Nasional

Jakarta – Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, akhirnya angkat bicara soal gangguan teknis yang sempat melanda sistem perpajakan Coretax sejak peluncurannya pada Januari 2025. Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (7/5), Suryo menjelaskan bahwa sembilan jenis error utama yang sebelumnya dilaporkan kini telah diperbaiki.

“Memasuki akhir April dan awal Mei, performa sistem sudah jauh lebih baik dibandingkan saat awal diluncurkan,” ujar Suryo.

Berikut ringkasan pembenahan yang telah dilakukan DJP:

1. Akses Login Lambat
   Awalnya login membutuhkan waktu rata-rata 4,1 detik, disertai kendala seperti email tidak terdaftar atau gagal membuat kata sandi. Kini, login hanya memakan waktu 11 milidetik.

2. Kesulitan Update Data
   Wajib Pajak sempat kesulitan memperbarui data karena bug dan tampilan sistem yang membingungkan. Dari 397 kasus pada Februari, kini tersisa 18 kasus yang sebagian besar hanya butuh panduan penggunaan.

3. Kode Otorisasi Tidak Terbit
   Masalah ini menyebabkan faktur pajak tidak bisa ditandatangani secara digital. Dari lebih dari 10 ribu kasus, kini hanya tersisa 3 kasus.

4. Keterlambatan OTP
   Sistem OTP yang seharusnya dikirim dalam 5 menit kerap terlambat, menyebabkan akses terhenti. Masalah ini telah diatasi.

5. Penunjukan PIC (Person In Charge)
   Masalah impersonasi PIC terjadi pada 3.281 kasus. Kini tersisa 41 kasus setelah integrasi sistem dengan Administrasi Hukum Umum diperbaiki.

6. Pembuatan Faktur Pajak Lambat
   Proses tanda tangan faktur yang semula memakan 8–10 detik kini hanya 0,3 detik per faktur.

7. Interoperabilitas Sistem
   Kendala integrasi data dengan sistem lain seperti dari Dukcapil atau kementerian lain menyebabkan 1.200 kasus error. Kini, tinggal 61 kasus tersisa.

8. Keterbatasan Infrastruktur Akses
   Bandwidth sistem telah ditingkatkan, sehingga pembuatan dokumen yang sebelumnya butuh rata-rata 12,6 detik kini hanya 0,19 detik.

9. Penerbitan Bukti Potong Elektronik
   Kendala pemadanan NIK menyebabkan proses pembuatan bukti potong pajak menjadi lambat. Kini, proses yang tadinya butuh 16 detik dipercepat menjadi kurang dari setengah detik.

Suryo menegaskan, DJP terus berupaya menyempurnakan sistem Coretax dan meningkatkan pelayanan. Ia juga mengajak Wajib Pajak untuk aktif berkomunikasi dan mencari bantuan teknis jika mengalami kesulitan.

JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, bukanlah instruksi atau pesanan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Fadli, wacana pemberian gelar tersebut telah bergulir sejak lama dan melalui kajian yang cukup mendalam.

“Enggak ada (pesanan dari Presiden Prabowo). Itu sudah menjadi usulan lama. Penilaiannya juga sudah berlangsung cukup lama,” ujar Fadli saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan bahwa selain Soeharto, masih banyak tokoh bangsa lain yang juga layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, namun hingga kini belum mendapatkannya. Ia menyebut di antaranya Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

“Kepada Pak Harto, kepada Gus Dur, dan banyak tokoh lain. Banyak yang sudah selayaknya mendapat gelar pahlawan, tapi belum diberikan,” ucap Fadli.

Fadli juga menyoroti peran penting Soeharto dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Saat itu, Soeharto masih berpangkat Letnan Kolonel dan menjadi komandan lapangan dalam aksi militer yang berhasil mengguncang dominasi Belanda dan memperkuat posisi diplomasi Indonesia di forum internasional.

“Tidak bisa dipungkiri, Letkol Soeharto yang memimpin serangan itu. Dalam sejarah mana pun, saya tantang siapa pun sejarawan yang membantah hal itu,” tegasnya.

Fadli menambahkan, Serangan Umum 1 Maret menjadi bukti eksistensi Republik Indonesia di mata dunia, yang kemudian dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh seperti Sutan Sjahrir dan Agus Salim untuk menegaskan bahwa Indonesia masih berdaulat dan memiliki kekuatan militer nyata.

Usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto kembali menguat setelah pada tahun 2024, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi mencabut Tap MPR Nomor XI Tahun 1998 yang terkait dengan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang sebelumnya mencantumkan nama Soeharto.

JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah disusun akan merevisi narasi lama tentang masa penjajahan Belanda. Ia menilai anggapan bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun penuh tidak sepenuhnya akurat.

Dalam pernyataannya di Jakarta Selatan, Selasa malam (6/5/2025), Fadli menyebut bahwa sepanjang masa penjajahan, banyak daerah di Indonesia yang justru aktif melakukan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda.

“Pernyataan bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun harus mulai dikaji ulang. Faktanya, di berbagai daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Jawa, perlawanan terhadap Belanda terus berlangsung selama puluhan hingga ratusan tahun,” kata Fadli.

Ia menegaskan bahwa fokus penulisan sejarah ke depan seharusnya lebih menonjolkan semangat perlawanan bangsa Indonesia, bukan semata-mata masa penjajahannya.

“Bukan sejarah dijajahnya yang kita tonjolkan, tapi sejarah perjuangan dan perlawanan rakyat Indonesia. Itu yang membentuk jati diri bangsa,” ujarnya.

Fadli mengungkapkan, penulisan ulang sejarah ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pengetahuan sejarah di kalangan masyarakat. Ia menilai masih banyak warga Indonesia yang belum mengenal sejarah bangsanya secara utuh, mulai dari masa prasejarah hingga era modern.

“Sejarah adalah bagian dari identitas kita. Kalau kita ingin memahami masa kini, maka kita harus menengok masa lalu,” tegasnya.

Rencana penulisan ulang ini ditargetkan rampung pada Agustus atau September 2025, dan akan diterbitkan dalam bentuk buku berjilid yang akan mencakup seluruh lintasan sejarah Indonesia, termasuk prasejarah, masa kolonial, perjuangan kemerdekaan, hingga peristiwa politik kontemporer.

Sekitar 100 sejarawan akan dilibatkan dalam proyek ini, dengan Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia, Prof. Susanto Zuhdi, sebagai ketua tim penyusun.

Penulisan sejarah nasional terakhir dilakukan pada tahun 1984 melalui buku Sejarah Nasional Indonesia, yang kemudian diperbarui dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah pada 2012. Kini, setelah lebih dari satu dekade, pemerintah kembali menyiapkan pembaruan besar dalam penulisan sejarah bangsa.

JAKARTA – Memasuki awal Mei 2025, kabar baik datang bagi para pemilik kendaraan di Indonesia. Sejumlah perusahaan penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) kompak menurunkan harga jual produk mereka. Penyesuaian harga berlaku mulai 1 Mei 2025 dan melibatkan Pertamina, Shell Indonesia, hingga BP-AKR.

Pertamina Turunkan Harga BBM Nonsubsidi

Mengacu pada informasi resmi dari laman mypertamina.id, Pertamina menurunkan harga BBM nonsubsidi di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Harga Pertamax (RON 92) turun tipis dari Rp 12.500 menjadi Rp 12.400 per liter.

Tak hanya itu, Pertamax Green (RON 95) juga mengalami penurunan sebesar Rp 100 menjadi Rp 13.150 per liter, sedangkan Pertamax Turbo (RON 98) turun menjadi Rp 13.300 per liter dari sebelumnya Rp 13.500.

Untuk jenis diesel, Dexlite kini dibanderol Rp 13.350 per liter, turun dari Rp 13.600. Pertamina Dex juga ikut menyesuaikan harga dari Rp 13.900 menjadi Rp 13.750 per liter. Sementara itu, BBM bersubsidi Pertalite masih stabil di angka Rp 10.000 per liter.

Shell Indonesia Ikut Sesuaikan Harga

SPBU Shell Indonesia juga tak ketinggalan menurunkan harga jual BBM mereka. Shell Super (RON 92) turun menjadi Rp 12.730 per liter dari sebelumnya Rp 12.920. Sedangkan Shell V-Power (RON 95) turun Rp 200 menjadi Rp 13.170 per liter.

