Penulis: admin

LAMSEL, Jati Agung — Kawasan Kota Baru berubah menjadi lautan manusia ketika ratusan ribu jemaah dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara memadati lokasi Ijtima Ulama Dunia 2025: Tabligh Akbar Indonesia Berdoa, Jumat (28/11/2025). Suasana religius yang khusyuk menyatu dengan dinamika sosial dan ekonomi warga sekitar.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama hadir bersama Wakil Bupati M. Syaiful Anwar dan Sekretaris Daerah Supriyanto, menyambut para ulama dan jemaah yang sejak pagi sudah mengalir ke pusat kegiatan. Gelaran internasional yang berlangsung selama tiga hari, 28–30 November 2025, menjadikan Kota Baru sebagai pusat doa, tausiah, dan perjumpaan umat Islam.

Menteri Agama Jadi Khatib, Pesan Ukhuwah Menggema

Rangkaian hari pertama dimulai dengan salat Jumat berjamaah. Tampak Menteri Agama RI Nasaruddin Umar berada di saf terdepan bersama Menko Pangan RI Zulkifli Hasan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Gubernur Bengkulu Helmi Hasan.

Nasaruddin Umar yang menjadi khatib salat Jumat menyampaikan pesan damai dan persatuan. Dalam khutbahnya, ia mengajak umat Islam menjadikan Ijtima Ulama sebagai ruang memperkokoh ukhuwah, memperbaiki diri, dan memanjatkan doa bagi keselamatan bangsa.

“Kita tidak sekadar berkumpul memenuhi agenda. Ini adalah momen memohon keselamatan negeri, saling menguatkan, dan memelihara persaudaraan,” ucapnya di hadapan jemaah yang memadati area salat hingga ke luar tenda utama.

Ia turut menekankan pentingnya memperdalam nilai keislaman di tengah dinamika sosial dan tantangan zaman modern.

Kota Baru Hidup hingga Malam, Ekonomi Warga Ikut Bangkit

Selain menjadi pusat kegiatan keagamaan, Ijtima Ulama Dunia 2025 membawa dampak ekonomi yang signifikan. Ribuan jemaah yang hadir membuat kawasan Kota Baru kembali hidup hingga malam hari. Aktivitas UMKM meningkat pesat, mulai dari pedagang makanan, penyedia transportasi, hingga penginapan.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi menilai kegiatan berskala internasional ini bukan hanya mempererat persatuan umat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

“Kehadiran jemaah dari berbagai daerah membawa perputaran ekonomi yang luar biasa. Ini momentum yang harus dimanfaatkan warga untuk memperkuat usaha kecil mereka,” ujarnya.

Wanda (36), warga Kota Baru, merasakan langsung dampaknya. “Yang tadinya bukan pedagang jadi berdagang. Mau beli apa saja ada. Biasanya sepi, sekarang ramai sampai malam,” tuturnya.

Pemerintah daerah mencatat lonjakan aktivitas ekonomi yang terjadi spontan sejak hari pertama, termasuk sektor UMKM, transportasi lokal, hingga layanan homestay dan perhotelan. Ribuan jemaah yang berdatangan turut menggerakkan usaha kecil warga yang sebelumnya hanya berjalan pada hari-hari tertentu.

Kalianda — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Review Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Penyusunan Arsitektur Data di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Jumat (28/11/2025).

Kegiatan ini digelar untuk mengevaluasi kesesuaian arsitektur SPBE dengan kondisi aktual di lingkungan pemerintah daerah, sekaligus memastikan penerapan empat prinsip Satu Data Indonesia, yakni standar data, metadata, interoperabilitas data, serta kode referensi dan data induk.

FGD diikuti pejabat administrator Dinas Kominfo bersama perwakilan perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE.

Kepala Bidang Tata Kelola SPBE Dinas Kominfo Lampung Selatan, Delfarizy, menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi ruang untuk mengidentifikasi kebutuhan integrasi, perbaikan, serta rencana pengembangan sistem layanan pemerintah.

Ia menambahkan bahwa output utama kegiatan ini meliputi penyusunan dokumentasi evaluasi arsitektur SPBE dan arsitektur data terkini, rekomendasi pengembangan sistem ke depan, serta roadmap tindak lanjut yang terencana dan terstruktur.

“Kegiatan ini diharapkan menghasilkan kesepakatan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat integrasi sistem, keamanan, serta efisiensi layanan SPBE di Lampung Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Achmad Herry, menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh lagi berjalan lambat, manual, atau terkotak-kotak. Ia menyebut SPBE sebagai blueprint penyatuan sistem pemerintahan daerah.

“SPBE bukan sekadar memasukkan data ke komputer. Ini tentang menghadirkan layanan terpadu dan kemampuan pemerintah mengambil keputusan secara real time,” tegasnya.

Achmad Herry turut menyampaikan tiga fokus utama Pemkab Lampung Selatan ke depan: integrasi total sistem data, efisiensi anggaran terutama untuk menghindari duplikasi pengadaan aplikasi, serta peningkatan indeks SPBE.

Pada 2024, indeks SPBE Lampung Selatan berada di angka 3,08 dengan predikat baik dan menempati posisi ke-7 dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

“Capaian ini patut diapresiasi, tetapi harus menjadi pemacu untuk hasil yang lebih baik. Target kita bukan hanya tetap baik, tapi menjadi yang terbaik di Provinsi Lampung,” ujarnya.

Melalui FGD ini, Pemkab Lampung Selatan berharap percepatan transformasi digital dapat berlangsung semakin optimal dan terarah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan terintegrasi.