Kategori: Organisasi

Organisasi

HIPMI Syariah Lampung Resmi Dilantik: Siap Jadi Motor Ekonomi Syariah dan Wisata Halal

LAMPUNG – Babak baru penguatan ekonomi syariah di Provinsi Lampung resmi dimulai. Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lampung melantik Badan Otonom HIPMI Syariah Lampung, Selasa malam (23/9/2025), di Hotel Emersia, Bandarlampung.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum BPD HIPMI Lampung, Gilang Ramadhan, berbarengan dengan Rakerda XIV dan Diklatda HIPMI Lampung.

Ketua HIPMI Syariah Lampung, H. Ahmad Muqis, menegaskan bahwa kehadiran banom ini diharapkan menjadi motor penggerak ekosistem bisnis syariah sekaligus pendorong wisata halal di Bumi Ruwa Jurai.

“Bisnis syariah bukan sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga menghadirkan keberlanjutan, keberkahan, dan kebermanfaatan bagi umat,” tegas Muqis.

HIPMI Syariah, lanjutnya, akan melahirkan ribuan pengusaha muda yang inovatif, tangguh, dan berdaya saing global.
“Ekonomi syariah tidak hanya soal perbankan. Ia hadir di sektor UMKM, pariwisata, industri kreatif, hingga produksi. Tugas kami adalah memberi literasi agar masyarakat memahami luasnya peluang ini,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari Ketua Umum HIPMI Syariah Pusat, TB Iman Taufik, yang menilai Lampung punya peran strategis dalam memperluas gerakan ekonomi syariah di daerah.

“HIPMI Syariah adalah gerakan yang mudah diterima karena membawa nilai kebaikan. Perbanyak kegiatan, tetap solid, dan jadikan Lampung pionir ekonomi syariah,” pesannya.

Kepengurusan HIPMI Syariah Lampung periode 2025–2028 resmi dilantik, dengan H. Ahmad Muqis sebagai ketua, Febrian Maulana Putra sebagai sekretaris, dan Nikki Saputra sebagai bendahara, beserta sebelas ketua bidang yang mengawal literasi, UMKM, pariwisata, industri kreatif, hingga pemberdayaan perempuan.

Dengan terbentuknya kepengurusan ini, HIPMI Syariah Lampung diharapkan mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi berbasis syariah sekaligus menjadikan Lampung salah satu pusat wisata halal Indonesia.

Organisasi

PIISEI Lampung Dukung Pembangunan Daerah Lewat Program Sosial dan Literasi Keuangan

Bandar Lampung — Perkumpulan Isteri Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PIISEI) Provinsi Lampung terus memperkuat kiprahnya dalam pembangunan daerah, khususnya di bidang sosial dan ekonomi. Hal ini ditunjukkan melalui keikutsertaan PIISEI Lampung dalam Rapat Kerja (Raker) PIISEI Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Ruang Command Center Lantai 2 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Jumat (19/9/2025).

Raker diawali dengan pelantikan ketua cabang dari seluruh Indonesia. Untuk Lampung, Prof. Dr. Marselina Djayasinga, S.E., M.PM., resmi ditetapkan sebagai Ketua PIISEI Cabang Bandar Lampung berdasarkan SK Pengurus Besar PIISEI Pusat Nomor 10/PB PIISEI/2/2025.

Ketua Raker Pusat, Arma Anggito Abimanyu, menekankan pentingnya tema “Semangat Mempertahankan Kinerja PIISEI dalam Era Efisiensi” yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Raker tahun ini diikuti 22 cabang PIISEI se-Indonesia, melibatkan 212 anggota, baik secara luring maupun daring.

Ketua Umum PIISEI, Ny. Wulandari P. Perry Warjiyo, menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pengurus. Ia juga mendorong cabang-cabang segera menyusun program kerja yang bermanfaat nyata bagi masyarakat. Sebagai bentuk komitmen, turut diserahkan bantuan dana pendidikan anak asuh senilai Rp8 juta untuk enam cabang.

Di tingkat daerah, PIISEI Lampung aktif melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang telah digelar antara lain sosialisasi pemanfaatan dompet digital dan QRIS bagi UMKM, pemberian beasiswa, literasi keuangan bagi ibu rumah tangga, pembagian sembako, serta seminar literasi keuangan bersama OJK.

Dengan berbagai langkah tersebut, PIISEI Lampung diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif, sekaligus memperkuat peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Organisasi

KNPI Minta Masyarakat Tenang, Haris Pertama Ingatkan Pejabat Jangan Jauh dari Nurani Rakyat

Jakarta – Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, menyampaikan rasa duka mendalam atas tragedi yang terjadi dalam aksi demonstrasi 28 Agustus 2025 di Jakarta, ketika seorang peserta aksi meninggal dunia akibat terlindas kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya.

“KNPI berduka cita atas jatuhnya korban jiwa. Ini musibah yang menyayat hati kita semua. Dalam demokrasi, menyampaikan aspirasi adalah hak rakyat, dan seharusnya tidak berakhir dengan korban nyawa,” ujar Haris dalam keterangannya, Jumat (29/8/2025).

Haris menghimbau masyarakat, terutama kalangan muda, untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.

“Energi generasi muda harus diarahkan untuk membangun bangsa, bukan diseret ke dalam tindakan destruktif yang merugikan diri sendiri maupun negara”, katanya.

Namun, Haris juga menegaskan bahwa tragedi ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan elit politik yang semakin menjauh dari suara rakyat. Ia mengingatkan para menteri dan anggota DPR agar tidak membuat keputusan yang menambah beban masyarakat.

“Rakyat sedang berjuang dalam kesulitan ekonomi, tapi justru para pejabat kerap membuat kebijakan yang tidak populer dan melukai hati rakyat. Sikap seperti ini sama saja mencoreng nama baik Presiden Prabowo yang sedang berjuang keras untuk membangun bangsa,” tegas Haris.

Menurutnya, pejabat negara harusnya bisa membaca denyut nadi masyarakat dan merasakan apa yang rakyat alami. Kebijakan yang berorientasi pada kepentingan elit hanya akan memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat, sekaligus mengancam kepercayaan publik.

“Kalau pejabat tidak peka, rakyat akan marah. Padahal, kepercayaan rakyat inilah modal utama Presiden Prabowo dalam membawa Indonesia menuju kejayaan. Jangan sampai langkah besar Presiden terhambat oleh ulah menteri atau DPR yang abai pada nurani rakyat,” sambungnya.

KNPI menyerukan agar tragedi 28 Agustus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Kedewasaan demokrasi harus dijaga dengan dialog, kebijakan yang berkeadilan, dan empati pemimpin terhadap penderitaan rakyat.

“Jangan pernah jauh dari nurani rakyat. Karena rakyat bukan sekadar angka dalam survei, tapi denyut kehidupan bangsa ini. Hanya dengan berpihak kepada rakyat, kita bisa menjaga stabilitas dan membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkas Haris.

DPRD Organisasi

Hipakad Hadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI

15 Agustus 2025
admin

LAMPUNG – Perwakilan Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) Provinsi Lampung hadiri Rapat Paripurna Istimewa…

Organisasi

Forum Perempuan Lampung (Foperlam) Resmi Dideklarasikan, Siap Berkolaborasi dengan Pemprov

17 Juni 2025
admin

JAKARTA – Forum Perempuan Lampung (Foperlam) resmi dideklarasikan pada 17 Juni 2025 di Hotel Ambhara, Jakarta.…

Organisasi

Ketua Umum Lembaga PRL Apresiasi Langkah Gubernur RMD Bebaskan Uang Komite Sekolah Jenjang SMA-SMK dan SLB di Lampung 

7 Juni 2025
admin

Lampung – Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pembinaan Rakyat Lampung (PRL) melalui ketua tim bidang…

Organisasi

Rapat Perdana Pengurus HIPMI Lampung Usai Pelantikan, Tekankan Sinergi dan Kolaborasi

Bandar Lampung – Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Lampung menggelar rapat pengurus lengkap perdana sejak pelantikan oleh Gubernur Lampung. Kegiatan berlangsung pada Rabu sore (21/5/2025) di El’s Coffee, Bandar Lampung.

Rapat ini bertujuan mempererat silaturahmi antaranggota serta menjaga soliditas struktur organisasi agar setiap bidang dalam kepengurusan mampu bersinergi dan bekerja secara terpadu.

Ketua Umum BPD HIPMI Lampung, Gilang Ramadhan, menyampaikan pentingnya membangun kedekatan antar pengurus lintas bidang.

“Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh pengurus. Mari kita saling mengenal, mempererat komunikasi dan hubungan antar bidang agar HIPMI Lampung terus aktif dan solid dalam menjalankan organisasi,” ujar Gilang dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Gilang menegaskan bahwa HIPMI Lampung akan segera bergerak merealisasikan program kerja dengan menggandeng instansi-instansi terkait di Provinsi Lampung.

“Setiap bidang agar segera berkoordinasi dengan dinas-dinas sebagai mitra strategis dalam menjalankan programnya. Kolaborasi nyata akan menjadi kunci keberhasilan bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum BPD HIPMI Lampung, Muhammad Najib, menilai rapat pengurus ini sebagai langkah awal yang penting, terutama dalam membangun komunikasi lintas bidang serta memperkenalkan jajaran ketua bidang yang telah terbentuk dalam struktur organisasi.

“Seperti arahan Ketua Umum, rapat ini adalah titik awal kolaborasi dan sinergitas antarpengurus. Diharapkan ke depan akan terbangun rasa kekeluargaan yang kuat dan komunikasi yang baik, demi tercapainya visi HIPMI Lampung,” ujar Najib.

Rapat ini menjadi penanda awal pergerakan BPD HIPMI Lampung periode terbaru, dengan semangat baru dalam menciptakan organisasi yang aktif, solid, dan progresif.

(Tim)

Organisasi

FMGI Dukung Kebijakan Kepala Dinas Copot Kepsek Berkinerja Buruk

LAMPUNG – Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) menyambut positif langkah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, S.STP., M.H., yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Lampung melalui evaluasi kinerja kepala sekolah. FMGI mendukung penuh kebijakan tersebut sebagai upaya memperbaiki mutu pendidikan di daerah.

Ketua FMGI, Anton Kurniawan, S.Pd., M.M., bersama Ketua Dewan Pakar Gino Vanollie, S.Pd., M.H., dan jajaran pengurus FMGI, menyampaikan apresiasi atas kebijakan Kepala Dinas yang memberikan kuesioner kepada guru untuk menilai kinerja kepala sekolah secara objektif. Menurut mereka, langkah ini penting untuk menggali informasi yang valid guna pengambilan keputusan yang tepat dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Lampung sesuai dengan instruksi Gubernur Lampung. Ia menyatakan bahwa evaluasi kinerja kepala sekolah dilakukan berdasarkan data yang objektif, seperti jumlah lulusan yang diterima di perguruan tinggi negeri dan perkembangan prestasi sekolah. Jika ditemukan kepala sekolah yang gagal dalam tugasnya, maka akan diambil langkah tegas, termasuk kemungkinan penggantian.

FMGI berharap langkah ini dapat menjadi momentum untuk perbaikan kualitas pendidikan di Lampung, dengan melibatkan semua pihak terkait dalam upaya bersama menuju pendidikan yang lebih baik dan berkualitas.

Organisasi

Komite Pewarta Independen (KoPI) Tekankan Edukasi UMKM soal Risiko Steples di Makanan

Lampung — Dewan Pengurus Pusat Komite Pewarta Independen (DPP-KoPI) sukses menggelar KoPI Discussion yang mengangkat topik penting: “Bahaya Penggunaan Steples pada Makanan”, di Aula Kampus Universitas Tulang Bawang (UTB), Bandar Lampung, Sabtu (3/5).

Diskusi ini menghadirkan berbagai narasumber dari unsur pemerintahan, lembaga profesi, hingga organisasi konsumen, antara lain Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung Ahmad Saifullah, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lampung dr. Josi Harnos, Ketua DPRD Provinsi Lampung yang diwakili oleh Wakil Komisi I DPRD Lampung Ade Utami, serta Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung Ahmad Subadra.

Foto: Dok. KoPI

Acara yang dimoderatori oleh Herman Batin Mangku ini berlangsung dinamis, terutama pada sesi tanya jawab antara narasumber dan peserta, yang terdiri dari para penggiat UMKM dan mahasiswa UTB. Fokus utama diskusi adalah mencari solusi terhadap praktik penggunaan steples dalam pengemasan makanan oleh pelaku usaha kecil, yang dinilai membahayakan konsumen.

Dalam pemaparannya, dr. Josi Harnos menjelaskan bahwa steples berbahan besi baja dapat menyebabkan cedera serius jika tertelan secara tidak sengaja. “Risikonya bukan hanya melukai mulut atau tenggorokan, tapi juga berpotensi merusak organ dalam,” ujarnya.

Foto: Dok. KoPI
Foto: Dok. KoPI

Sementara itu, Ketua YLKI Lampung, Ahmad Subadra, menekankan pentingnya aspek perlindungan konsumen. “Keamanan pangan adalah hak dasar konsumen. Penggunaan steples sangat bertentangan dengan prinsip tersebut,” katanya.

Ahmad Saifullah dari Diskominfotik Provinsi Lampung menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini dan berjanji akan menyampaikan hasil diskusi kepada Gubernur Lampung sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan ke depan. “Kami juga akan mendorong pelaku UMKM beralih ke metode pengemasan yang lebih aman, seperti sealer,” tuturnya.

Menyambung hal tersebut, Wakil Komisi I DPRD Lampung, Ade Utami, menyampaikan komitmennya untuk mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara khusus larangan penggunaan steples pada makanan.

Foto: Dok. KoPI

Ketua Umum DPP-KoPI, Jeffry Noviansyah, dalam sambutannya menyatakan harapannya agar Provinsi Lampung dapat menjadi pionir dalam memberikan edukasi dan membuat kebijakan yang melarang penggunaan steples pada makanan, khususnya di kalangan UMKM.

“Ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga tentang membentuk budaya sadar pangan yang aman,” ujarnya.

Di akhir acara, seluruh jajaran panitia KoPI Discussion menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh narasumber, peserta, serta pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. *

Organisasi

27 Angkatan Alumni FEB Unila Kumpul di Halal Bihalal, Siap Bersinergi Bangun Lampung

LAMPUNG – Dalam semangat memperkuat jaringan dan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, sebanyak 163 alumni dari 27 angkatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (FEB Unila) menghadiri acara Halal Bihalal bersama Pemerintah Provinsi Lampung di Holiday Inn Bukit Randu, Sabtu (26/4/2025).

Acara ini menjadi momentum penting untuk menjalin silaturahmi antaralumni sekaligus mendorong peran aktif mereka dalam mendukung kemajuan Provinsi Lampung.

Beberapa tokoh turut hadir, termasuk Kepala BPKAD Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, ST., MM., yang juga merupakan alumni FEB Unila, serta Wakil Rektor II dan IV Unila, Habibullah Djimat dan Ayi Ahadiat, yang mendukung penuh upaya kolaboratif ini.

Mewakili Gubernur Lampung, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Ganjar Jationo, menyampaikan apresiasi atas pencapaian FEB Unila yang dinilai berhasil menjaga kualitas mutu pendidikan.

“FEB Unila telah menunjukkan kesungguhan dalam menjaga standar akademik, dan ini patut dibanggakan. Saya harap peran alumni semakin terasa dalam pembangunan Lampung,” ujar Ganjar.

Ia juga menekankan pentingnya peran alumni dalam mengoptimalkan potensi bonus demografi dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Dengan bekal keilmuan, jejaring, dan pengalaman, alumni FEB Unila bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat,” tambahnya.

Dekan FEB Unila, Nairobi, menyampaikan apresiasi atas kontribusi nyata para alumni, seperti pembangunan masjid fakultas dan bantuan beasiswa. Ia juga menyoroti perkembangan FEB Unila, termasuk pembukaan program studi Bisnis Digital dan peningkatan kerja sama internasional.

“Meski berkembang, kami masih menghadapi tantangan, salah satunya adalah pembayaran SPP mahasiswa. Karena itu, dukungan alumni sangat kami harapkan untuk masa depan pendidikan yang lebih inklusif,” kata Nairobi.

Ketua Keluarga Alumni FEB (KAFE) Unila, Edarwan, memaparkan tiga fokus utama organisasi alumni saat ini: memperkuat jejaring lintas generasi, mendukung karier alumni muda, serta bersinergi dengan fakultas dalam berbagai program sosial dan kewirausahaan.

“KAFE Unila hadir sebagai wadah untuk merangkul potensi alumni demi memberi kontribusi yang berarti bagi masyarakat dan daerah,” ujar Edarwan.

Salah satu alumni tertua yang hadir, Hairi Pasha dari angkatan 1967, yang akrab disapa Kak Pasha, menyampaikan rasa bangganya dan mendorong agar semangat kekeluargaan antaralumni tetap dijaga.

“Mari terus pererat hubungan dan dorong inisiatif yang memberi manfaat jangka panjang. Saya usul agar KAFE Unila memulai program amal jariyah sebagai warisan sosial kita bersama,” tutupnya.