AHY Yakin Kembali Pimpin Demokrat pada Periode 2025-2030: Dengan Dukungan Kader, Saya Pede Nahkodai Demokrat

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan keyakinannya untuk kembali memimpin Partai Demokrat pada periode 2025 hingga 2030. Keyakinan ini disampaikan AHY dalam pertemuan dengan anggota fraksi Demokrat dari seluruh Indonesia dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, pada Minggu (23/2).

“Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki, namun dengan dukungan dan kebersamaan seluruh kader, termasuk anggota dewan di seluruh wilayah, saya merasa kuat dan percaya diri untuk terus memimpin Partai Demokrat ini,” ujar AHY.

AHY merasa lebih percaya diri setelah mendapatkan dukungan dari perwakilan fraksi Demokrat di DPRD dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota, serta dukungan dari para Ketua DPD dan DPC Demokrat di seluruh Indonesia.

“Terharu dan semakin bersemangat dengan dukungan yang diberikan. Insya Allah, saya akan menyambut baik aspirasi dari semua pihak dan berkomitmen untuk memperjuangkannya,” tambahnya.

AHY juga berharap bahwa jalan menuju Pemilu 2029 akan terbuka dengan baik, membawa Demokrat bangkit dan berjaya. “Mari kita bersama-sama, siap menyongsong kemenangan?” ajaknya.

“Siap!” jawab seluruh kader Demokrat serentak.

Partai Demokrat akan mengadakan Kongres ke-6 pada 24 hingga 25 Februari 2025 di Hotel Ritz Carlton, SCBD, Jakarta. Kongres ini akan menetapkan Ketua Umum untuk periode 2025-2030, dengan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir.

 

Didukung Pimpinan Kecamatan, M. Ariesman Akbar Siap Maju Jadi Ketua Golkar Bandar Lampung

LAMPUNG – Kader muda potensial Partai Golkar, Muhammad Ariesman Akbar, dipastikan siap untuk maju dalam kontestasi Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung yang akan datang.

Sebagai Pengurus Bappilu dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Bandar Lampung, Akbar menyatakan kesiapan untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung setelah mendapatkan dukungan dari Ketua-ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Bandar Lampung beberapa waktu lalu.

“Dengan dukungan dan restu dari para Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar, saya menyatakan maju sebagai calon Ketua DPD Partai Golkar Bandar Lampung untuk periode 2025-2030,” tegas Akbar, Minggu (23/2/2025).

Politisi muda yang akrab disapa Bung Akbar ini menyampaikan bahwa ia tidak gentar untuk maju, selain karena dukungan dari para Ketua PK, juga karena dorongan dari para senior dan sejumlah pengurus menjelang pelaksanaan Musda Partai Golkar Bandar Lampung.

“Sambil menunggu kepastian jadwal Musda, saya akan terus menjalin dan menjaga komunikasi dengan semua pihak, baik di tingkat atas maupun bawah. Insya Allah, kita akan mengembalikan kejayaan Partai Golkar mulai dari Kota Bandar Lampung,” ujar Akbar.

Sementara itu, Ketua Forum Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kota Bandar Lampung, Mario Isbandi, menyambut baik langkah M. Ariesman Akbar untuk maju sebagai calon Ketua DPD Partai Golkar Bandar Lampung dalam Musda yang akan datang.

“Meskipun Bung Akbar masih muda, beliau adalah salah satu kader Golkar yang sangat mumpuni. Sejak kuliah, beliau aktif di organisasi, kemudian bergabung dengan Partai Golkar dan terbukti terpilih sebagai anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Selain itu, latar belakang keluarga beliau sangat kental dengan Golkar. Kami berharap dan mendukung penuh Bung Akbar untuk menjadi Ketua DPD Partai Golkar Bandar Lampung ke depan,” tegas Mario, yang juga menjabat sebagai Ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Tanjung Karang Timur.

 

Bambang: Pesan Beliau, Selamat bekerja Dengan Baik dan Jujur, Seketika itu, Saya Meneteskan Air Mata

Jakarta – Momen pelantikan kepala daerah kerap diwarnai dengan harapan baru dan semangat perubahan.

Namun, bagi Wali Kota Metro yang baru dilantik, Bambang Iman Santoso, momen tersebut menjadi lebih dari sekadar seremonial.

Bambang Iman Santoso berbagi kisah mengharukan yang begitu membekas dalam hati dan sanubarinya.

Pesan dari Prabowo Subianto tersebut menjadi cambuk penyemangat bagi Bambang untuk menghadirkan perubahan di Bumi Sai Wawai.

