Bupati Pesisir Barat Sidak Agen dan Pangkalan LPG, Tegaskan Harga Gas Harus Sesuai HET

Pesisir Barat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa agen dan pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram di wilayah setempat pada Kamis (27/3/2025). Sidak ini dipimpin langsung oleh Bupati Pesibar, Dedi Irawan, bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sidak ini dilakukan untuk menanggulangi kelangkaan dan lonjakan harga gas LPG 3 kg yang telah meresahkan masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

“Langkah ini kami ambil untuk memantau langsung persoalan kelangkaan dan kenaikan harga LPG, serta untuk memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi gas bersubsidi ini,” ujar Bupati Dedi Irawan saat sidak.

Dedi juga mengingatkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pendistribusian LPG, mulai dari distributor, agen, pangkalan, hingga pengecer, untuk tidak menjual gas LPG 3 kilogram di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) demi keuntungan pribadi.

“Tolong jangan bermain-main dengan ini. Gas LPG adalah kebutuhan pokok masyarakat. Jika ada yang mencoba-coba, kami akan memberikan sanksi tegas,” tegas Dedi.

Pemkab Pesibar, lanjut Dedi, telah melakukan koordinasi dengan Pertamina untuk menambah pasokan LPG 3 kg agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga meminta agar para agen mulai menambah stok LPG pada Jumat (28/3/2025) agar tidak terjadi kelangkaan saat Ramadan dan Idulfitri.

“Saya tegaskan sekali lagi, Pemkab Pesibar tidak main-main dalam menangani masalah ini,” tutup Dedi. (*)

Bupati Pesisir Barat Tinjau Kerusakan Jembatan Gantung Way Pemerih, Pemkab Pastikan Pembangunan Segera Dilakukan

Pesisir Barat – Bupati Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, bersama TNI dan jajaran instansi terkait, meninjau kerusakan jembatan gantung penghubung daerah terisolir di Way Pemerih, Pekon Sumber Rejo, Kecamatan Bangkunat, pada Rabu (26/3/2025).

Dalam kunjungannya, Bupati Dedi Irawan menegaskan bahwa Pemkab Pesibar akan segera melakukan pembangunan kembali jembatan gantung yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan.

“Kondisinya sudah darurat, masyarakat kini terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberang,” kata Dedi Irawan.

Dedi juga memastikan bahwa pembangunan jembatan ini akan dilaksanakan dengan menggunakan material berkualitas, sehingga tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga memastikan keamanan dan ketahanan jembatan untuk jangka panjang.

Pemkab Pesibar telah melakukan koordinasi dengan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) guna mengatasi potensi kendala administratif yang bisa menghambat proses pembangunan.

Sementara itu, Pj Sekda Pemkab Pesibar, Tedi Zadmiko, menjelaskan bahwa hasil komunikasi dengan BBTNBBS menunjukkan dukungan penuh dari pihak taman nasional. BBTNBBS bahkan meminta Pemkab untuk segera menggelar rapat teknis guna membahas pembangunan jembatan ini.

Tedi menekankan pentingnya pembangunan jembatan tersebut, mengingat banyak kendaraan dan barang milik masyarakat yang jatuh ke sungai saat mencoba menyeberang dengan rakit.

“Menurut informasi dari peratin setempat, setidaknya empat sepeda motor dan barang berharga masyarakat telah jatuh. Selain itu, penyebrangan dengan rakit juga terhambat saat banjir, yang mengganggu mobilitas dan perekonomian warga,” jelasnya.

Pemkab Pesibar juga berkomitmen untuk terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung kemajuan masyarakat terisolir di Way Haru. Tedi menambahkan, pembangunan infrastruktur yang baik akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pak Bupati sangat fokus pada kebijakan dan program yang berpihak kepada masyarakat kecil. Masalah konektivitas ke Way Haru memang sudah lama ada, dan kami akan berusaha maksimal untuk mewujudkan harapan masyarakat,” tutupnya. (*)

Bupati Pesisir Barat Tinjau Kerusakan Jembatan Gantung Way Pemerih, Pemkab Pastikan Pembangunan Segera Dilakukan

Pesisir Barat – Bupati Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, bersama TNI dan jajaran instansi terkait, meninjau kerusakan jembatan gantung penghubung daerah terisolir di Way Pemerih, Pekon Sumber Rejo, Kecamatan Bangkunat, pada Rabu (26/3/2025).

Dalam kunjungannya, Bupati Dedi Irawan menegaskan bahwa Pemkab Pesibar akan segera melakukan pembangunan kembali jembatan gantung yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan.

“Kondisinya sudah darurat, masyarakat kini terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberang,” kata Dedi Irawan.

