Bandar Lampung — DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Lampung mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh Indonesia di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2024). Salah satu nama yang menerima gelar tersebut adalah Presiden RI ke-2, Soeharto.
Soeharto dianugerahi gelar Pahlawan Nasional di bidang perjuangan dan politik.
Ketua DPD KNPI Lampung, Iqbal Ardiansyah, menilai penganugerahan gelar tersebut sangat tepat mengingat rekam jejak Soeharto dalam pembangunan nasional dan kontribusinya menjaga stabilitas negara pada masanya.
“Pak Harto dan Orde Baru identik dengan kepemimpinan yang kuat, pemerintahan yang stabil, serta inflasi yang rendah. Karena itu, sudah sepantasnya kita mengapresiasi Presiden Prabowo yang tidak melupakan sejarah. Sejarah bukanlah beban ingatan, melainkan penerangan jiwa,” ujar Bung Iqbal usai melantik pengurus DPD KNPI Metro masa bakti 2025–2028, Kamis (13/11/2025).
Iqbal menambahkan, pemberian gelar pahlawan kepada tokoh-tokoh bangsa memiliki arti penting sebagai pembelajaran sejarah, terutama bagi generasi muda. Menurutnya, meneladani perjuangan tokoh nasional dapat memperkuat identitas, nasionalisme, dan karakter generasi penerus.
Selain itu, ia mengapresiasi langkah Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, yang menggelar rapat konsolidasi seluruh DPD KNPI Indonesia di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, pada Senin (10/11/2025). Iqbal turut hadir dalam agenda tersebut dan menyaksikan semangat para pengurus daerah untuk menyukseskan kongres persatuan.
Ia berharap pemerintah dapat mendukung komitmen pemuda Indonesia dalam memperkuat persatuan dan mewujudkan visi Indonesia Maju serta Indonesia Emas.
Dalam rapat konsolidasi tersebut, KNPI se-Indonesia menghasilkan delapan rekomendasi strategis. Di antaranya, dukungan terhadap visi besar Asta Cita, termasuk pemberantasan kartel sumber daya alam dan program Makan Bergizi Gratis untuk memperkuat kemandirian nasional.
“KNPI berdiri bersama Presiden Prabowo dalam menjalankan visi Asta Cita menuju Indonesia yang lebih adil, berdaulat, dan mandiri,” tegasnya.
Iqbal menekankan bahwa delapan rekomendasi tersebut menjadi panduan penting dalam memperkuat peran strategis pemuda Indonesia, termasuk rencana memfasilitasi Dialog Nasional Pemuda Indonesia. Dialog ini diharapkan menyatukan berbagai faksi KNPI yang selama ini terbelah, dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan organisasi.
Ia juga mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga bersikap netral, independen, dan aktif menjadi jembatan dalam penyelesaian persoalan internal organisasi kepemudaan. “Pemerintah harus hadir memperkuat gerakan pemuda, bukan membiarkan perpecahan berkepanjangan yang dapat merugikan masa depan generasi muda,” ujarnya.
Selain itu, KNPI mengajukan uji materi Undang-Undang Kepemudaan ke Mahkamah Konstitusi agar lebih adaptif menghadapi tantangan generasi digital. KNPI juga mengusulkan pemisahan Kementerian Pemuda dari Kementerian Olahraga untuk memastikan kebijakan kepemudaan lebih fokus dan berkelanjutan.
“Semua rekomendasi ini adalah bentuk tanggung jawab moral pemuda dalam mengawal arah kepemimpinan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Iqbal.