“Saat pelantikan kemarin, saya mendapatkan kesempatan bersalaman dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Saat itu saya mencium tangan beliau dan memohon doa kepada beliau,” kenang Bambang kepada awak media dengan suara bergetar, Jum’at (21/2/2025).

Tak disangka, respons Presiden Prabowo begitu tulus dan penuh makna. Sang Presiden merespons dengan penuh perhatian, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan gestur yang begitu membekas.

“Beliau langsung merespon dengan baik. Beliau memegang kedua pangkat yang ada di pundak saya sambil berkata, Selamat bekerja dengan baik dan jujur. Seketika itu, saya meneteskan air mata,” ungkap Bambang.

Namun, Prabowo tak berhenti di situ. Dengan penuh kehangatan, beliau meraih topi yang dikenakan Bambang dengan kedua tangannya, seolah meneguhkan kembali pesan moral dan tanggung jawab besar yang kini diembannya.

“Ini adalah amanah yang harus saya dan Mas Rafieq jalankan dengan baik. Saya yakin, dengan gotong-royong bersama masyarakat, kita bisa menghadirkan perubahan untuk Kota Metro yang lebih baik,” tegas Bambang.

Kata-kata Prabowo dianggap sebagai pesan yang bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh pemimpin daerah agar selalu mengedepankan kejujuran dan dedikasi dalam melayani rakyat.

Dukungan dan doa pun terus mengalir untuk Bambang Iman Santoso dan M. Rafieq Adi Pradana, yang kini mengemban amanah sebagai pemimpin di Kota Metro.

Banyak pihak percaya bahwa dengan bimbingan moral yang kuat dan kerjasama masyarakat, Metro akan mengalami perubahan yang signifikan menuju masa depan yang lebih cerah.

 

Jokowi Heran Mega Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat: Kan Diundang Presiden Prabowo

Solo – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait instruksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang melarang kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah untuk mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang. Larangan tersebut dikeluarkan setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

PDIP meminta kepala daerah yang merupakan kadernya untuk menunda perjalanan menuju Magelang. Menanggapi hal ini, Jokowi mengaku heran dengan keputusan partai tersebut. Menurutnya, retreat tersebut merupakan urusan pemerintahan yang kepala daerah harus hadiri karena undangan berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

“Ini kan urusan pemerintahan. Yang diundang kepala daerah dan yang mengundang Presiden Prabowo, ya mestinya hadir, datang,” ujar Jokowi di kediamannya di Solo, Jumat (21/2/2025).

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama sejumlah tokoh politik dan kader memotong tumpeng dan kue di acara HUT PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (10/1/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama sejumlah tokoh politik dan kader memotong tumpeng dan kue di acara HUT PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (10/1/2025). Foto: Ist

Jokowi menegaskan bahwa kepala daerah yang terpilih harus bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan partai politik. Oleh karena itu, ia tidak memahami keputusan PDIP yang meminta mereka menunda perjalanan.

“Karena mereka (kepala daerah) dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain,” tambah mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menanggapi penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan mengeluarkan surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 pada Kamis (20/2) malam. Dalam surat tersebut, Megawati mengeluarkan dua poin instruksi penting bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDIP:

  1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta menunda perjalanan menuju Magelang untuk mengikuti retreat pada 21-28 Februari 2025. Jika telah dalam perjalanan, mereka diminta berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
  2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by untuk commander call.

Saat ini, dinamika politik antara PDIP dan pemerintah pusat masih menjadi sorotan, terutama terkait dengan kebijakan partai dan sikap terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

 

Megawati Sampaikan Tiga Pesan Penting Terkait Penahanan Hasto Kristiyanto

Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan tiga pesan penting kepada kader dan simpatisan partai menyusul penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Hasto ditahan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Komisioner KPU serta dugaan upaya menghalangi penyidikan KPK terhadap Harun Masiku pada Kamis (20/2).

Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, menegaskan bahwa Megawati mengambil alih langsung komando partai tanpa menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen.

“Terkait posisi Sekjen, Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt. Seluruh kendali partai tetap berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, dan semua kader wajib mengikuti arahan beliau,” ujar Komarudin di kantor DPP PDIP, Jakarta.

Tiga Pesan Megawati

Megawati menyampaikan tiga poin utama kepada kader dan simpatisan PDIP di seluruh Indonesia:

  1. PDIP sudah terbiasa menghadapi berbagai tekanan dan tetap memiliki daya tahan yang kuat.
  2. Seluruh jaringan PDIP diminta tetap tenang dan siaga menghadapi perkembangan situasi.
  3. Ketua Umum mengambil alih langsung komando tanpa menunjuk Plt Sekjen.

