Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa partainya menempatkan rakyat sebagai koalisi permanen dalam politik nasional. Hingga saat ini, PDIP belum membahas secara khusus soal koalisi menghadapi Pemilu 2029.
Hasto menyampaikan, dalam sistem demokrasi Indonesia pasca reformasi, kekuasaan politik harus kembali kepada rakyat.
“Koalisi permanen bagi PDI Perjuangan adalah dengan rakyat, karena makna kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” ujar Hasto di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Minggu (15/2/2026).
Menurutnya, dinamika politik nasional sangat terbuka terhadap kerja sama antarpartai. Namun PDIP menegaskan tidak akan mencampuri kedaulatan politik partai lain yang ingin membentuk koalisi permanen.
Golkar dan Gerindra Bahas Koalisi Permanen
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, mengungkapkan pihaknya telah menjalin komunikasi politik dengan Partai Gerindra terkait rencana pembentukan koalisi permanen.
Menurut Sarmuji, koalisi jangka panjang dinilai penting untuk menjaga stabilitas politik nasional, terutama dalam menghadapi kebijakan strategis yang kerap berada dalam posisi dilematis.
Ia menegaskan Golkar mendorong koalisi yang tidak hanya bersifat sementara, melainkan kuat dalam jangka panjang, bahkan melampaui satu periode pemilu.
“Koalisi permanen diperlukan agar partai tidak hanya bersama saat kondisi baik, tetapi juga tetap solid dalam situasi sulit,” ujarnya.
Terkait durasi koalisi, Sarmuji menyebut jangka waktunya masih terbuka untuk dibahas lebih lanjut melalui komunikasi intensif antarpartai politik.
Ia juga mengisyaratkan sudah ada sejumlah partai lain yang menunjukkan sinyal dukungan terhadap gagasan koalisi permanen tersebut.