Tag: pemkab lambar

Pemerintahan

Wabup Mad Hasnurin Hadir Menjawab Keluhan Masyarakat Terhadap Kelangkaan Gas LPG

LAMBAR – Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin turun langsung ke gudang gas LPG untuk memastikan kelangkaan yang menghantui warga Lampung Barat selama bulan Suci Ramadan khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah.

Selain untuk memastikan kelangkaan gas LPG, Wakil Bupati Mad Hasnurin juga memastikan ketersediaan dan harga Sembilan Bahan Pokok (Sembako). Mad Hasnurin yang di dampingi Waka Polres Lampung Barat Gigih Andri Putranto melakukan pengecekan di pelataran Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit, Selasa 25 Maret 2025.

Pun Mad Hasnurin (begitu sapaan karibnya) menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk menangani apapun yang menjadi keluhan masyarakat “hari ini kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan penyaluran gas bersubsidi ini berjalan lancar,” kata Mad Hasnurin.

“Beberapa hari lalu ada keluhan masyarakat terkait ketersediaan gas LPG yang cukup sulit, maka dari itu kita turun langsung melakukan pengecekan ke gudang-gudang agar mengetahui penyebab kelangkaan,” kata Mad Hasnurin.

Mad Hasnurin mengatakan operasi pasar ini adalah langkah awal untuk mengatasi kelangkaan dan menjawab keluhan masyarakat “Kami memahami betul kesulitan yang dihadapi warga, terutama di bulan Ramadan ini kita akan terus melakukan oprasi sebagai upaya untuk memastikan stok gas LPG di masyarakat mencukupi menjelang hari Raya Idul Fitri,” sambungnya.

Menurut Mad Hasnurin, berdasarkan operasi yang dilakukan kelangkaan gas LPG beberapa hari lalu disebabkan meningkatnya pengunaan masyarakat terhadap gas LPG menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Setelah kita lakukan pengecekan ternyata kelangkaan gas LPG kemarin disebabkan meningkatnya pengguna gas LPG menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, bukan karena ada pengurangan stok,” tutupnya.

Sementara, salah satu pemilik agen gas LPG Takanajuo menjelaskan terkait stok gas LPG tetap normal seperti sebelum bulan suci Ramadhan.

“Kalau pengiriman stok biasa saja seperti sebelum bulan Ramadhan cuma mungkin karena menjelang Lebaran maka penggunaan gas LPG oleh masyarakat meningkat untuk membuat kue,” tuturnya.

Dirinya memastikan tidak ada pengurangan pengiriman stok di bulan Suci Ramadhan ini “Saya mendapat pengiriman stok gas LPG dua kali dalam kurun satu minggu di jual dengan harga normal seperti biasanya Rp. 20.000, kalau ada yang menjul di atas harga normal itu hanya oknum saja,” tutupnya.

Ditempat yang sama, Andrian salah satu masyarakat Kecamatan Balik yang sedang hendak membeli gas LPG dirinya berharap Pemerintah Kabupaten Lampung Barat ke depannya agar mengantisifasi hal serupa.

“Saya berharap ke depannya Pemerintah Kabupaten Lampung suapaya mengantisifasi hal seperti ini, dengan menambah stok khususnya di bulan suci Ramadhan menjelang Hari Raya Idul Fitri,” pungkasnya. (Medi)

Organisasi Pemerintahan

Massa Rubik dan Gembok akan Geruduk Kantor Kejati Lampung dan Polda Lampung Terkait Dugaan KKN Pemkab Lampung Barat

Bandar Lampung – Massa aksi unjuk rasa dari Lembaga Swadaya Masyarakat Restorasi Untuk Kebijakan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi (LSM Rubik dan LSM Gembok) akan Berkumpul di Tugu Adipura Kota Bandarlampung dan selanjutnya akan menggeruduk Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, dan Polda Lampung, dalam menyikapi Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada berbagai proyek milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, tahun 2023, Rabu (24/7/2024). Hal tersebut disampaikan oleh Feri Yunizar, S.Pd., selaku Ketua LSM Rubik dan Andre Saputra S.H., selaku Ketua LSM Gembok saat ditemui di Sekretariat Rubik, Jumat (19/7/2024).

Feri Yunizar, dalam wawancaranya mengatakan, Gerakan aksi unjuk rasa yang dilakukan tersebut merupakan suatu bentuk upaya LSM Rubik dan LSM Gembok dalam berperan aktif mendukung pemerintahan yang bersih dari KKN.

Ia menjelaskan bahwa dari data yang dimiliki serta hasil investigasi yang telah dilakukan Tim LSM Rubik bersama LSM Gembok, terhadap proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Sekretariat DPRD dan RSUD Alimudin Umar Kabupaten Lampung Barat, tahun 2023, ditemukan adanya dugaan kejanggalan yang mengarah pada dugaan KKN.

“Kita sudah memiliki data permulaan dan data penunjang lainnya yang sudah cukup menjadi bahan dasar kita dalam melaksanakan aksi unjuk rasa ini,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, selain melaksanakan aksi unjuk rasa, pihaknya juga sudah mempersiapkan laporan yang akan diserahkan kepada Kejati Lampung bersamaan dengan pelaksanaan aksi unjuk rasa.

“Lami akan mendesak Kejati Lampung untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada oknum – oknum pejabat yang diduga menjadi pelaku dan oknum pejabat yang terlibat atas dugaan KKN tersebut,” cetusnya.

Dilain sisi, Andre, menjelaskan jika Aksi unjuk rasa yang akan digelar tersebut sebenarnya sudah di persiapkan sejak senin, (15/7/2024) namun karna diduga ada penjegalan yang dilakukan oleh Pemkab Lambar melalui salah satu oknum kaban disana, sehingga aksi unras tersebut sempat ditunda.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh oknum Kaban berinisial PD tersebut sangat merugikan pihaknya, sebab aksi unjuk rasa yang akan dilakukan di Kabupaten Lampung Barat pada saat itu merupakan momen yang sangat tepat, dimana diketahui bahwa Kejaksaan Agung sedang atau akan berkunjung.

Namun, kendati demikian, pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa di Kota Bandarlampung, dengan Rute Tugu Adipura, Kejati Lampung dan Polda Lampung. (*)