Hasto Ditahan KPK

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) dihadirkan dalam konferensi pers penahanan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Foto: Fauzan/ANTARA FOTO
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) dihadirkan dalam konferensi pers penahanan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Foto: Ist

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap Komisioner KPU dan dugaan upaya perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku.

Sebelumnya, Hasto mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menggugat status tersangkanya. Namun, hakim menolak permohonan tersebut karena dinilai tidak memenuhi aspek formil, di mana dua surat perintah penyidikan (sprindik) seharusnya digugat dalam permohonan terpisah.

Setelah putusan itu, Hasto kembali mengajukan dua permohonan praperadilan terpisah, yang sidang perdananya dijadwalkan berlangsung pada 3 Maret 2025.

Meskipun demikian, KPK tetap melanjutkan proses penyidikan dan menahan Hasto sesuai prosedur hukum yang berlaku.

 

Bambang-Rafieq : Kami Siap Mengabdi Untuk Metro

Jakarta – Sebanyak 481 Kepala Daerah terpilih dari 33 provinsi, 364 kabupaten, dan 84 kota se-Indonesia, resmi dilantik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dalam sebuah upacara kenegaraan yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jalan Veteran Nomor 17, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Salah satu kepala daerah yang dilantik adalah Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso, dan Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, dengan dihadiri oleh para pejabat tinggi negara dan tamu undangan.

Dari pantauan di lokasi, seluruh kepala daerah yang dilantik mulai memasuki kawasan Monumen Nasional (Monas) sekitar pukul 07.00 WIB untuk memulai kirab menuju Istana Negara.

Di Istana, acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden untuk pelantikan gubernur dan wakil gubernur serta Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk pelantikan bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.

Setelah itu, para kepala daerah mengucapkan sumpah/janji jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Proses dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara, pemasangan tanda pangkat jabatan, serta penyematan tanda jabatan sebagai simbol pengesahan resmi tugas mereka.

Pelantikan ini berlandaskan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 yang mengatur pelantikan serentak kepala daerah terpilih oleh Presiden di ibu kota negara. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan proses transisi kepemimpinan daerah berjalan seragam dan efektif.

Saat dikonfirmasi awak media, Wali Kota Metro H. Bambang Iman Santoso menyatakan kesiapan dirinya untuk mengemban tugas dan membawa Kota Metro ke arah yang lebih maju.

“Bismillahirrahmanirrahim, kami siap mengemban amanah. Pelantikan ini adalah awal dari pengabdian kami untuk masyarakat Kota Metro. Kami akan bekerja keras demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah,” ucap Bambang.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, menambahkan bahwa mereka berdua siap menghadapi tantangan ke depan dan akan bersinergi dengan semua pihak untuk membangun Metro.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu, bergotong-royong, dan bersama-sama menciptakan perubahan positif bagi Kota Metro,” pungkas M. Rafieq.

Usai pelantikan, rangkaian acara dilanjutkan dengan Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro sebelumnya, Wahdi dan Qomaru Zaman, kepada Bambang dan Rafieq.

Acara tersebut akan berlangsung di Hotel Novenpict, Jakarta, dari pukul 12.00 WIB hingga 14.00 WIB, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo, Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, serta sejumlah pejabat Pemkot Metro lainnya.

Setelah Sertijab, Wali Kota Metro H. Bambang Iman Santoso dijadwalkan bertolak menuju Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Disana, Haji Bambang dijadwalkan mengikuti Retret yang berlangsung selama 8 hari mulai tanggal 21 sampai 28 Februari 2025.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana akan kembali ke Kota Metro untuk memulai tugasnya sebagai pemimpin daerah.

Pelantikan ini menjadi momen penting bagi Kota Metro, menandai dimulainya era kepemimpinan baru yang diharapkan mampu membawa perubahan positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

PKS Lampung Gelar Diskusi Publik, Bahas Kolaborasi untuk Pembangunan Desa

Lampung – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung mengadakan Diskusi Publik bertema “Kolaborasi PKS dan Pemerintah Daerah Lampung dalam Pembangunan Desa” di Resto Bukit Randu, Sabtu (15/2). Acara ini membahas tantangan dan solusi dalam pembangunan desa dengan menghadirkan tokoh-tokoh dari legislatif, pemerintah daerah, dan pakar pembangunan.

Ketua Dewan Pakar PKS Lampung, Tri Noviantoro, menyoroti masalah pupuk yang masih menjadi kendala utama bagi petani serta pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang belum maksimal dalam mengelola potensi pertanian.

