Ganjar Jationo Kembali Pimpin Dinas Infokomtik Lampung, Tukar Kursi dengan Ahmad Saefullah

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Infokomtik) Provinsi Lampung Ganjar Jationo.

Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal kembali mempercayakan jabatan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Infokomtik) Provinsi Lampung kepada Ganjar Jationo. Pelantikan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (26/6/2025).

Ganjar sebelumnya sempat dicopot dari jabatan tersebut pada masa Gubernur Arinal Djunaidi (2019–2024), menyusul sorotan publik terkait kritik TikToker Bima Yudho Saputro mengenai kondisi jalan rusak di Lampung yang menjadi viral. Setelah itu, Ganjar dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.

Ia kembali aktif ke publik saat mewakili Penjabat Gubernur Samsudin pada beberapa agenda resmi. Kini, di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal (2024–2030), Ganjar kembali dipercaya memimpin dinas strategis tersebut.

Dalam pelantikan yang sama, Marindo juga melantik Ahmad Saefullah, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik—menggantikan posisi yang ditinggalkan Ganjar. Keduanya praktis “tukar kursi” dalam rotasi jabatan kali ini.

Baik Ganjar maupun Ahmad dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan kalangan media. Ganjar dinilai komunikatif dan tidak segan turun langsung menjalin silaturahmi dengan wartawan maupun organisasi profesi pers. Sementara Ahmad Saefullah, meski berlatar belakang militer sebagai alumni AKABRI 1992, dikenal ramah dan terbuka terhadap insan pers, terutama saat mengelola kerja sama publikasi di lingkungan Pemprov Lampung.

Pelantikan keduanya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/3146/VII.4/2025 tertanggal 25 Juni 2025. Marindo menegaskan bahwa rotasi ini merupakan hasil dari proses uji kompetensi yang telah diikuti kedua pejabat, sebagai bagian dari penataan birokrasi dan optimalisasi kinerja pejabat tinggi pratama.

“Rotasi ini bertujuan untuk memperkuat struktur birokrasi dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal,” ujar Marindo dalam sambutannya.

Tinggalkan Balasan