JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bahwa kebijakan proteksionis Amerika Serikat (AS) terus membawa perubahan signifikan terhadap dinamika perekonomian global. Di tengah ketegangan geopolitik yang masih berlangsung tanpa kepastian kapan akan mereda, ia memperkirakan prospek ekonomi dunia pada 2026 hingga 2027 masih akan dibayangi tantangan berat.
“Ketegangan politik berlanjut dan kita belum tahu kapan akan berakhir. Penting untuk waspada. Seperti nasihat Ronggowarsito. Prospek ekonomi global masih meredup pada tahun 2026 dan 2027,” ujar Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Kantor Pusat BI, Jakarta Pusat, Jumat (28/11).
Menurut Perry, kondisi tersebut tercermin dalam lima karakteristik utama:
Pertama, berlanjutnya kebijakan tarif AS yang semakin menekan perdagangan global, seiring melemahnya multilateralisme dan menguatnya kerja sama bilateral maupun regional.
Kedua, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya di AS dan Tiongkok. Sementara itu, Uni Eropa, India, dan Indonesia dinilai masih menunjukkan kinerja relatif lebih baik. Ia menambahkan, penurunan inflasi yang lebih lambat membuat kebijakan moneter bank sentral menjadi semakin menantang.
Ketiga, tingginya utang pemerintah dan suku bunga di negara maju diperkirakan menimbulkan tekanan fiskal yang pada akhirnya dapat membebani negara-negara berkembang.
Keempat, meningkatnya kerentanan sistem keuangan global akibat lonjakan transaksi produk derivatif berisiko tinggi, terutama yang melibatkan hedge fund. Situasi ini berpotensi memicu arus keluar modal dan memberikan tekanan tambahan bagi pasar negara berkembang.
Kelima, maraknya penggunaan uang kripto dan stablecoin yang hingga kini belum memiliki pengaturan dan pengawasan yang memadai. “Di sinilah perlunya Central Bank Digital Currency,” tegas Perry.
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Perry menekankan pentingnya respons kebijakan yang tepat bagi Indonesia, yakni menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, serta menguatkan ketahanan ekonomi nasional.
“Indonesia tidak terkecuali. Kita perlu respons kebijakan yang tepat, menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan lebih tinggi, dan memperkuat daya tahan ekonomi secara tangguh dan mandiri,” ujarnya.