Dedi juga memastikan bahwa pembangunan jembatan ini akan dilaksanakan dengan menggunakan material berkualitas, sehingga tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga memastikan keamanan dan ketahanan jembatan untuk jangka panjang.

Pemkab Pesibar telah melakukan koordinasi dengan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) guna mengatasi potensi kendala administratif yang bisa menghambat proses pembangunan.

Sementara itu, Pj Sekda Pemkab Pesibar, Tedi Zadmiko, menjelaskan bahwa hasil komunikasi dengan BBTNBBS menunjukkan dukungan penuh dari pihak taman nasional. BBTNBBS bahkan meminta Pemkab untuk segera menggelar rapat teknis guna membahas pembangunan jembatan ini.

Tedi menekankan pentingnya pembangunan jembatan tersebut, mengingat banyak kendaraan dan barang milik masyarakat yang jatuh ke sungai saat mencoba menyeberang dengan rakit.

“Menurut informasi dari peratin setempat, setidaknya empat sepeda motor dan barang berharga masyarakat telah jatuh. Selain itu, penyebrangan dengan rakit juga terhambat saat banjir, yang mengganggu mobilitas dan perekonomian warga,” jelasnya.

Pemkab Pesibar juga berkomitmen untuk terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung kemajuan masyarakat terisolir di Way Haru. Tedi menambahkan, pembangunan infrastruktur yang baik akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pak Bupati sangat fokus pada kebijakan dan program yang berpihak kepada masyarakat kecil. Masalah konektivitas ke Way Haru memang sudah lama ada, dan kami akan berusaha maksimal untuk mewujudkan harapan masyarakat,” tutupnya. (*)

Wabup Pesibar dan Ketua Komisi V DPRD Lampung Hadiri Safari Ramadhan di Tanjung Raya

PESIBAR – Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn, menghadiri safari ramadhan di Masjid…

Bupati Dedi Irawan Hadiri Sertijab Kepala BPK Perwakilan Lampung

PESIBAR – Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, turut hadir dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab)…

Pemkab Pesibar Gelar Ramah Tamah Dan Buka Puasa Bersama

PESIBAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) menggelar kegiatan ramah tamah sekaligus buka puasa bersama…

PJ. Sekda Jon Edwar Buka Kegiatan Forum Perangkat Daerah Tahun 2025

PESIBAR – Pj. Sekda Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Drs. Jon Edwar, M.Pd., membuka kegiatan Forum Perangkat…

DPRD Pesisir Barat Gelar Paripurna Usulkan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

PESIBAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pesisir Barat, akan menggelar paripurna pengusulan pelantikan bupati…

Wakil Bupati Zulqoini Syarif Buka Kegiatan FKP Tahun 2025

PESIBAR – Bupati Pesisir Barat (Pesibar), A. Zulqoini Syarif, S.H., membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP)…

DPP Pemuda Bangsa Ungkap Dugaan Korupsi di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Pesisir Barat

Pesibar – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Pemuda Bangsa menyampaikan kepada Awak Media terkait Temuan Dugaan Indikator Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang ada di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat.

Rendika Sanjaya selaku ketua Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda Bangsa Mengatakan pihaknya telah melayangkan surat klarifikasi kepada pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat terkait dugaan beberapa kejanggalan di kegiatan tahun Anggaran 2023.

kami telah melayangkan surat klarifikasi kepada pihak DPMPTSP Kabupaten Pesisir Barat. terkait dugaan Korupsi di beberapa kegiatan yang diantaranya yaitu:

1.) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Rp.290.100.000
2.) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Rp.349.190.000
3.) Belanja Modal Aset Tidak terwujud-Software Rp.30.000.000

Masih kata Rendika ” Deretan belanja yang kami sebut di atas patut kami indikasikan adanya unsur Mark up berdasarkan perhitungan, kajian, analisa dan investigasi pada belanja Swakelola tahun anggaran 2023 sangat tidak sesuai antara data dan fakta dilapangan tentu kami menduga adanya kelebihan pembayaran”.punkasnya

Dalam hal ini Terkait dugaan kuat adanya indikasi penyimpangan prosedur ataupun teknis Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Bangsa mendesak Aparat Penegak Hukum untuk memanggil dan memeriksa oknum yang di ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat.

“Dari deretan kegiatan diatas yang kami duga adanya penyimpangan prosedur teknis dugaan indikasi persekongkolan jahat yang patut di katakan menjadi lahan korupsi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam hal ini kami selaku Lembaga kontrol meminta dan mendesak Aparat Penegak Hukum untuk memanggil pihak yang terlibat dalam kegiatan guna menindak lanjuti hasil temuannya tersebut,” ujarnya. | Aris