Lampung Barat – Harapan besar disampaikan Bupati Lampung Barat, Hi. Parosil Mabsus, dalam pertemuan bersama tim…
Kategori: Lampung
HUT ke-80 RI di Menara Siger, Bupati Egi: Upacara dengan View Terindah se-Indonesia
LAMSEL, Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan akan menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 secara megah di Menara Siger, Bakauheni.
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyebut momen tersebut akan menjadi upacara pengibaran bendera dengan panorama terbaik di Tanah Air.
“Bismillah, ini akan menjadi upacara pengibaran bendera dengan view terindah se-Indonesia. Itu harapan kita,” ujar Egi saat memimpin rapat koordinasi di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Selasa (12/8/2025).
Lebih dari 4.000 peserta dan undangan akan terlibat, mulai dari ASN, TNI-Polri, mantan kepala daerah, pimpinan DPRD, Forkopimda, ketua partai politik, pimpinan organisasi, tokoh adat, tokoh agama, insan pers, hingga masyarakat umum.
Setiap perangkat daerah diminta berkontribusi penuh sesuai tugas yang telah diatur dalam Surat Keputusan (SK) panitia. Egi menegaskan, seluruh rangkaian acara harus dipersiapkan secara detail agar berjalan lancar dan meninggalkan kesan mendalam.
Tak hanya menjadi peringatan kemerdekaan, kegiatan ini juga akan dimanfaatkan sebagai ajang promosi potensi wisata Lampung Selatan, khususnya konsep Agro Eduwisata yang telah menjadi ciri khas daerah.
“Kita optimalkan momentum ini untuk mengekspose keindahan alam Lampung Selatan. Satu Indonesia akan memberi perhatian pada upacara 17 Agustus ini,” tegasnya.
Dengan latar megah Menara Siger dan hamparan laut Selat Sunda, peringatan HUT RI tahun ini diharapkan menjadi simbol nasionalisme sekaligus ikon pariwisata yang membekas di ingatan masyarakat.
LA-LGBT dan DPW PGK Lampung Kawal Raperda Anti-LGBT, Serahkan Naskah Akademik ke DPRD dan Gubernur
Bandar Lampung – Masyarakat Lampung Anti-LGBT (LA-LGBT) resmi menyerahkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Lampung tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku LGBT kepada DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Senin (11/8/2025).
Penyerahan dilakukan Koordinator Bidang Hukum LA-LGBT, Misbahul Anam, M.H., bersama sejumlah tokoh ormas, ulama, dan aktivis. Naskah tersebut dilengkapi tanda tangan dukungan dari berbagai organisasi sebagai bentuk legitimasi publik terhadap inisiatif ini.
Menurut Misbahul, penyusunan naskah dilakukan setelah menyerap aspirasi, masukan, dan fakta lapangan dari ulama, cendekiawan, serta masyarakat.
“Naskah ini adalah manifestasi kegelisahan bersama. Kami berharap instrumen hukum yang lahir nantinya benar-benar menjadi payung hukum pencegahan dan penanggulangan perilaku LGBT,” ujarnya.
Ia menegaskan, LA-LGBT siap mengawal proses pembahasan hingga pelaksanaan Perda agar substansi dan penafsiran pasal tetap sesuai tujuan awal.
Wakil Ketua Bidang Agama dan Masyarakat DPW PGK Lampung, Yhobani A. Turaya, S.H., menilai peran ormas penting dalam mengawal isu moralitas publik.
“Fenomena LGBT berdampak pada tatanan sosial, budaya, dan masa depan generasi. Kami berkewajiban mengedukasi, membangun kesadaran, dan memberi masukan konkret kepada pemerintah,” katanya.
DPW PGK Lampung berkomitmen bersinergi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda untuk mengawal legislasi hingga implementasi.
Tokoh penggerak Habib Umar Assegaf menyebut dukungan terhadap gerakan LA-LGBT semakin luas, mulai dari tokoh agama, masyarakat, ormas, hingga audiensi dengan Kapolda Lampung.
“Harapannya, Perda Anti-LGBT bisa segera disahkan,” tegasnya.
Dari sisi teknis, Haji Syukri dari bidang hukum dan advokasi mengusulkan agar kepolisian diundang dalam uji publik untuk menyamakan persepsi dalam pembahasan pasal-pasal pencegahan.
Sementara itu, Ustaz Syukron mewakili DPRD Provinsi Lampung menegaskan pentingnya sinergi semua pihak.
“Kita tidak membenci orangnya, tetapi membenci perbuatannya. DPRD siap mendukung dan membersamai proses ini,” ujarnya.
Dengan penyerahan naskah akademik ini, LA-LGBT menunjukkan komitmen kuat mengawal pembentukan regulasi demi ketertiban sosial dan perlindungan generasi muda. Seluruh pihak berharap pembahasan Raperda berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang sejalan dengan nilai moral dan budaya Lampung.
