Jakarta — Pemerintah Indonesia berencana membuka keran impor bahan bakar nabati bioetanol sebagai bagian dari kesepakatan dagang internasional dan persiapan kebijakan campuran etanol dalam bensin.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan impor bioetanol dari Amerika Serikat akan dilakukan selama produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.
Kebijakan ini menjadi langkah strategis menuju implementasi mandatori campuran bioetanol pada bahan bakar kendaraan.
Bahlil menjelaskan impor bukan bertujuan menggantikan produksi dalam negeri, melainkan untuk menutup selisih antara kebutuhan konsumsi dan kapasitas produksi nasional.
“Sampai produksi kita memenuhi kebutuhan dalam negeri, impor boleh dilakukan, termasuk dari Amerika,” ujarnya dalam konferensi pers.
Menurutnya, industri bioetanol nasional sebenarnya sudah ada, namun kapasitasnya masih belum mencukupi untuk program campuran bahan bakar skala besar.
Pemerintah menargetkan implementasi mandatori bioetanol:
-
E5 (5%) pada 2028
-
E10 (10%) pada 2030
-
Potensi meningkat hingga E20 (20%) di masa depan
Program ini bertujuan mengurangi ketergantungan impor BBM fosil serta menekan emisi karbon.
Tarif Impor Nol Persen, Harga Lebih Kompetitif
Dalam kesepakatan dagang resiprokal, bioetanol dari AS akan dikenakan tarif impor 0 persen.
Hal ini diyakini dapat membuat harga bahan baku energi lebih murah dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
Pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana impor sekaligus implementasi mandatori bioetanol.
Evaluasi kebijakan impor akan dilakukan dalam waktu 90 hari ke depan untuk menyesuaikan kebutuhan nasional.
Dampak Strategis bagi Energi Nasional
Kebijakan impor bioetanol dinilai memiliki dampak besar:
-
Mendukung transisi energi bersih
-
Menekan impor BBM fosil
-
Menguatkan ketahanan energi nasional
-
Membuka peluang industri biofuel domestik