LAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Ruang Command Center Lantai 2, Kantor Gubernur Lampung, Senin (7/7/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang membagi fokus pembahasan menjadi tiga topik utama: pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan percepatan pembangunan tiga juta rumah.
Dalam pemaparannya, Mendagri Tito menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I tahun 2025 (y-on-y) mencapai 4,87 persen. Capaian ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-45 dari 185 negara di dunia, dan peringkat ke-4 di antara negara-negara G-20 serta ASEAN, mengungguli Singapura dan Malaysia.
“Kita patut bersyukur di tengah situasi geopolitik global, ekonomi Indonesia tetap tumbuh di angka yang positif,” ujar Tito.
Tito menekankan, pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi di tingkat daerah. Berdasarkan data BPS, Provinsi Lampung mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen (y-on-y)—lebih tinggi dari rata-rata nasional. Capaian ini menempatkan Lampung di peringkat ke-9 dari 38 provinsi, dan peringkat pertama di wilayah Sumatera.
Sembilan Langkah Konkret Dorong Ekonomi Daerah
Dalam sesi berikutnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, memaparkan 9 langkah strategis untuk mendorong percepatan ekonomi daerah, yaitu:
-
Konsumsi Rumah Tangga: Pengendalian harga bahan pokok dan peningkatan kesempatan kerja.
-
Belanja Pemerintah: Percepatan realisasi APBD dan proyek infrastruktur daerah.
-
Investasi: Percepatan realisasi PMA/PMDN, peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, industri manufaktur, dan kemudahan perizinan usaha.
-
Net Ekspor: Pencegahan ekspor-impor ilegal dan optimalisasi pasar ekspor lokal.
Senada dengan itu, Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menegaskan dukungan BPS dalam penyediaan data akurat dan berkualitas guna mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam menerjemahkan kebijakan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
“BPS siap hadir mencatat seluruh aktivitas ekonomi di daerah untuk mendukung pembangunan yang berbasis data,” tegas Amalia.
Percepatan Program 3 Juta Rumah
Sebagai penutup, Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian PUPR, Imran, menyampaikan perkembangan program percepatan pembangunan 3 juta rumah, yang menjadi salah satu agenda prioritas nasional guna mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan perumahan.