“Pupuk menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi petani. Selain itu, Bumdes perlu lebih diberdayakan untuk mengelola produk pertanian secara profesional,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa PKS dapat berkontribusi dalam pembangunan desa melalui pelatihan dan pendampingan agar sumber daya manusia (SDM) desa semakin profesional dalam mengelola potensinya.

Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung, Muhammad Aziz, menegaskan bahwa pembangunan desa memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak dan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah.

“Kebijakan gubernur hanya bersifat pembinaan dan koordinasi, sedangkan eksekusi program pembangunan desa ada di tangan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemda, partai politik, dan masyarakat,” jelasnya.

Aziz juga menyoroti visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas dari gubernur terpilih, yang berfokus pada optimalisasi ekonomi desa dan pembangunan berbasis desa, termasuk dengan mendorong Bumdes untuk memproduksi pupuk organik sebagai solusi atas permasalahan pupuk yang dihadapi petani.

Dari sisi legislatif, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, menyoroti ketimpangan ekonomi dan infrastruktur desa.

“Saat akan menggarap lahan, petani harus meminjam uang, begitu pula saat pemupukan hingga panen. Akibatnya, saat panen tiba, petani tidak bisa menikmati hasilnya karena harus membayar utang,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti kesenjangan infrastruktur antara desa dan kota, serta perlunya perhatian lebih dari Pemprov Lampung dalam meningkatkan kualitas SDM di desa.

Sebagai solusi, Fraksi PKS DPRD Lampung akan terus mendorong:

  • Subsidi pupuk yang tepat sasaran
  • Bantuan permodalan bagi petani desa
  • Pembentukan cluster pertanian di desa agar setiap desa memiliki produk unggulan
  • Peningkatan kualitas pendidikan di desa untuk menghasilkan SDM yang lebih kompetitif

“Jika desa memiliki SDM yang unggul dan infrastruktur yang memadai, maka desa dapat menjadi pusat ekonomi yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Pengukuhan Dewan Pakar PKS Lampung

Dalam kesempatan yang sama, PKS Lampung juga mengukuhkan Dewan Pakar PKS Lampung dengan Tri Noviantoro Murad sebagai Ketua dan Sujarwo sebagai Sekretaris.

Ketua MPW PKS Lampung, Johan Sulaiman, menegaskan bahwa keberadaan Dewan Pakar sangat strategis dalam memberikan gagasan dan solusi bagi pembangunan daerah.

“Kami melakukan revitalisasi Dewan Pakar agar bisa lebih berperan dalam pembangunan di Provinsi Lampung, terutama dalam mendorong pembangunan berbasis desa,” ujarnya.

PKS Lampung berharap, dengan adanya kolaborasi antara partai politik, pemerintah daerah, dan masyarakat, desa-desa di Lampung dapat berkembang menjadi pusat ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing.

 

Ketua OC Aprozi Alam Persiapkan Musda XI Golkar Lampung Sesuai Arahan Partai

Lampung – Panitia Pelaksana (Organizing Committe) Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD I Partai Golkar Lampung menggelar rapat perdana di ruang rapat kantor Golkar Lampung, Kamis (30/1/2025).

Rapat yang dipimpin Ketua OC Musda XI Partai Golkar Lampung Hi Aprozi Alam itu untuk memastikan kesiapan agar pelaksanaan agenda partai tertinggi setelah Munas itu terlaksana dengan baik sesuai dengan arahan partai.

Dalam rapat satu persatu, ketua OC menanyakan usulan kegiatan dan anggaran semua seksi kepanitiaan. “Dari semua usulan rekan-rekan ini akan saya sampaikan kepada ketua panitia penyelenggara,” jelasnya.

Namun yang pasti, lanjutnya, OC akan mempersiapkan se profesional mungkin. Apalagi, menurutnya, musda ini yang pertama se Indonesia setelah rapimnas dan rakernas.

“Rangkaian Musda dapat digelar semeriah mungkin, para elit dan tokoh Golkar baik Ketua Umum, Menteri, Plt ketua sekaligus Wakil Ketua DPR RI akan hadir. Oleh sebab itu kita harus menyiapkan sebaik mungkin. Kita persiapkan dari hal terkecil agar Musda berjalan maksimal dan menghasilkan keputusan terbaik untuk kemajuan Golkar Lampung khususnya, ” tegas anggota Komisi VIII DPR RI itu.

Sejauh ini, kata dia, Musda pada Februari mendatang akan digelar di Ballroom Hotel Grand Mercure. Pihaknya juga akan memakai even organizer agar Musda dapat berjalan spektakuler dalam rangka menyambut Ketua Umum. “Tapi semua keputusan final tentu menjadi kewenangan DPD Partai Golkar Lampung. Saya hanya mengusulkan,” tegasnya.

