
BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota Bandar Lampung resmi melantik sebanyak 112 pejabat eselon III dan IV di lingkungan pemerintah daerah setempat, Jumat (13/2/2026).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah penyegaran organisasi sekaligus penguatan kinerja birokrasi guna mendorong percepatan pembangunan daerah.
Terdiri dari Pejabat Administrator hingga Kepala Puskesmas
Ratusan pejabat yang dilantik terdiri dari berbagai jabatan strategis, yakni:
-
12 pejabat administrator
-
82 pejabat pengawas
-
17 kepala Puskesmas
Pelantikan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
Diminta Hadirkan Inovasi dan Akselerasi Pembangunan

Dalam kesempatan tersebut, pimpinan daerah menegaskan pentingnya inovasi dan kinerja nyata dari para pejabat yang baru dilantik.
Ia menyampaikan bahwa pelantikan tidak hanya bertujuan sebagai rotasi jabatan, tetapi juga untuk mendukung visi pembangunan daerah.
Menurutnya, seluruh pejabat harus mampu menghadirkan terobosan baru di setiap unit kerja serta mengakselerasi program pembangunan.
“Selain penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja, juga untuk mendukung visi besar menjadikan Bandar Lampung sebagai kota yang maju, agamis, dan sejahtera,” ujarnya.
Tekankan Pelayanan Publik Bersih dan Transparan

Para pejabat juga diminta menjadi teladan bagi jajaran staf serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap pelayanan publik yang ramah, transparan, dan bebas pungutan liar.
“Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat dan bersih. Saya tidak ingin ada keluhan terkait birokrasi lambat atau penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.
Kunci Keberhasilan Ada pada Kolaborasi
Lebih lanjut disampaikan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bergantung pada individu, melainkan kerja sama dan koordinasi yang solid antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Para pejabat diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata di berbagai sektor strategis, mulai dari kebersihan kota, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
