Jakarta – Pemerintah Indonesia terus mendorong pemanfaatan energi terbarukan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) demi mewujudkan pemerataan akses energi. Terbaru, sebanyak 47 unit PLTS resmi dioperasikan di 47 desa yang tersebar di 11 provinsi, memberi manfaat langsung bagi 5.383 rumah tangga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sabtu, 28/6/25.
Peresmian dilakukan secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo di PLTP Ijen, Bondowoso, Jawa Timur, dalam rangka peluncuran 55 proyek energi baru dan terbarukan (EBT). Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya pengembangan PLTS untuk mewujudkan kemandirian energi hingga ke pelosok.
“Dengan tenaga surya, desa-desa di pegunungan sekalipun bisa mendapatkan akses listrik. Ini adalah langkah nyata menuju swasembada energi dari tingkat desa hingga kabupaten,” ujar Presiden.
Presiden juga menyoroti bahwa langkah ini mendukung target Indonesia untuk mencapai Net Zero Emissions pada 2060. “Kita ingin menjadi negara yang berhasil menekan emisi karbon tepat waktu. Tapi yang lebih penting, kita potong biaya logistik energi dan menghadirkan keadilan bagi rakyat,” tambahnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyebutkan bahwa proyek PLTS akan menjadi tulang punggung elektrifikasi desa-desa yang belum teraliri listrik. Ia menargetkan dalam 4–5 tahun ke depan seluruh desa tanpa listrik akan dijangkau melalui kerja sama antara pemerintah, PLN, dan mitra swasta.
“Ini adalah kabar baik bagi masyarakat yang selama ini belum menikmati layanan listrik. Proyek ini akan mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial,” ujarnya.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, juga menegaskan dukungan PLN dalam transisi energi. Menurutnya, 47 PLTS yang diresmikan kali ini memiliki total kapasitas 27,8 megawatt (MW), dan mampu mengubah kehidupan masyarakat di desa-desa 3T.
“Anak-anak kini bisa belajar lebih lama, layanan kesehatan bisa beroperasi lebih baik, dan roda ekonomi desa mulai bergerak di malam hari. Ini bukan sekadar listrik, ini adalah keadilan energi,” kata Darmawan.
Ia menambahkan bahwa program ini adalah bentuk gotong royong nasional menuju masa depan yang bersih, hijau, dan inklusif, sejalan dengan visi Presiden untuk kemandirian energi nasional.