 

Ketua OC Aprozi Alam Persiapkan Musda XI Golkar Lampung Sesuai Arahan Partai

Ketua OC Aprozi Alam Persiapkan Musda XI Golkar Lampung Sesuai Arahan Partai

Lampung – Panitia Pelaksana (Organizing Committe) Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD I Partai Golkar Lampung menggelar rapat perdana di ruang rapat kantor Golkar Lampung, Kamis (30/1/2025).

Rapat yang dipimpin Ketua OC Musda XI Partai Golkar Lampung Hi Aprozi Alam itu untuk memastikan kesiapan agar pelaksanaan agenda partai tertinggi setelah Munas itu terlaksana dengan baik sesuai dengan arahan partai.

Dalam rapat satu persatu, ketua OC menanyakan usulan kegiatan dan anggaran semua seksi kepanitiaan. “Dari semua usulan rekan-rekan ini akan saya sampaikan kepada ketua panitia penyelenggara,” jelasnya.

Namun yang pasti, lanjutnya, OC akan mempersiapkan se profesional mungkin. Apalagi, menurutnya, musda ini yang pertama se Indonesia setelah rapimnas dan rakernas.

“Rangkaian Musda dapat digelar semeriah mungkin, para elit dan tokoh Golkar baik Ketua Umum, Menteri, Plt ketua sekaligus Wakil Ketua DPR RI akan hadir. Oleh sebab itu kita harus menyiapkan sebaik mungkin. Kita persiapkan dari hal terkecil agar Musda berjalan maksimal dan menghasilkan keputusan terbaik untuk kemajuan Golkar Lampung khususnya, ” tegas anggota Komisi VIII DPR RI itu.

Sejauh ini, kata dia, Musda pada Februari mendatang akan digelar di Ballroom Hotel Grand Mercure. Pihaknya juga akan memakai even organizer agar Musda dapat berjalan spektakuler dalam rangka menyambut Ketua Umum. “Tapi semua keputusan final tentu menjadi kewenangan DPD Partai Golkar Lampung. Saya hanya mengusulkan,” tegasnya.

1000 Anggota AMPG Siap Amankan Musda Golkar Lampung

Lampung – Sebanyak 1000 anggota Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Lampung siap mengamankan jalannya Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Lampung yang akan datang. Mereka tidak hanya bertugas memastikan Musda berjalan dengan aman dan lancar, tetapi juga untuk memberikan dukungan penuh terhadap Ketua AMPG Lampung, Aprozi Alam, yang turut serta dalam pencalonan Ketua DPD I Golkar Lampung.

Sekretaris AMPG Lampung, Reza Fahlevi, mengungkapkan bahwa 1000 anggota AMPG yang berasal dari seluruh kabupaten/kota di Lampung akan hadir tiga hari sebelum Musda dimulai. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga kelancaran acara dan memperjuangkan kepemimpinan Aprozi Alam di Golkar Lampung.

“Kami sudah menyiapkan 1000 kader AMPG dari berbagai daerah di Lampung untuk hadir dan mengamankan Musda. Kami juga teguh mendukung Ketua AMPG Lampung, Aprozi Alam, untuk menjadi Ketua Golkar Lampung. Beliau adalah pemimpin muda yang visioner dan berkomitmen kuat dalam memajukan Golkar Lampung,” ujar Reza Fahlevi.

Menurut Reza, anggota AMPG yang akan hadir berasal dari berbagai daerah, dengan rincian sebagai berikut:

  • Lampung Utara: 400 anggota (10 bus)
  • Lampung Tengah: 200 anggota (5 bus)
  • Lampung Timur: 200 anggota (5 bus)
  • Bandar Lampung: 200 anggota (1 bus)

Secara keseluruhan, 25 bus akan membawa para kader menuju arena Musda.

Kehadiran ribuan kader ini menegaskan kuatnya solidaritas dan dukungan AMPG terhadap Aprozi Alam. Sosok Aprozi dikenal sebagai pemimpin muda yang mampu menyatukan berbagai elemen kader, memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta membawa visi besar untuk masa depan Partai Golkar Lampung.

“Kami tidak hanya ingin memastikan Musda berjalan dengan aman dan tertib, tetapi juga ingin menunjukkan bahwa kader muda siap mengambil peran strategis dalam membangun Partai Golkar di Lampung. Aprozi Alam adalah simbol kebangkitan dan energi baru bagi Golkar Lampung,” tambah Reza Fahlevi.

Dengan soliditas yang ditunjukkan oleh AMPG Lampung, diharapkan Musda Golkar Lampung akan menjadi momentum penting untuk konsolidasi dan transformasi partai. Dukungan besar ini menjadi bukti nyata bahwa AMPG siap berjuang demi kejayaan Partai Golkar di Lampung.

