PESIBAR – Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn., menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesibar dengan agenda jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, di ruang rapat paripurna DPRD, Kamis (10/7/2025).
Rapat yang dihadiri 18 dari 25 anggota DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II, Muhammad Amin Basri. Tampak hadir juga para Asisten, Staf Ahli, Forkopimda, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Camat 100 persen, artinya masyarakat Pesibar telah tercover 100 persen oleh jaminan kesehatan yang dikelola oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan terus berkolabrasi terhadap BPJS Kesehatan sebagai upaya penguatan,” jelas Wakil Bupati, Irawan Topani.
Menjawab masukan terkait isu pengangguran dan Sumber Daya Manusia (SDM), Wakil Bupati, Irawan Topani menerangkan, saat ini Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pesibar di angka 3,04, upaya untuk menurunkan TPT tersebut adalah dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan bagi calon tenaga kerja, pelatihan pada kawasan transmigrasi dan menciptakan iklim investasi yang stabil untuk meningkatkan sektor industri pengolahan yang masih belum optimal.
“Jawaban terkait isu ketahanan pangan dan iklim, dengan solusi penyusunan roadmap pangan berbasis wilayah, sistem pertanian cerdas iklim dan mitigasi bencana, bahwa ketahanan pangan dan ketangguhan bencana merupakan misi pertama Pemkab Pesibar yang dipandang bahwa kedua hal tersebut merupakan isu penting untuk menjawab dampak perubahan iklim yang tidak terhindarkan. Terkait dengan ketahanan pangan mulai Tahun 2026 Pemkab Pesibar telah memasukan program baru pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) yaitu program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan dengan harapan mampu memberikan solusi dalam penyediaan pangan lokal potensial seperti pertanian dan perikanan yang merupakan sektor utama Pesibar. Untuk mitigasi bencana di tahun ini Pemkab Pesibar juga sedang menyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang diharapkan menjadi acuan dalam mitigasi bencana,” papar Wakil Bupati, Irawan Topani.