Penulis: admin

Lampung Selatan, Penengahan — Upaya memperkuat ketahanan pangan dan mengembangkan perkebunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan dorongan baru. Pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyerahkan 7.000 bibit kopi dan kakao kepada para petani sebagai langkah percepatan penerapan Smart Agroforestry di wilayah tersebut.

Penyerahan bibit dilakukan dalam kegiatan Dialog bertema “Partisipasi Pengelolaan Smart Agroforestry dalam Mendorong Kebijakan Inovasi melalui Kolaborasi Inter-Generasi” yang berlangsung di Aula SMA Kebangsaan, Kecamatan Penengahan, Senin (2/12/2025).

Acara tersebut turut dihadiri Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Supriyanto, akademisi, mahasiswa, dan kelompok tani. Suasana semakin istimewa dengan kehadiran perwakilan negara sahabat, termasuk Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia, yang memberikan dukungan terhadap penguatan agroforestry di Lampung Selatan.

Dalam dialog utama, Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa bantuan bibit tersebut bukan hanya program seremonial, melainkan langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui penerapan Smart Agroforestry.

“Lahan-lahan kosong akan kita dorong untuk ditanami komoditas produktif seperti kopi dan kakao. Bibit akan kita bantu agar petani bisa meningkatkan pendapatan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Zulkifli Hasan.

Dukungan internasional juga mengalir. Perwakilan Kedutaan Besar Norwegia, Dewi Tresya, menyampaikan apresiasi atas pengelolaan hutan serta partisipasi masyarakat dalam program agroforestry di Lampung Selatan.

“Program ini mempromosikan pertanian dan perkebunan berkelanjutan melalui pendekatan kehutanan sosial. Tujuannya memastikan masyarakat mendapatkan kehidupan lebih baik sekaligus menjaga kelestarian alam,” kata Dewi.

Ia juga membagikan pengalamannya saat mengunjungi Desa Way Kalam, Kecamatan Penengahan, yang dinilainya berhasil mengintegrasikan konservasi hutan dengan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

“Kami melihat bagaimana hutan dijaga dan dikelola secara inklusif, memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan dan ketahanan pangan. Ini kekayaan besar untuk Indonesia,” tambahnya.

Pemerintah menilai bahwa kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, komunitas, hingga generasi muda—adalah kunci dalam mempercepat transformasi menuju model Smart Agroforestry yang berbasis teknologi dan ramah lingkungan.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif serta pembagian bibit kopi dan kakao kepada para petani sebagai langkah awal memperluas kawasan agroforestry produktif di Kabupaten Lampung Selatan.

Kalianda — Memasuki bulan terakhir Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menegaskan percepatan kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai fokus utama jelang penutupan tahun anggaran.

Pesan itu disampaikan dalam apel mingguan perdana bulan Desember yang digelar di Lapangan Korpri, Kompleks Perkantoran Pemkab Lampung Selatan, Senin (1/12/2025). Apel dipimpin Pelaksana tugas (Plt) Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan, Edy Firnandi, yang membacakan amanat Bupati Lampung Selatan.

Di hadapan para kepala perangkat daerah, pejabat administrator, fungsional, hingga seluruh ASN—mulai dari PNS, PPPK hingga THLS—Edy menegaskan bahwa Desember merupakan fase evaluasi sekaligus penentu keberhasilan program pembangunan sepanjang tahun.

“Ini bulan terakhir di Tahun 2025. Fase memastikan seluruh target RPJMD, Renstra, dan Renja dapat kita tuntaskan tepat waktu,” ujarnya.

Ia meminta percepatan realisasi anggaran, terutama pada program prioritas seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Edy menekankan bahwa tidak boleh ada kegiatan yang mengendap menjelang penutupan tahun anggaran.

“Kita tutup tahun dengan prestasi, bukan dengan alasan,” tegasnya.

Selain aspek anggaran, Edy juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat kualitas layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, hingga layanan kesehatan dan pelayanan dasar lainnya. Ia mengingatkan pentingnya percepatan digitalisasi melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) demi pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Pelayanan harus mudah diakses masyarakat,” imbuhnya.

Menjelang akhir tahun, Edy juga meminta jajarannya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan angin kencang, mengingat intensitas cuaca yang meningkat. Ia menekankan pentingnya koordinasi cepat antara BPBD, kecamatan, dan desa untuk menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat.

Edy menutup amanatnya dengan menegaskan pentingnya soliditas seluruh aparatur pemerintahan sebagai fondasi pembangunan.

“Kabupaten Lampung Selatan hanya bisa maju bila pemerintahannya disiplin, bekerja cepat, dan berjiwa melayani. Mari tingkatkan kinerja dan pengabdian kepada masyarakat,” ujar Edy.