 

Prabowo Bakal Lantik Bambang-Rafieq di Istana Negara 6 Februari 2025

Metro | Setelah melalui proses pemilu serentak 2024, akhirnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro terpilih, Bambang Iman Santoso dan M. Rafieq Adi Pradana, akan resmi dilantik pada 6 Februari 2025.

Pelantikan tersebut akan dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Ibukota Negara, Jakarta.

Keputusan ini diambil dalam rapat kerja yang digelar di ruang rapat Komisi II DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 22 Januari 2025

Rapat yang dihadiri oleh Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menyepakati bahwa pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan serentak pada awal Februari 2025.

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, dalam pernyataannya usai rapat menyebut bahwa pelantikan kepala daerah dilakukan berdasarkan hasil pemilu serentak yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan diusulkan oleh DPRD kepada pemerintah pusat.

“Pelantikan serentak akan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2025 di Jakarta, Ibu Kota Negara saat ini, kecuali untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memiliki aturan khusus sesuai perundang-undangan,” ujar Rifqinizamy, seraya mengetuk palu sidang sebagai tanda kesepakatan resmi.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sempat mengajukan beberapa opsi terkait jadwal pelantikan kepala daerah berdasarkan status sengketa di Mahkamah Konstitusi. Dalam usulan Mendagri Tito Karnavian, terdapat tiga opsi pelantikan bagi para kepala daerah, yaitu:

1. Opsi pertama, Pelantikan pada 6 Februari 2025 untuk daerah yang tidak memiliki sengketa hasil pemilu di MK.

2. Opsi kedua, Pelantikan pada 17 April 2025 untuk daerah yang menyelesaikan sengketa pemilu di MK.

3. Opsi ketiga, Pelantikan pada 20 Maret 2025 bagi daerah yang kasus sengketanya mengalami dismissal atau penolakan oleh MK.

Dengan telah ditetapkannya tanggal 6 Februari 2025 sebagai hari pelantikan, Kota Metro menjadi salah satu dari 50 kota yang akan melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih di hari tersebut.

Terpilihnya Bambang Iman Santoso dan M. Rafieq Adi Pradana dalam pemilu serentak 2024 membawa harapan baru bagi masyarakat Metro. Dalam kampanye mereka, pasangan ini mengusung visi pembangunan yang berfokus pada penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan, dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan pro-rakyat.

Warga Kota Metro menyambut baik kabar pelantikan ini, berharap kepemimpinan baru dapat segera merealisasikan program-program unggulan yang dijanjikan selama masa kampanye.

Dengan pelantikan yang akan segera berlangsung, masyarakat Metro diharapkan dapat terus mendukung pemerintahan baru demi kemajuan daerah ke depannya.

H. Aprozi Alam Ajak Semua Pihak Tingkatkan Penyaluran Bantuan untuk Korban Banjir di Bandar Lampung

H. Aprozi Alam Ajak Semua Pihak Tingkatkan Penyaluran Bantuan untuk Korban Banjir di Bandar Lampung

Lampung – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, H. Aprozi Alam, menunjukkan komitmennya untuk membantu masyarakat Provinsi Lampung yang terdampak banjir. Bersama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bantuan kemanusiaan berhasil disalurkan untuk korban banjir di Bandar Lampung. 18 Januari 2025.

Dalam pernyataan resminya, H. Aprozi Alam mengungkapkan rasa prihatin yang mendalam atas musibah yang menimpa warga Bandar Lampung. “Sebagai wakil rakyat dari Provinsi Lampung, saya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bantuan dari pemerintah pusat segera sampai kepada mereka yang terdampak. Bantuan ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat,” kata H. Aprozi Alam.

Bantuan yang disalurkan meliputi sembako, perlengkapan tidur, obat-obatan, pakaian, dan layanan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. BNPB juga memberikan dukungan berupa logistik dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses evakuasi dan pemulihan pasca-banjir.

H. Aprozi Alam menambahkan, “Saya mengimbau masyarakat untuk tetap waspada hingga bulan Februari, mengingat berdasarkan kajian BMKG, curah hujan di Provinsi Lampung masih cukup tinggi. Saya pastikan bantuan ini sampai tepat waktu dan sesuai kebutuhan.”

Banjir yang melanda Bandar Lampung telah merendam ratusan rumah dan memaksa banyak warga mengungsi. H. Aprozi Alam juga mengajak semua pihak untuk lebih meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya mitigasi bencana.

