
Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung melaksanakan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandar Lampung sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan inflasi daerah, khususnya menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Inspektorat Kota Bandar Lampung, Selasa (23/12/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Drs. H. Deddy Amarullah, dan dihadiri unsur Forkopimda Kota Bandar Lampung, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kepala BPS Kota Bandar Lampung, Kepala Perum Bulog Kanwil Lampung, Kepala BMKG Lampung, Senior Area Manager Retail Lampung PT Pertamina Patra Niaga, serta para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota membacakan sambutan Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, yang menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pengendalian inflasi, terutama pada momentum meningkatnya permintaan kebutuhan pokok dan jasa menjelang Natal dan Tahun Baru.
Disebutkan bahwa setiap menjelang Natal dan Tahun Baru, dinamika ekonomi cenderung meningkat, terutama pada komoditas pangan, transportasi, dan energi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan terhadap stabilitas harga apabila tidak diantisipasi dengan baik.
“Capaian inflasi Kota Bandar Lampung hingga November 2025 masih berada pada level yang terkendali, dengan inflasi sebesar 0,19 persen. Ini menunjukkan adanya penurunan harga secara umum dibandingkan bulan sebelumnya serta sinergi yang telah berjalan dengan baik,” demikian disampaikan dalam sambutan Wali Kota.
Meski demikian, Wali Kota mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga pada komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, daging ayam, telur, minyak goreng, dan gula pasir. Oleh karena itu, TPID diminta untuk terus memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi melalui kebijakan yang terarah dan kolaboratif.
Wali Kota Bandar Lampung juga mengajak seluruh anggota TPID, stakeholder terkait, serta masyarakat untuk bergotong royong menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.