Untuk jenis bahan bakar beroktan tinggi, Shell V-Power Nitro+ (RON 98) kini dijual seharga Rp 13.360 per liter. Shell juga memangkas harga untuk jenis diesel, Shell V-Power Diesel, dari Rp 14.060 menjadi Rp 13.810 per liter.

Harga BBM di BP-AKR Juga Lebih Murah

BP-AKR turut menyesuaikan harga BBM. Untuk BP 92, harga turun menjadi Rp 12.600 per liter dari sebelumnya Rp 12.800. Sementara itu, BP Ultimate (RON 95) kini dijual dengan harga Rp 13.170 per liter, turun dari Rp 13.370.

Jenis diesel BP Ultimate Diesel juga turun harga dari Rp 14.060 menjadi Rp 13.810 per liter.

Penurunan harga BBM ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Meskipun turunnya tidak terlalu besar, hal ini tetap membantu meringankan beban biaya transportasi harian.

Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) mencatatkan realisasi anggaran sebesar Rp 113,61 miliar per April 2025, dari total pagu anggaran yang tercatat dalam APBN 2025 sebesar Rp 3,446 triliun.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa realisasi anggaran ini digunakan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Meskipun anggaran yang tersedia terbatas, Menteri yang akrab disapa Ara itu optimistis bahwa program tersebut dapat tercapai tidak hanya melalui APBN, tetapi juga melalui pencarian investasi luar negeri.

“Saya juga terus berusaha mencari investasi luar negeri. Pak Wamen sudah 7-8 kali ke luar negeri, dan kami juga bekerja sama dengan Bank Tanah untuk memanfaatkan tanah negara,” ujar Ara dalam Rapat Kerja Kementerian PKP bersama Komisi V di Gedung DPR RI, Rabu (30/4).

Total pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 sebesar Rp 3,446 triliun terbagi dalam berbagai sektor. Beberapa di antaranya adalah Sekretariat Jenderal dengan alokasi Rp 593,70 miliar, Ditjen Kawasan Permukiman Rp 28,92 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp 22,44 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 30,49 miliar, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp 26,85 miliar, serta Inspektorat Jenderal Rp 14,61 miliar.

Selain itu, terdapat anggaran untuk Balai dan Satuan Kerja (Satker) sebesar Rp 2,719 triliun yang digunakan untuk berbagai program seperti BSPS, Rusun, Rusus, PSU, dan penanganan kawasan kumuh.

Beberapa rincian anggaran yang telah terealisasi antara lain:

• Ditjen Kawasan Permukiman: Rp 329,4 juta (0,06%) untuk penyusunan regulasi, penataan kawasan PSU, dan pembentukan BP3.

• Ditjen Perumahan Perdesaan: Rp 500,3 juta (0,07%) untuk tata kelola BSPS dan kerja sama dengan Kemendagri serta Pemda.

• Ditjen Perumahan Perkotaan: Rp 715,6 miliar (0,05%) untuk pembangunan perumahan perkotaan dan koordinasi dengan kementerian terkait.

• Sekretariat Jenderal: Rp 111,59 miliar

• Inspektorat Jenderal: Rp 206,3 juta

• Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko: Rp 264,2 juta

Pemerintah berharap dengan anggaran yang sudah terealisasi, berbagai program infrastruktur dan bantuan perumahan dapat terus berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Denpasar – Sebuah video yang memperlihatkan berkas lamaran kerja, termasuk fotokopi ijazah pelamar, dicoret-coret oleh pihak perusahaan, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat coretan berupa penolakan disertai dengan nama daerah asal pelamar, yang memicu kecaman dari warganet.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali segera mengambil langkah investigasi. Kepala Disnaker dan ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan, menyatakan pihaknya telah menugaskan tim untuk menelusuri kasus ini lebih lanjut.

“Tim dari Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan serta Kabid Penempatan Tenaga Kerja sudah saya tugaskan untuk melakukan pendalaman,” ujar pria yang akrab disapa Gus Iwan saat dikonfirmasi pada Rabu (30/4).

Ia juga mengimbau agar pelamar yang merasa dirugikan segera melaporkan kejadian tersebut ke Disnaker kabupaten/kota sesuai lokasi perusahaan yang bersangkutan.

“Silakan lakukan pelaporan ke Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat badan usaha atau pemberi kerja melakukan aktivitas,” tambahnya.