“Kita harus bekerja sama, baik masyarakat maupun pemerintah, dalam mengurangi dampak bencana ini, serta mencegah kejadian serupa di masa depan dengan pengelolaan lingkungan yang lebih baik,” tegasnya.

Kolaborasi antara H. Aprozi Alam, Kemensos, dan BNPB ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

DPRD Metro Paripurnakan Penetapan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Metro | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro melakukan rapat paripurna pengumuman hasil penetapan Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam pilkada serentak tahun 2024.

Dari pantauan media, DPRD menetapkan pasangan H. Bambang Iman Santoso dan Dr. M. Rafieq Adi Pradana sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro terpilih dalam rapat paripurna yang berlangsung Jum’at (17/1/2025) siang.

Selain itu, rapat ini juga mengumumkan usulan pemberhentian pasangan Wahdi-Qomaru Zaman, yang telah mengakhiri masa jabatan mereka.

Acara yang dihadiri berbagai elemen penting pemerintahan ini menjadi momen refleksi sekaligus awal baru bagi masyarakat Metro. Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini menegaskan pentingnya momentum ini untuk mengawali perubahan nyata.

“Paripurna dihadiri 21 anggota dari total 25 anggota DPRD Kota Metro. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 lalu, masyarakat Kota Metro sudah melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro dengan lancar dan aman,” ucap Ria Hartini.

“Selanjutnya, sesuai dengan surat KPU tersebut dan berdasarkan keputusan KPU Kota Metro nomor 8 tahun 2025 tentang penetapan Pasangan calon walikota dan wakil walikota terpilih dalam Pilkada 2024. Dalam rangkaian memenuhi dokumen pengesahan, untuk itu paripurna ini kami umumkan hasil penetapan Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam pilkada serentak 2024,” imbuh Ria.

Ria menyebut, masyarakat Metro kini menantikan aksi nyata dari pasangan Bambang-Rafieq, dimana selama masa kampanye, pasangan ini menjanjikan percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, serta perbaikan pelayanan publik. Namun, warga menuntut agar semua janji tersebut bukan sekadar retorika.

“Semoga dapat mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya dan dapat membawa Kota Metro ke arah yang lebih baik. Maka dalam forum rapat paripurna ini kami mengusulkan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Metro hasil pilkada 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami atas nama DPRD Kota Metro dan masyarakat Kota Metro menyampaikan terimakasih atas jasa selama memimpin Kota Metro,” jelas Ria Hartini.

Ade Gunawan, seorang aktivis yang juga hadir dalam paripurna tersebut mengungkapkan bahwa pemimpin baru harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami butuh perubahan yang nyata, bukan sekadar janji. Infrastruktur harus diperbaiki, pelayanan kesehatan dan pendidikan juga harus ditingkatkan. Pemimpin baru harus benar-benar mendengar suara rakyat,” harap Ade, yang juga hadir dalam Paripurna di gedung DPRD tersebut.

Masyarakat Metro menginginkan pemimpin yang tidak hanya memiliki visi, tetapi juga mampu menjalankannya dengan tanggung jawab. Ade menekankan pentingnya pemimpin yang mampu memenuhi ekspektasi rakyat.

“Masyarakat ingin bukti, bukan janji. Tantangan terbesar adalah membangun kepercayaan, dan itu hanya bisa dilakukan dengan kerja nyata. Kota Metro punya potensi besar. Kami berharap pemimpin baru dapat mengelola potensi itu dengan bijak, tanpa mengumbar janji kosong. Kepercayaan masyarakat itu mahal, jangan sampai disia-siakan,” ujar Ade.

Di kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota incumben, Qomaru Zaman menitipkan pesan harapan kepada Bambang-Rafieq. Bagi warga Metro, penetapan Bambang-Rafieq adalah awal baru yang diharapkan membawa angin segar dalam pembangunan kota.

“Saudara pasangan Walikota dan Wakil Walikota Metro terpilih periode 2025-2030, yang biasa beliau saya panggil Mas Bambang dan Mas Rafieq. Yang pertama, izin Pak Walikota berhalangan hadir karena ada kegiatan. Yang kedua salam kami berdua khususnya kepada Mas Bambang dan mas Rafieq, Walikota Metro terpilih tahun 2025-2030. Atas nama Pemerintah Kota Metro, saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat kota metro yang sudah berpartisipasi secara aktif dalam pilkada serentak 2024,” beber Qomaru.

“Partisipasi masyarakat adalah cermin, proses pemilihan yang dapat dilakukan dengan aman dan lancar serta damai ini adalah hasil dari kerjasama kita semua. Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat kepada pasangan Walikota dan wakil walikota Metro terpilih, yaitu Haji Bambang dan Rafiq yang telah mendapatkan kepercayaan masyarakat kota metro untuk memimpin kota yang tercinta ini,” tambah Qomaru.

