Pemkab Lambar gandeng kejaksaan Tangani Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

LAMBAR – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggandeng Kejaksaan Negeri dalam penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha…

Bupati Parosil Mabsus Tegaskan Harapan dan Tujuan dalam Penguatan Pemberantasan Korupsi

LAMBAR – Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus menegaskan harapannya agar Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan…

Bupati Parosil Tegaskan Komitmen Antikorupsi di Rakor KPK: Lampung Barat Siap Bangun Pemerintahan yang Bersih

LAMPUNG BARAT — Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi antara pemerintah…

BNNK Lampung Selatan Gelar Bimtek P4GN, Libatkan Aparat Desa hingga Tenaga Penyuluh

Kepala BNNK Lampung Selatan, AKBP Rahmad Hidayat, S.E., M.M.

LAMPUNG SELATAN — Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan narkoba, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lampung Selatan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Rabu (9/7/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro ini dibuka langsung oleh Kepala BNNK Lampung Selatan, AKBP Rahmad Hidayat, S.E., M.M.

Bimtek ini diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari perwakilan aparat Desa Titiwangi, penyuluh KUA, penyuluh pertanian, UPTD PPKB, serta tenaga kesehatan dari UPTD Puskesmas setempat. Mereka diberikan pembekalan strategi, metode, serta peran masing-masing dalam menjalankan program P4GN di wilayah kerja masing-masing.

Dalam sambutannya, AKBP Rahmad Hidayat menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh elemen pemerintah dalam memerangi bahaya narkoba yang kian mengancam masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan.

“Peran pemerintah sangat vital dalam membentengi masyarakat dari ancaman narkoba. Melalui Bimtek ini, kami ingin memperkuat kapasitas dan kesadaran aparatur agar mampu menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Rahmad juga menegaskan komitmen BNNK Lampung Selatan untuk terus meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder demi menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba.

“Tujuan akhirnya adalah menciptakan Kabupaten Lampung Selatan yang benar-benar bebas dari narkoba. Ini membutuhkan kerja bersama, mulai dari desa hingga tingkat kabupaten,” pungkasnya.

Dengan terselenggaranya Bimtek ini, BNNK berharap terbentuknya jejaring relawan dan penyuluh anti-narkoba yang mampu menjadi ujung tombak kampanye P4GN di masyarakat.

Pengurus Korpri Lampung Barat 2025–2030 Resmi Dikukuhkan, Nukman Jabat Ketua

LAMPUNG BARAT — Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Lampung Barat masa bakti 2025–2030 resmi…

Lampung Selatan Masuk Tiga Besar Daerah Terpuas di Lampung, Raih Grade A dalam Survei RLMG

LAMSEL, Kalianda – Kabupaten Lampung Selatan menorehkan prestasi membanggakan dengan masuk tiga besar daerah dengan tingkat kepuasan publik tertinggi di Provinsi Lampung. Berdasarkan survei Litbang Radar Lampung Media Group (RLMG) semester pertama 2025, Lampung Selatan mencatat skor kepuasan sebesar 81,74%, meraih Grade A bersama Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Tanggamus.

Capaian ini menjadi bukti nyata atas keberhasilan kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar dalam mendorong perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di sektor pelayanan publik.

Dalam survei tersebut, sebanyak 23,48% responden menyatakan sangat puas—tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota—dan 58,26% responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Pariwisata Jadi Primadona

Sektor pariwisata menempati posisi tertinggi dengan tingkat kepuasan 83,48%, berkat pengembangan destinasi unggulan seperti Minang Rua, Kedu Warna, dan kawasan pesisir Kalianda. Inovasi di sektor ini tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.

Layanan Kesehatan dan Pendidikan Meningkat

Pelayanan kesehatan juga mencatat skor tinggi, yakni 80,87%, didorong oleh program mobil sehat dan puskesmas keliling yang menjangkau masyarakat hingga pelosok kecamatan.

Di bidang pendidikan, tingkat kepuasan publik mencapai 76,53%, mencerminkan hasil dari perbaikan infrastruktur sekolah serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga pengajar.

