Jakarta – BPJS Kesehatan mencatat aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) per akhir tahun 2024 mencapai Rp 49,59 triliun. Angka ini disebut masih berada dalam kategori sehat, karena cukup untuk menutupi kewajiban pembayaran klaim hingga 3,40 bulan, di atas ambang batas minimal 1,5 bulan dan maksimal 6 bulan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa batasan ini ditetapkan karena dana yang dikelola BPJS adalah milik masyarakat dan tidak boleh diakumulasi secara berlebihan.
“Kalau aset neto dari BPJS itu sebesar 1,5 bulan, maksimum 6 bulan. Kebanyakan duit juga enggak boleh, karena ini uang masyarakat, titipannya saja. Makanya disebut dana amanat,” ujar Ghufron dalam acara Public Expose BPJS Kesehatan 2024 di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Senin (14/7/2025).
Investasi dan Peningkatan Iuran
BPJS Kesehatan juga mencatat hasil investasi sebesar Rp 5,395 triliun sepanjang 2024, sedikit turun dibandingkan 2023 yang mencapai Rp 5,710 triliun. Penurunan ini dikarenakan berkurangnya jumlah dana yang diinvestasikan, namun Ghufron memastikan kondisi tetap stabil.
“Menurun karena jumlah yang diinvestasikan juga turun, tapi bukan berarti tidak sehat,” jelasnya.
Sementara itu, kolektibilitas iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus meningkat, dari 98,62 persen di 2023 menjadi 99,17 persen di 2024. Pendapatan dari iuran pun naik dari Rp 151,7 triliun menjadi Rp 165,3 triliun.
BPJS Kesehatan kini bekerja sama dengan berbagai mitra pembayaran untuk memudahkan peserta, termasuk 37 bank, 28 mitra Payment Point Online Bank (PPOB), 12 mitra e-commerce dan fintech, serta 6 merchant ritel.
Cakupan Peserta Hampir Merata
Hingga akhir 2024, jumlah peserta program JKN telah mencapai 278,1 juta jiwa, atau setara dengan 98,45 persen dari total penduduk Indonesia. Dari sisi pemanfaatan layanan, tercatat 673,9 juta kunjungan sepanjang 2024, dengan rata-rata 1,8 juta kunjungan per hari.
“Data ini menunjukkan bahwa JKN bukan hanya luas cakupannya, tapi juga aktif dimanfaatkan oleh masyarakat,” ungkap Ghufron.
Pertumbuhan Fasilitas Kesehatan
Selama satu dekade pelaksanaan program JKN (2014–2024), terjadi pertumbuhan signifikan pada jumlah fasilitas layanan kesehatan:
-
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) meningkat 28 persen, dari 18.437 menjadi 23.682 unit.
-
Rumah sakit mitra tumbuh 88 persen, dari 1.681 menjadi 3.162 rumah sakit.
BPJS Kesehatan terus berupaya memastikan akses layanan yang lebih luas dan merata, sembari menjaga keberlanjutan finansial sistem jaminan kesehatan nasional.
“Ke depan, kami akan terus memperkuat kemitraan dan inovasi layanan agar peserta semakin mudah, cepat, dan nyaman dalam mengakses layanan kesehatan,” pungkas Ghufron.