Harapan besar terletak pada realisasi program-program yang berpihak kepada rakyat, seperti pembangunan infrastruktur yang merata, layanan publik yang cepat dan mudah, serta pengelolaan anggaran yang transparan.

“Oleh karena itu saya mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga pemerintah DPRD hingga seluruh komponen masyarakat untuk terus bersinergi di dalam membangun kota Metro ini lebih baik lagi, saya yakin kita bisa menghadapi segala tantangan dan memajukan Kota Metro menuju masa depan yang lebih baik lagi. Metro ke depan yang dipimpin oleh Walikota Metro terpilih, akan menjadi kota Metro yang sangat bermartabat,” pungkas Qomaru.

Sementara, Walikota Metro terpilih, H. Bambang Iman Santoso menyampaikan bahwa dirinya telah siap menjadi agen perubahan bagi masyarakat Kota Metro.

“Seluruh warga Kota Metro yang berbahagia, hari ini adalah sidang paripurna penetapan kami berdua sebagai calon terpilih di Gedung DPRD kota metro. Doakan kami berdua agar supaya, kami berdua ini benar-benar bisa nantinya memenuhi harapan masyarakat kota mikro dengan sebaik-baiknya,” ungkap Bambang.

“Mudah-mudahan kami akan berikhtiar semaksimal mungkin, untuk memenuhi harapan masyarakat kota metro. Seperti saat Pilkada kemarin kami di daulat sebagai agen perubahan, sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, bismillah kami akan memperbaiki infrastruktur yang lebih baik lagi dan sesuai dengan jargon kami berdua adalah membuat kota Metro ini jalannya mulus dan lampunya terang, insyaallah,” tandas Bambang. (Red).

 

KPK Tanggapi Kritikan Megawati; hanya Cari Kasus ‘Keroco-Keroco’

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan atas pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang mengkritik lembaga antirasuah tersebut karena lebih fokus menangani kasus korupsi kecil daripada mengusut kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

KPK menghargai kritik yang disampaikan oleh Presiden RI ke-5 tersebut, namun menekankan bahwa tidak semua kasus yang mereka tangani memiliki nilai yang fantastis.

“Masyarakat yang melaporkan ke KPK itu banyak sekali, dan tidak semua perkara yang ditangani bernilai triliunan. Kasus yang kami tangani sangat beragam, dan tidak semuanya berkaitan dengan kerugian negara dalam jumlah besar,” ujar Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (10/1).

Asep memberikan contoh beberapa kasus tindak pidana korupsi, seperti pungutan liar, yang meskipun tidak melibatkan jumlah fantastis, tetap memerlukan penanganan serius. “Semoga ke depan, kami bisa menangani kasus-kasus yang lebih besar, karena setiap kasus, meskipun nilainya berbeda, tetap memiliki dampak yang harus ditangani dengan serius,” ungkapnya.

Meskipun demikian, Asep menyambut baik kritik yang disampaikan oleh Megawati dan berharap KPK bisa mendapatkan lebih banyak laporan mengenai kasus-kasus besar, yang bisa ditangani lebih lanjut.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik saat perayaan HUT ke 52 PDIP di Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025). Foto: Youtube/PDI Perjuangan
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik saat perayaan HUT ke 52 PDIP di Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025). Foto: Youtube/PDI Perjuangan

Sebelumnya, dalam pidato politiknya pada perayaan HUT ke-52 PDIP di Lenteng Agung, Jakarta, Megawati mengkritik KPK karena dianggap hanya menangani kasus-kasus kecil. “Kenapa KPK hanya fokus pada kasus kecil, sementara yang besar-besar itu nggak ditangani? Saya ingin KPK bekerja dengan benar,” ujar Megawati.

Megawati juga menambahkan, bahwa pendirian KPK bukanlah perkara mudah dan ia menginginkan lembaga tersebut bekerja secara maksimal. “Saya yang mendirikan KPK, dan saya tahu betul bagaimana sulitnya membentuk lembaga ini. Kami ingin KPK yang bekerja dengan benar, bukan hanya mengejar kasus-kasus kecil,” tegasnya.

Megawati juga mengungkapkan bahwa tujuan dibentuknya KPK adalah untuk membantu kepolisian dan kejaksaan dalam menjalankan tugasnya, karena dalam beberapa hal keduanya dinilai belum maksimal. “KPK harus bisa membantu polisi dan kejaksaan untuk menyelesaikan tugas-tugas besar mereka,” lanjutnya.