Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat tata kelola penanggulangan bencana, sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi pembangunan daerah.
Pesan tersebut disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Setprov Lampung, Sulpakar, dalam apel bulanan Pemerintah Provinsi Lampung yang digelar di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur, Rabu (17/7/2025).
Dalam sambutan yang dibacakan, Gubernur Mirza menyoroti bahwa penanggulangan bencana tidak boleh dipandang sebagai penghalang, melainkan sebagai fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan.
“Dengan kondisi geografis yang beragam, luas wilayah, serta jumlah penduduk lebih dari 9 juta jiwa, tantangan kebencanaan di Provinsi Lampung makin kompleks. Oleh karena itu, kita memerlukan peningkatan kinerja, koordinasi lintas sektor, serta keselarasan kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah,” tegas Sulpakar.
Anggaran dan Tren Bencana 2025
Pada tahun anggaran 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung memperoleh alokasi dana sebesar Rp48 miliar, dengan realisasi anggaran pada triwulan pertama mencapai 10,41 persen. Ini mencerminkan kebijakan efisiensi dan fokus pada skala prioritas pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Berdasarkan data BPBD hingga 1 Juli 2025, Lampung telah mencatat 198 kejadian bencana, yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor — fenomena yang erat kaitannya dengan dampak perubahan iklim.