menyampaikan terkait Peran Bank Lampung dalam Mendorong Akselerasi Digitalisasi, PT Bursa Efek Indonesia Provinsi Lampung dan PT Phintraco Sekuritas Provinsi Lampung menyampaikan terkait pasar modal dan panduan praktis mengenai pembukaan akun saham secara digital dan pengelolaan portofolio investasi yang bijak.

Peran OJK dalam mendorong literasi keuangan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan yang menyediakan layanan digital, beliau juga menekankan pentingnya pemahaman ASN terhadap investasi dipasar modal sebagai alternatif yang aman dan diawasi oleh regulator. Tidak hanya itu, Otto Fitriandy menyampaikan aktivitas judi online sudah mulai menyebar dikalangan masyarakat dikarenakan rendahnya literasi keuangan dan terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang digitalisasi keuangan serta alternative investasi yang aman, upaya OJK dalam pemberantasan judi online antara lain memerintahkan bank untuk memblokir lebih dari 6.000 rekening yang diindikasi terkait dengan transaksi judi online dan meminta bank melakukan Enchance Due Diligence (EDD) atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online, ujar Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy.

Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan mewakili Sekertaris Daerah Provinsi Lampung, Ir. Zainal Abidin, M.T., menyampaikan apresiasi atas inisiatif TPAKD dalam memfasilitasi ASN untuk lebih melek keuangan dan mendukung digitalisasi dalam pengelolaan keuangan. Beliau juga menekankan pentingnya partisipasi ASN dalam kegiatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan finansial secara pribadi dan profesional.

Kegiatan ini juga mefasilitasi pembukaan akun saham secara langsung dan pemberian saldo awal secara gratis bagi para ASN yang hadir oleh Phintraco Sekuritas. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman ASN mengenai pentingnya literasi keuangan, mendorong penggunaan layanan keuangan digital, serta memperkenalkan investasi saham sebagai salah satu alternatif investasi yang dapat mendukung perencanaan keuangan jangka panjang termasuk dalam berinvestasi di pasar modal.