Teheran – Pemerintah Iran resmi membentuk komisi penyelidikan untuk mengusut rangkaian protes terkait tingginya biaya hidup yang berujung demonstrasi anti-pemerintah dan menelan ribuan korban jiwa.
Juru bicara pemerintah, Fatemeh Mohajerani, menyatakan komite pencari fakta tersebut terdiri dari perwakilan berbagai lembaga negara dan saat ini tengah mengumpulkan dokumen serta keterangan saksi.
“Sebuah komite pencari fakta telah dibentuk dengan perwakilan dari lembaga terkait, sedang mengumpulkan dokumen, dan mendengarkan pendapat,” ujarnya kepada kantor berita ISNA, dikutip dari AFP.
Ia menambahkan laporan akhir nantinya akan dipublikasikan kepada masyarakat serta menjadi dasar tindakan hukum lanjutan. Namun, pemerintah belum menjelaskan apakah penyelidikan juga mencakup kematian selama aksi protes berlangsung.
Presiden Iran Perintahkan Penyelidikan
Sebelumnya, Presiden Masoud Pezeshkian menyatakan telah menugaskan tim khusus untuk menelusuri penyebab kerusuhan. Pernyataan tersebut dimuat dalam situs resmi pemerintah pada Kamis (12/2/2026).
Protes di Iran diketahui mulai pecah pada akhir Desember 2025 dan memuncak pada 8 Januari 2026, dipicu tekanan ekonomi dan melonjaknya biaya hidup.
Menurut data resmi pemerintah, lebih dari 3.000 orang tewas dalam rangkaian kerusuhan tersebut. Otoritas Iran menyebut sebagian besar korban merupakan aparat keamanan atau warga sipil yang dibunuh kelompok yang disebut sebagai “teroris” yang diduga didukung pihak asing.
Namun, kelompok advokasi HAM memberikan angka berbeda. Organisasi HRANA yang berbasis di Amerika Serikat melaporkan sedikitnya 7.005 orang tewas selama puncak demonstrasi.
Presiden Pezeshkian menyatakan penyesalan atas peristiwa tersebut dan menegaskan pemerintah berkomitmen mengungkap fakta sebenarnya melalui proses investigasi resmi.
Pembentukan komisi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait penyebab protes, jumlah korban, serta langkah hukum yang akan diambil pemerintah Iran ke depan.