MTsN 1 Lampung Selatan Sabet 11 Piala di Perkemahan Pramuka ke-64, Raih Juara Umum
KALIANDA – Tim Pramuka MTs Negeri 1 Lampung Selatan sukses menorehkan prestasi gemilang pada Perkemahan Hari Pramuka ke-64 Tingkat Kwartir Ranting (Kwaran) Kalianda yang digelar 8–10 Agustus 2025 di Lapangan Agrowisata Way Handak, Kecamatan Kalianda.
Ajang yang diikuti lebih dari 1.200 peserta dari berbagai jenjang pendidikan ini berlangsung meriah dengan beragam lomba keterampilan pramuka. Dalam persaingan ketat tersebut, MTsN 1 Lampung Selatan tampil dominan dan berhasil membawa pulang 11 piala dari berbagai kategori lomba, sekaligus mengamankan gelar Juara Umum Tingkat Penggalang SMP/MTs.
“Capeknya langsung hilang saat nama MTsN 1 Lampung Selatan dipanggil sebagai juara umum,” ungkap Faiza, salah satu anggota tim, Minggu (10/8).
Pembina Pramuka MTsN 1 Lampung Selatan, Suwandi, menyebut kemenangan ini merupakan hasil kerja keras kolektif.
“Ini bukti kekompakan, dukungan kepala sekolah, guru, orang tua, dan semangat anak-anak yang luar biasa,” ujarnya.
Pelatih Pramuka, Fikron, menambahkan bahwa persiapan dilakukan sekitar satu bulan dengan latihan rutin dan pembekalan lomba.
“Alhamdulillah, disiplin dan kebersamaan anak-anak membuahkan hasil terbaik,” katanya.
Daftar Prestasi MTsN 1 Lampung Selatan di Perkemahan Hari Pramuka ke-64:
-
Juara Umum Tingkat Penggalang SMP/MTs
-
Juara 1 PBB Putera
-
Juara 1 PBB Puteri
-
Juara 1 Senam Semaphore Putera
-
Juara 1 Senam Semaphore Puteri
-
Juara 3 Tata Boga Putera
-
Juara 1 Tata Boga Puteri
-
Juara 1 Pionering Putera
-
Juara 1 Pionering Puteri
-
Juara 1 Karnaval
-
Juara 1 Tenda Kreasi
Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi MTsN 1 Lampung Selatan, sekaligus membuktikan semangat pantang menyerah dan kekompakan tim di ajang pramuka tingkat Kwaran Kalianda.
Lampung Selatan Pertahankan Predikat KLA Nindya 2025, Skor Naik Jadi 764,92
LAMSEL, Jakarta — Kabupaten Lampung Selatan kembali meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Nindya pada tahun 2025. Meski mempertahankan peringkat yang sama seperti tahun sebelumnya, skor verifikasi administrasi Lampung Selatan meningkat dari 763,37 pada 2023 menjadi 764,92 tahun ini.
Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang diwakili Wakil Menteri PPPA Veronica Tan. Acara penganugerahan digelar di Auditorium KH. M. Rasjidi, Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat, Jumat (8/8/2025).
Bupati Egi hadir bersama Kepala Bappeda Aryan Saruhian dan Plt Kepala Dinas PPPA Nessi Yusnita.
Bupati Egi: Penghargaan Ini untuk Warga Lampung Selatan
Dalam keterangannya, Bupati Egi menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja sama semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.
“Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh warga Lampung Selatan. Ini bukti komitmen kami menjadikan daerah ini ramah anak, serta melindungi hak-hak mereka secara terencana dan berkelanjutan,” ujarnya.
15 Kabupaten/Kota Lampung Lolos Verifikasi
Plt Kepala Dinas PPPA Lampung Selatan, Nessi Yusnita, menjelaskan bahwa seluruh 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung telah menyelesaikan tahap Evaluasi Mandiri KLA 2024 dan meraih nilai di atas 500 poin, sehingga layak melanjutkan ke tahap Verifikasi Administrasi oleh Tim KLA Provinsi Lampung.
Dari hasil verifikasi tersebut, Lampung Selatan berhasil meningkatkan skor meskipun tetap berada di kategori Nindya.
“Skor kita naik dari 763,37 menjadi 764,92, sesuai petunjuk teknis KLA 2024 yang ditetapkan Kementerian PPPA RI,” kata Nessi.
Konsistensi Menuju Kabupaten Ramah Anak
Dengan capaian ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan program ramah anak. Upaya ini diharapkan dapat terus mendorong peningkatan kualitas hidup, perlindungan, dan pemenuhan hak anak di seluruh wilayah.