Infrastruktur dan Pertanian Juga Alami Perbaikan

Meskipun masih ada 22,61% responden yang mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan, namun 70,44% lainnya menilai telah terjadi perbaikan signifikan, khususnya di jalur utama dan wilayah pedesaan.

Sektor pertanian, yang menjadi penopang ekonomi lokal, memperoleh tingkat kepuasan 73,91%. Hal ini dipicu oleh program pembinaan kelompok tani dan dukungan permodalan dari pemerintah daerah.

Survei Mewakili Suara Publik Sumbagsel

Survei RLMG dilakukan terhadap 1.495 responden dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung (kecuali Kabupaten Pesawaran), dengan masing-masing daerah diwakili oleh 115 responden. Penilaian mencakup enam sektor utama: kepemimpinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, pertanian, dan pariwisata.

Hasil survei ini menegaskan bahwa pendekatan pemerintahan yang responsif, programatik, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memberikan dampak berkelanjutan bagi pembangunan daerah.

Bupati Parosil Kukuhkan Satgas PPA, Tegaskan Komitmen Tangani Kekerasan Perempuan dan Anak

LAMPUNG BARAT – Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengukuhkan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak…

Wakili Bupati, Anggota DPRD Lamsel, Fraksi PAN Agus Sartono Serahkan Bantuan Kursi Roda untuk Dua Balita Berkebutuhan Khusus

LAMPUNG SELATAN – Sebagai bentuk kepedulian terhadap penyandang disabilitas, khususnya anak-anak, anggota DPRD Lampung Selatan dari…

Penampilan Anggun Nindya Nafisya Putri Warnai Pembukaan Festival Krakatau 2025

Bandar Lampung — Pembukaan Festival Krakatau (K-Fest) ke-34 Tahun 2025 yang digelar Sabtu (5/7/2025) di Lapangan…

Pemkab Lampung Selatan dan Sumedang Jalin Kerja Sama Inovasi Pemerintahan Berbasis Teknologi

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait berbagi informasi serta inovasi daerah oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, di Gedung Command Center, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Jumat (4/7/2025).

SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan resmi menjalin kerja sama strategis dengan Pemkab Sumedang melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait berbagi informasi serta inovasi daerah.

Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, di Gedung Command Center, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Jumat (4/7/2025).

Kolaborasi ini melibatkan 14 perangkat daerah dari Lampung Selatan, termasuk Bappeda, BPPRD, BRIDA, BKD, DPMPTSP, Dinas Kominfo, Dinas Perindag, Dinas Dalduk dan KB, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Disdukcapil, dan Disnaker.

Bupati Egi menyebut Sumedang sebagai contoh keberhasilan dalam menerapkan sistem pemerintahan modern berbasis teknologi. Ia berharap Lampung Selatan dapat meniru langkah-langkah inovatif yang telah dilakukan daerah tersebut.

“Saya banyak mendapat masukan, kalau mau belajar tata kelola pemerintahan, datanglah ke Sumedang. Karena itu kami datang ke sini untuk belajar dan mengadopsi keberhasilan Sumedang dalam membangun birokrasi digital yang efisien,” ujar Egi.

Sementara itu, Bupati Dony Ahmad Munir menyambut hangat rombongan dari Lampung Selatan dan mengapresiasi semangat kolaborasi antar daerah. Menurutnya, kerja sama seperti ini penting untuk saling berbagi solusi dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah.

“Ini bukan hanya kebanggaan bagi kami, tetapi juga kesempatan berharga untuk saling belajar. Lampung Selatan juga pasti memiliki banyak hal yang bisa kami adopsi,” kata Dony.

Ia menjelaskan, reformasi birokrasi di Sumedang dilakukan secara menyeluruh, salah satunya melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Transformasi ini mencakup perubahan pola pikir, dari budaya dilayani menjadi melayani, serta digitalisasi seluruh layanan publik.

“Peran pemimpin adalah merancang kebijakan, tetapi pelaksanaannya dilakukan melalui platform digital. Mulai dari pelayanan hingga pemantauan semua berbasis teknologi,” jelasnya.

Kerja sama ini diharapkan menjadi awal dari penguatan sistem pemerintahan yang modern, efisien, dan kolaboratif, serta menjadi strategi bersama dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan.