Ketua FKWKP Sambut Baik Aturan Kerjasama Media dengan Pemerintahan Pekon di Pringsewu

Lampung, Pringsewu – Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu (FKWKP), Bambang Hartono, menyatakan apresiasi terhadap aturan yang ditetapkan sebagai persyaratan untuk menjalin kerjasama antara media dan pemerintahan pekon. Pernyataan tersebut disampaikan saat merespons pengajuan penawaran perjanjian kerjasama oleh sejumlah media di wilayah Kabupaten Pringsewu.

“Sebagai Ketua FKWKP, saya berharap persyaratan kerjasama ini selaras dengan surat edaran penjabat Bupati Pringsewu tentang skala prioritas penggunaan dana desa tahun 2025,” ujar Bambang Hartono pada Selasa (10/12/2024).

Ia menambahkan bahwa kerjasama tersebut harus bersifat kemitraan yang menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Selain itu, ia menegaskan pentingnya fokus pada pemberitaan positif yang dapat mendorong keberlanjutan pembangunan di pekon.

Menurut Bambang, peran media dalam mendukung pembangunan desa tidak hanya sebatas memberikan informasi, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan pekon.

“Kemitraan ini diharapkan dapat menjadi jembatan informasi yang bermanfaat, baik untuk pemerintah pekon maupun masyarakat,” lanjutnya.

Sementara itu, sejumlah media yang tergabung dalam organisasi profesi Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu (FKWKP) menyatakan kesiapannya untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama tersebut. Persyaratan ini meliputi penyampaian laporan kerja dan hasil publikasi secara berkala kepada pemerintahan pekon.

Langkah ini dinilai strategis oleh berbagai pihak, karena dapat mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif dan terarah. Kerjasama yang baik antara media dan pemerintah pekon diharapkan mampu memberikan dampak positif, tidak hanya dalam hal penyebaran informasi, tetapi juga dalam peningkatan kualitas pembangunan di tingkat desa.

“Dengan aturan yang jelas, saya optimis kerjasama ini akan memberikan manfaat bagi semua pihak,” tutup Bambang. (*)

Ken Setiawan Bantah Pernyataan Terkait Afiliasi Cakada dengan Jaringan Teroris

JAKARTA – Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center, Ken Setiawan, secara tegas membantah adanya pernyataan yang mengaitkan dirinya dengan pernyataan terkait dugaan afiliasi calon kepala daerah (cakada) dengan jaringan teroris.

Bantahan ini disampaikannya melalui sebuah pernyataan resmi yang beredar luas di media sosial, Senin, 9 Desember 2024.

Dalam pernyataannya, Ken Setiawan menjelaskan bahwa dirinya memang pernah membuat podcast menjelang Pilkada lalu, yang membahas pentingnya menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam proses pemilihan.

Dalam podcast tersebut, ia sempat menyinggung adanya dugaan aliran dana dari kelompok radikal atau teroris ke calon kepala daerah tertentu.

Namun, Ken Setiawan dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak pernah menyebutkan nama, inisial, atau daerah tertentu dalam podcast tersebut.

Ia hanya memberikan himbauan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam memberikan bantuan atau infak kepada yayasan yang tidak jelas asal-usulnya.

“Saya hanya memberikan himbauan kepada masyarakat agar hati-hati dalam memberikan Bantuan atau Infak kepada yayasan-yayasan yang tidak jelas asal-usulnya,” tegas Ken Setiawan.

Ken Setiawan juga mengingatkan bahwa dugaan keterlibatan yayasan dengan jaringan teroris merupakan hal yang serius dan harus ditangani oleh aparat penegak hukum yang berwenang, seperti Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Latar Belakang NII Crisis Center

Sekadar diketahui, NII Crisis Center yang didirikan oleh Ken Setiawan pada tahun 2004 telah berhasil mengeluarkan ribuan mantan anggota NII dan mengembalikan mereka ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Organisasi ini telah banyak berkontribusi dalam upaya deradikalisasi di Indonesia. *

Lampung Sukses Jadi Tempat Munas II FBI, Andro Rohmana Terpilih Menjadi Ketua Umum

LAMPUNG – Forum Backstagers Indonesia (FBI) menyelenggarakan perhelatan akbar Musyawarah Nasional (Munas) II di Lampung pada 3 hingga 5 Desember 2024. Forum Backstagers Indonesia (FBI) adalah asosiasi yang terdiri dari lebih dari 300 perusahaan penyelenggara acara atau biasa disebut event organizer di seluruh Indonesia.

Malam puncak Munas II digelar di Ballroom Swiss-Bell Hotel, Lampung pada Rabu (4/12/2024). Dalam kesempatan tersebut sekaligus dilaksanakan pemilihan ketua umum Forum Backstagers Indonesia (FBI) periode 2024-2028.

Pemilihan Provinsi Lampung sebagai tempat penyelenggara Munas II Forum Backstagers Indonesia (FBI) juga penuh pertimbangan matang, eksplorasi potensi pariwisata dan dukungan pemerintah provinsi juga menjadi alasan dipilihnya Lampung sebagai lokasi pelaksanaan

“DPD Backstagers Lampung dapat meyakinkan DPP FBI dan Pimpinan DPD FBI seluruh Indonesia agar Munas II Forum Backstagers Indonesia (FBI) terlaksana di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Selain faktor pemerataan agenda nasional organisasi, potensi pariwisata dan dukungan Pemprov Lampung juga sangat luarbiasa, Alhamdulillah, lebih dari 17 Provinsi perwakilan utusan dan peninjau hadir disini dan mengakui potensi daerah Lampung dan sangat bahagia selama pelaksanaan kegiatan” ucap Ryan Prakasa Ketua DPD Forum Backstagers Indonesia (FBI) Lampung sekaligus Ketua OC Acara.

Terpilih sebagai Ketua Umum Forum Backstagers Indonesia periode 2024-2028 yakni Andro Rohmana, CEO Doers dan Inisiator Indonesia Event Management Summit. Dengan segudang pengalamannya di balik panggung-panggung berskala nasional maupun internasional, Andro optimis akan membawa amanah para Backstagers untuk membangun harmonisasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna memajukan dunia kreatif event di Indonesia.

“Dorongan dan motivasi dari Backstage People dan member Forum Backstagers Indonesia akan menguatkan kami untuk melangkah ke depan dalam memperkuat komunikasi antara stakeholder, menjangkau member hingga ke seluruh Indonesia, menjaga keharmonisan member, serta memastikan segala masukan dan koreksi member didengar dan diperjuangkan tanpa sekat,”ujarnya saat sambutan.

Beberapa event akbar yang pernah digawangi Ketua Umum Forum Backstagers Indonesia (FBI) terpilih ini antara lain ASEAN Paragames – Solo 2022 Wheelchair Basketball World Championship – Dubai 2022, World Para Power-lifting Championship – Dubai 2023, ASIAN Paragames – Hangzhou 2023, Peparnas XVII – Solo 2024, Berkat kepiawaiannya mengorganisir setiap event, perusahaannya bahkan dipercaya oleh Asia Paralympic Committee (APC) untuk memperkuat misi dalam mempromosikan gerakan paralimpiade.

Sebagai penutup dalam paparannya, Andro menyampaikan akan menjangkau member Forum Backstagers Indonesia (FBI) hingga tingkat kota/kabupaten

“Hadirnya asosiasi Forum Backstagers Indonesia (FBI) ini direncanakan hingga tingkat kota/kabupaten , yang akan menguatkan perencanaan penyelenggaraan acara berbasis kreatifitas, sehingga jangan adalagi kegiatan2 yg template atau ceremonial yang tujuannya adalah serapan, banyak sekali kreatifitas dan potensi yang dimiliki masing2 daerah, yang terpenting stakeholder di daerah mempunyai kemauan dan membuka diri untuk bersinergi” tutupnya. (*)

Komite Pewarta Independen (KoPI) Ucapkan Selamat kepada Mirza dan Jihan atas Kemenangan di Quick Count Rakata pada Pilkada Serentak 2024

Lampung, [KoPI] – Seluruh Jajaran Pengurus dan Anggota Komite Pewarta Independen (KoPI) mengucapkan selamat kepada pasangan…

Kemenko PMK Dorong IWO Lampung Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

BANDAR LAMPUNG – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Lampung untuk mewujudkan meningkatkan kualitas informasi publik.

Deputi V Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Prof. Warsito, S.Si., DEA., Ph.D mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan PW IWO Lampung untuk mewujudkan jurnalisme yang bertanggung jawab dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Prof Warsito, yang juga Ketua Dewan Etik PW IWO Lampung, menyampaikan empat poin untuk mewujudkan jurnalisme berkualitas di Provinsi Lampung.

“Pertama, memberitakan berita yang benar dengan cara yang baik,” kata Prof Warsito dalam pertemuan bersama PW IWO Lampung di Sekretariat PW IWO Lampung, Kota Bandarlampung, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Poin pertama ini menjadi dasar jurnalisme berkualitas dengan menyampaikan pemberitaan yang akurat, berimbang, objektif, bertanggung jawab, dengan memperhatikan etika jurnalistik.

“Kedua, kita harus menyadari bahwa kerja-kerja wartawan adalah amal jariyah yang memiliki dampak positif bagi publik,” ujar dia.

Ketiga, lanjut Prof Warsito, ke depan IWO Lampung harus ‘independen’.

“Artinya IWO Lampung harus punya sumber pendapatan yang mandiri, di samping penghasilan sebagai wartawan,” kata dia.

Menurut dia, jurnalis independen memainkan peran yang sangat krusial dalam menjaga kualitas jurnalisme dan memperkuat demokrasi.

“Keempat, IWO Lampung mengundang tokoh-tokoh publik sebagai narasumber dalam podcast,” ujar Prof Warsito.

Mengundang tokoh-tokoh dalam dialog publik dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi jurnalisme berkualitas.

Diantaranya meningkatkan akses informasi, memperdalam pemahaman, meningkatkan kredibilitas, dan menjangkau audiens lebih luas.

“Topik diskusinya bisa menjadi sumber pemberitaan,” kata dia.

Ketua PW IWO Lampung Aprohan Saputra, M.Pd. menyambut positif dan mengapresiasi dukungan Deputi V Kemenko PMK Prof. Warsito bahwa pentingnya jurnalisme berkualitas sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi wartawan saat ini.

“Saya sepakat bahwa pemberitaan yang akurat dan etis adalah fondasi utama jurnalisme. Mengingat peran kami sebagai penghubung informasi bagi masyarakat, kami harus berkomitmen untuk tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga memberikan konteks yang diperlukan agar publik dapat memahami isu secara menyeluruh,” ujarnya.

Menurutnya, independensi adalah aspek krusial yang perlu ditekankan. Dengan memiliki sumber pendapatan yang mandiri, kami dapat menjalankan tugas jurnalistik tanpa pengaruh eksternal, sehingga kualitas informasi yang disajikan tetap terjaga.

Selain itu, mengundang tokoh publik dalam podcast adalah langkah yang cerdas untuk memperkaya konten dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dialog publik semacam ini akan membuka ruang diskusi yang lebih luas dan membantu kami menjangkau audiens dengan cara yang lebih efektif.

“Kami berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan Kemenko PMK dan pihak lain demi memajukan jurnalisme yang berkualitas di Lampung. Ini adalah langkah penting untuk membangun masyarakat yang lebih informasi dan berdaya,” ucap Pemimpin Redaksi Lampung Newspaper ini.

LLI Kota Metro Siap Menangkan Waru Pada Pilkada Mendatang

Metro | Tim Relawan Laskar Lampung Indonesia (LLI) Kota Metro berkomitmen siap memenangkan pasangan calon (paslon)…

ASN Pesibar Terindikasi tak Netral, Puluhan Massa Unjuk Rasa dan Nyatakan Mosi Tidak Percaya

6detik.com, Bandar lampung – Puluhan massa yang merupakan gabungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gembok, Kompak dan MRL melakukan unjuk rasa dan menyatakan mosi tidak percaya terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pesisir Barat lantaran terindikasi tidak netral dalam Pilkada 2024.

Korlap aksi, Andre, menyebut bahwa ada dugaan kuat ASN di Pesisir Barat telah diorganisir untuk mendukung paslon nomor urut 02 yang merupakan istri dari bupati saat ini.

“Hal ini kami nyatakan bukan tanpa alasan, pada Sabtu malam di tanggal 14 September lalu di Hotel Bagian Bandarlampung, kami mendapat informasi terkait pengkondisian kepala sekolah yang dilakukan Dinas Pendidikan. Acara tersebut dibuka oleh Sekda Pesisir Barat dalam ruangan terkunci yang dijaga oleh beberapa orang yang hanya mengenakan kaos oblong,” kata Andre di Tugu Adipura, Rabu (25/09/2024).

Informasi tersebut, lanjut dia, didapat dari salah satu kepala sekolah yang menjadi peserta kegiatan.

“Kami cek langsung ke lokasi dan menunggu sampai acara selesai. Sayangnya Kepala Dinas Pendidikan dan Sekda Pesibar sudah tak di lokasi, menyisakan kepala kepala sekolah yang menjadi peserta,” paparnya.

Atas dugaan dan indikasi tersebut, puluhan massa menuntut agar Bawaslu dan stakeholder yang bertanggungjawab di Pesisir Barat menindaklanjuti informasi dan temuan tersebut.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pesisir Barat diduga mengorganisir kepala-kepala sekolah untuk diarahkan memilih salah satu bakal calon bupati.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Batiqa pada Sabtu malam (14/09/2024) itu, dibuka langsung oleh Sekda Pesisir Barat, Jon Edward.

Atas informasi yang didapat dari salah seorang kepala sekolah yang menjadi peserta, beberapa awak media langsung menuju lokasi kegiatan dan mendapati ruangan terkunci dan dijaga oleh beberapa orang yang bukan merupakan manajemen hotel.

Para penjaga di lokasi juga melarang beberapa awak media untuk mengambil gambar dan video saat kepala-kepala sekolah tengah keluar dari ruangan.

“Eh jangan di videoin,” singkat salah seorang penjaga yang tidak diketahui namanya.

Menuju Indonesia Maju, IWAPI Lampung Komitmen Tingkatkan Peran UMKM Naik Kelas

Lampung – Dewan Pengurus Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPD IWAPI) Provinsi Lampung terus berkomitmen untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum DPD IWAPI Lampung saat memberikan sambutannya dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-49 IWAPI, Minggu (18/08).

“IWAPI terus bertumbuh dan melahirkan figur-figur wanita pengusaha yang luar biasa, yang mampu membuktikan potensinya baik di kancah daerah, nasional bahkan Internasional” Ujar Bunda Reny, sapaan akrabnya.

Lebih lanjut wanita yang kesehariannya juga menjabat Rektor Universitas Mitra Indonesia (UMITRA) dan Koordinator Global Surya Islamic School (GSIS) mengatakan, IWAPI Lampung harus mengikuti spirit ini untuk turut serta membangun daerah. Para anggota IWAPI Lampung diharapkan mampu meningkatkan kompetensi mereka dan mengoptimalkan potensi bisnis yang ada.

“Kita jangan minder, kita harus terus meningkatkan kualitas dan kompetensi, belajar terus dan berkolaborasi dengan banyak pihak,” sambungnya.

IWAPI Lampung pun menyatakan kesediaannya untuk turut serta dalam berbagai inisiatif pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dapat membawa Indonesia menuju ke arah yang lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera, sejalan dengan visi Indonesia Maju.

Komitmen ini, lanjutnya mencerminkan tekad IWAPI Lampung untuk menjadi agen perubahan yang berarti dalam memajukan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan dan kemajuan wilayah provinsi Lampung secara keseluruhan.

Adapun peringatan HUT ini dirangkai dengan berbagai acara ceremonial dan lomba-lomba menarik dalam rangka menyemarakkan hari jadi tersebut. Pada momen ini juga di laksanakan syukuran dimana Ketua Umum DPD IWAPI Provinsi Lampung, Dr. Hj. Armalia Reny Madrie AS.,S.P.,MM menerima penghargaan AWEN (The ASEAN Women Entrepreneurs Network) sebagai ‘The Most Outstanding Women Enterpreneur’ dalam kategori pendidikan yang diserahkan langsung oleh Minister of Women Affairs Cambodia (Menteri Urusan Perempuan Kamboja), Hon. Dr. Eng Khanta Pavi, di Hotel Sofitel, Phnom Penh, Kamboja beberapa waktu yang lalu. (*).

2 Kali Surat Resmi Tidak Ditanggapi Dinas PU Kota Bandar Lampung, AMPK Lampung akan Gelar Unras

BANDAR LAMPUNG – Aliansi organisasi masyarakat AMPK Provinsi Lampung akan melakukan aksi unjuk rasa alias demo besar besaran di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung. Sabtu (3/8/2024).

Ketua AMPK Lampung Indra Bangasawan mengatakan, aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk penyampaian pendapat dimuka umum lantaran Dinas PU Kota Bandar Lampung dinilai tidak kooperatif dalam menanggapi beberapa surat pengaduan AMPK atas laporan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek peningkatan jalan di Kampung 40, Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung.

Dikatakan Indra, pihaknya menyoroti kegiatan proyek pembangunan jalan rabat beton di Jalan Pemuda, Gg Al Barokah 1,2,3 dan 4 dengan nilai Rp. 287,912,762 dikerjakan oleh CV. Lapak Inten Dua. Yang dimana proyek peningkatan jalan milik DInas PU Kota Bandar Lampung diduga jadi ajang korupsi.

Lanjut Indra, berdasarkan bukti foto fakta dilapangan, ditemukan banyak kejanggalan dulokasi proyek. Terkait papan nama yang baru dipasang setelah disoal, tidak disiplin menerapkan prinsip Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3) serta diduga tidak sesuai spesifikasi.

Lebih lanjut ia menjelaskan tentang banyaknya kejanggalan dalam pengerjaan jalan rabat beton tersebut. Secara resmi telah menyurati dugaan korupsi atas kegiatan proyek tersebut ke Dinas PU Kota Bandar Lampung, meminta untuk segera melakukan pamanggilan serta memeriksa pihak kontraktor dan konsultan proyek.

“Sudah dua kali kami (AMPK) telah melayangkan surat ke Dinas PU Kota Bandar Lampung, namun surat tersebut tidak pernah ada balasan kepada kami selaku pengadu terkait hasil tindak lanjutnya, ” ujar Indra, Ketua AMPK Lampung, Jum’at (2/8/24).

Indra menjelaskan, berdasarkan dugaan dan laporan yang diterima agar tidak ada ke simpang siuran informasi, maka dari itu perlu konfirmasi dan klarifikasi kebenarannya. Terlebih sebagai fungsi kontrol telah tertuang di dalam undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan ditambah undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik atau KIP.

“Kami AMPK bersama telah melayangkan surat ke Dinas PU Kota Bandarlampung, karena surat kami yang pertama dan ke dua tidak ada tanggapan, maka kami akan melangkah lebih jauh dan tentunya dengan bukti yang sudah kami persiapkan, ‘ jelasnya.

Indra menegaskan, pihaknya menilai Dinas PU Kota Bandar Lampung terkesan tidak kooperatif menyikapi surat laporan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atas adanya temuan mafia proyek yang merugikan negara. Pihaknya mempertanyakan ketegasan Dinas PU Kota Bandar Lampung selaku instansi pemerintah.
.
“Kami sepakat menindak lanjuti permasalahan ini dan akan menggelar aksi UNRAS besar besaran yang nantinya akan tergabung dengan nama Aliansi LSM dan Ormas dalam waktu dekat ini. ” Pungkasnya.

(WHD)

Massa Rubik dan Gembok akan Geruduk Kantor Kejati Lampung dan Polda Lampung Terkait Dugaan KKN Pemkab Lampung Barat

Bandar Lampung – Massa aksi unjuk rasa dari Lembaga Swadaya Masyarakat Restorasi Untuk Kebijakan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi (LSM Rubik dan LSM Gembok) akan Berkumpul di Tugu Adipura Kota Bandarlampung dan selanjutnya akan menggeruduk Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, dan Polda Lampung, dalam menyikapi Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada berbagai proyek milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, tahun 2023, Rabu (24/7/2024). Hal tersebut disampaikan oleh Feri Yunizar, S.Pd., selaku Ketua LSM Rubik dan Andre Saputra S.H., selaku Ketua LSM Gembok saat ditemui di Sekretariat Rubik, Jumat (19/7/2024).

Feri Yunizar, dalam wawancaranya mengatakan, Gerakan aksi unjuk rasa yang dilakukan tersebut merupakan suatu bentuk upaya LSM Rubik dan LSM Gembok dalam berperan aktif mendukung pemerintahan yang bersih dari KKN.

Ia menjelaskan bahwa dari data yang dimiliki serta hasil investigasi yang telah dilakukan Tim LSM Rubik bersama LSM Gembok, terhadap proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Sekretariat DPRD dan RSUD Alimudin Umar Kabupaten Lampung Barat, tahun 2023, ditemukan adanya dugaan kejanggalan yang mengarah pada dugaan KKN.

“Kita sudah memiliki data permulaan dan data penunjang lainnya yang sudah cukup menjadi bahan dasar kita dalam melaksanakan aksi unjuk rasa ini,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, selain melaksanakan aksi unjuk rasa, pihaknya juga sudah mempersiapkan laporan yang akan diserahkan kepada Kejati Lampung bersamaan dengan pelaksanaan aksi unjuk rasa.

“Lami akan mendesak Kejati Lampung untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada oknum – oknum pejabat yang diduga menjadi pelaku dan oknum pejabat yang terlibat atas dugaan KKN tersebut,” cetusnya.

Dilain sisi, Andre, menjelaskan jika Aksi unjuk rasa yang akan digelar tersebut sebenarnya sudah di persiapkan sejak senin, (15/7/2024) namun karna diduga ada penjegalan yang dilakukan oleh Pemkab Lambar melalui salah satu oknum kaban disana, sehingga aksi unras tersebut sempat ditunda.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh oknum Kaban berinisial PD tersebut sangat merugikan pihaknya, sebab aksi unjuk rasa yang akan dilakukan di Kabupaten Lampung Barat pada saat itu merupakan momen yang sangat tepat, dimana diketahui bahwa Kejaksaan Agung sedang atau akan berkunjung.

Namun, kendati demikian, pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa di Kota Bandarlampung, dengan Rute Tugu Adipura, Kejati Lampung dan Polda Lampung. (*)