Gus Iwan mengingatkan seluruh perusahaan di Bali untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap pelamar kerja. Ia menegaskan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi seluruh pekerjanya agar menjunjung tinggi prinsip keadilan dan profesionalisme.

“Instansi yang memberikan izin usaha juga memiliki peran penting untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap pemberi kerja,” tegasnya.

Kasus ini memunculkan kembali urgensi penegakan etika dan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan, khususnya dalam proses rekrutmen yang adil dan tidak diskriminatif.

Jakarta – Wacana pengenaan cukai terhadap sepeda motor dan batu bara belum menjadi pembahasan resmi di tingkat pemerintah. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, merespons isu yang sempat memicu spekulasi di kalangan pelaku usaha.

“Belum, belum ada pembahasan,” ujar Airlangga saat ditemui di kantornya pada Selasa (29/4), ketika diminta konfirmasi mengenai rencana penerapan cukai atas kedua komoditas tersebut.

Pernyataan ini muncul setelah beredarnya informasi mengenai kajian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terkait perluasan objek cukai. Dalam Laporan Kinerja DJBC Tahun 2024 bertajuk “Transformasi Keuangan Menuju Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan”, disebutkan bahwa kajian mengenai ekstensifikasi cukai, termasuk terhadap sepeda motor dan batu bara, sedang dilakukan.

Dokumen itu menyatakan bahwa capaian penerimaan negara telah memenuhi target 100 persen, salah satunya didukung oleh strategi kajian ekstensifikasi cukai. Meski demikian, proses yang dilakukan DJBC masih berada pada tahap awal, yakni kajian teknis internal. Belum ada keputusan, arahan kebijakan, ataupun penyusunan regulasi lanjutan terkait penerapan cukai tersebut.

Selain kajian tersebut, DJBC juga melaporkan sejumlah inisiatif lain, termasuk digitalisasi layanan melalui sistem CEISA Vehicle Declaration dan sertifikasi AEO online, serta peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menjaga penerimaan negara melalui audit dan investigasi bersama.

Dari sisi pelayanan, DJBC mencatat skor indeks kepuasan Bravo Bea Cukai sebesar 86,4, melampaui target 78,5. Strategi komunikasi publik juga diperkuat dengan optimalisasi media sosial dan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

Di tingkat internal, DJBC terus mendorong penguatan integritas pegawai melalui kebijakan larangan perjudian serta pengawasan pengelolaan keuangan pribadi. Transformasi kelembagaan turut dijalankan melalui reformasi berkelanjutan dan pembaruan tata kelola organisasi.

Isu Menteri Meninggalkan Saya Tidak Berdasar

Palembang — Presiden Prabowo Subianto meluncurkan gerakan Indonesia Menanam di Palembang, Sumatera Selatan, pada Rabu (23/4). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo membahas isu yang beredar mengenai adanya menteri-menteri yang diklaim akan meninggalkannya.

Prabowo menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Ada yang mengatakan saya dibohongi oleh menteri-menteri saya, ada yang mengatakan ekonomi kita hanya bagus di atas kertas. Tidak!” ujar Prabowo.

Prabowo menekankan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini sangat menjanjikan, dan ia berjanji akan terus bekerja keras agar kekayaan negara dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Ekonomi kita kuat, dan akan semakin kuat. Kami akan berjuang untuk memastikan bahwa semua kekayaan bangsa harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa kekayaan negara tidak boleh terpusat di tangan segelintir orang, melainkan harus dirasakan oleh seluruh rakyat.

Prabowo hadir dalam acara tersebut didampingi oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, serta Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, dan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru.

Jakarta – Polemik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya dijawab langsung oleh dirinya. Pada Rabu (15/4), Jokowi memperlihatkan dokumen ijazah aslinya kepada awak media yang hadir di kediamannya.

Ijazah yang diperlihatkan meliputi jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Momen ini terjadi saat sekelompok massa melakukan aksi demonstrasi menuntut Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Media yang meliput kejadian tersebut kemudian diundang masuk ke dalam rumah oleh pihak pengamanan.

Sebelum masuk, Paspampres meminta para jurnalis meninggalkan tas dan ponsel mereka di ruang transit tamu VIP, sebagai bagian dari prosedur pengamanan. Di ruang tamu, Jokowi menyambut langsung belasan awak media dengan santai, mengenakan sepatu dan duduk di kursi ruang utama.

Ia membuka percakapan dengan menyinggung polemik seputar ijazahnya yang terus bergulir. Namun, sebelum memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut, Jokowi terlebih dahulu meminta agar tidak ada dokumentasi dalam bentuk foto atau video.

Tak lama, Jokowi masuk ke dalam dan kembali membawa dua buah stopmap berwarna gelap dan biru dongker. Satu per satu, ia menunjukkan ijazahnya kepada para wartawan.

“Jangan difoto ya,” ujar Jokowi dengan santai sembari memperlihatkan dokumen.

Ijazah pertama yang ia tunjukkan adalah dari SMAN 6 Surakarta (Solo), yang memang sudah tertera sebagai nama resmi sekolah, menggantikan SMPP yang sempat menjadi perdebatan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Solo. Selanjutnya, ia memperlihatkan ijazah dari SMPN 1 Solo dan SDN Tirtoyoso Solo.

Ijazah terakhir yang ditunjukkan adalah miliknya dari Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Dokumen tersebut berada dalam stopmap yang berbeda, dengan cap dan tulisan UGM yang tampak usang dan otentik. Foto ijazah memperlihatkan Jokowi mengenakan kacamata — sesuai dengan versi yang telah beredar luas di media sosial.

“Saya baru memutuskan untuk menunjukkan ini kepada teman-teman media tadi malam,” ujar Jokowi.

Ia juga menjelaskan perbedaan tempat penyimpanan dokumen tersebut.

“Kalau ini (SD, SMP, SMA) stopmap-nya tidak asli, saya ganti. Kalau yang ini, stopmap asli dari UGM,” tambahnya.

Jokowi menegaskan, seluruh dokumen yang ia perlihatkan bisa dipublikasikan secara resmi jika diminta oleh pengadilan.

JAKARTA – Advokat, Hotma Sitompul, meninggal dunia. Ia menghembuskan nafas terakhirnya pada Rabu (16/4).

Hal ini dibenarkan oleh pengacara, Hotman Paris. Hotman merupakan pengacara Anna mantan istri Hotma, Anna Rudhiantiana.

“Ya! Mantan istri bilang ya,” kata Hotman saat dikonfirmasi.

Hotman belum merinci lebih lanjut terkait meninggalnya Hotma.

Hotma merupakan pria berdarah Batak yang lahir di Tanah Karo, 30 November 1956. Ia beberapa kali menangani perkara yang melibatkan artis di Indonesia. Ia juga dikenal sebagai ayah tiri dari Bams Samson.

Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir pesisir (rob) di wilayah utara Jakarta. Banjir rob ini diperkirakan terjadi dalam dua periode, yakni pada 14–19 April 2025 dan 27 April–4 Mei 2025.

“Fenomena Bulan Purnama pada 13 April 2025, serta Super New Moon pada 27 April 2025 (gabungan fase bulan baru dan jarak terdekat ke Bumi), diperkirakan akan meningkatkan ketinggian maksimum air laut yang dapat memicu banjir rob di pesisir utara Jakarta,” tulis BMKG dalam keterangannya yang diunggah melalui akun resmi @bpbddkijakarta, Senin (14/4).

Beberapa wilayah yang berpotensi terdampak antara lain: Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok, dan wilayah Kepulauan Seribu.

BMKG mengimbau warga untuk waspada terhadap dampak pasang maksimum air laut yang dapat memicu banjir rob, serta melakukan langkah antisipasi sejak dini.

Untuk memantau kondisi terbaru, masyarakat dapat mengakses laman resmi BPBD DKI Jakarta di bpbd.jakarta.go.id/gelombanglaut. Jika terjadi kondisi darurat, warga diminta segera menghubungi Call Center Jakarta Siaga di nomor 112.

Jakarta – Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas perkara korupsi persetujuan ekspor minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Tiga hakim yang mengadili perkara tersebut resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, mengungkapkan penetapan ini dilakukan setelah penyidik memeriksa tujuh saksi dan menemukan cukup alat bukti. “Tiga orang Majelis Hakim kami tetapkan sebagai tersangka, tepatnya pada Minggu (13/4) malam sekitar pukul 23.30 WIB,” kata Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Senin dini hari (14/4).

Ketiga hakim yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Djuyamto (Ketua Majelis Hakim), serta dua hakim anggota: Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtarom. Ketiganya diduga menerima suap dalam pengaturan vonis perkara korupsi ekspor CPO yang berujung pada vonis lepas (ontslaag van alle rechtsvervolging).

Modus dan Jalannya Suap

Kasus ini bermula dari pengacara korporasi tersangka, Ariyanto, yang disebut melakukan kesepakatan dengan panitera muda perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, untuk ‘mengurus’ perkara agar diputus lepas. Ariyanto awalnya menyiapkan dana Rp 20 miliar, namun jumlah itu diminta dinaikkan menjadi Rp 60 miliar oleh Muhammad Arif Nuryanta—yang saat itu menjabat Wakil Ketua PN Jakarta Pusat.

Uang suap dalam bentuk dolar AS itu diserahkan Ariyanto kepada Wahyu Gunawan, yang kemudian menyampaikannya ke Arif. Wahyu juga mendapat fee sebesar USD 50 ribu sebagai penghubung.

Selanjutnya, Arif menunjuk Djuyamto, Agam Syarif, dan Ali Muhtarom sebagai majelis hakim. Arif kemudian memberikan uang senilai Rp 4,5 miliar kepada Djuyamto dan Agam untuk “membaca berkas perkara,” yang kemudian dibagi ke Ali Muhtarom.

Belum berhenti di sana, pada September atau Oktober 2024, Arif kembali menyerahkan uang senilai Rp 18 miliar dalam bentuk dolar kepada Djuyamto. Uang itu kembali dibagi-bagi: Djuyamto menerima Rp 6 miliar, Agam Rp 4,5 miliar, dan Ali Rp 5 miliar.

Menurut Qohar, seluruh hakim mengetahui bahwa uang tersebut bertujuan untuk memuluskan vonis lepas. Hal ini terbukti saat pada 19 Maret 2025, majelis hakim resmi memutus ketiga grup korporasi minyak goreng terkait dalam perkara CPO tersebut dengan putusan lepas dari tuntutan hukum.

Atas perbuatannya, ketiga hakim dijerat dengan Pasal 12c juncto Pasal 12B juncto Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 18 UU Tipikor, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejagung.

Total Tujuh Tersangka

Dengan ditetapkannya tiga hakim ini, total tersangka dalam perkara suap vonis CPO ini menjadi tujuh orang. Empat tersangka sebelumnya adalah:

• Muhammad Arif Nuryanta (mantan Wakil Ketua PN Jakpus, kini Ketua PN Jaksel)

• Ariyanto dan Marcella Santoso (pengacara)

• Wahyu Gunawan (panitera muda perdata PN Jakut)

Mereka diduga bersama-sama mengatur putusan lepas untuk tiga korporasi raksasa minyak goreng: Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Latar Belakang Kasus

Kasus suap ini terkait perkara korupsi persetujuan ekspor CPO periode Januari 2021 – Maret 2022 yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 6 triliun dan kerugian perekonomian hingga Rp 12,3 triliun.

Lima tokoh utama yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi CPO adalah:

• Indra Sari Wisnu Wardhana (eks Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag)

• Parulian Tumanggor (eks Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia)

• Stanley MA (eks Senior Manager PT Victorindo Alamlestari)

• Pierre Togar Sitanggang (eks GM PT Musim Mas)

• Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei (Tim Asistensi Menko Perekonomian)

Dalam tuntutan jaksa, PT Wilmar Group diminta membayar denda Rp 1 miliar serta uang pengganti sebesar Rp 11,88 triliun. Jika tidak dibayarkan, harta milik Direktur PT Wilmar Group, Tenang Parulian, dapat disita dan dilelang.

Barang Bukti Disita

Kejaksaan Agung juga telah menyita berbagai barang bukti dalam kasus ini, termasuk:

• Uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing

• 7 unit mobil mewah

• 21 sepeda motor

• 7 sepeda berbagai merek

Kejagung memastikan proses hukum akan terus berlanjut dan menegaskan komitmennya dalam menindak tegas aparat penegak hukum yang terlibat dalam praktik korupsi.