Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi), masuk dalam daftar nominasi tokoh paling korup di dunia menurut laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), sebuah organisasi jurnalisme investigasi internasional. Laporan ini dirilis pada 31 Desember 2024 di situs resmi OCCRP, yang menyebut Jokowi sebagai salah satu finalis untuk kategori Tokoh dalam Kejahatan Terorganisir dan Korupsi Tahun Ini.
Masuknya nama Jokowi dalam nominasi ini memicu berbagai reaksi, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Berikut ini adalah rangkuman respons yang muncul setelah berita tersebut diumumkan.
Daftar Finalis Tokoh Paling Korup 2024
OCCRP merilis daftar finalis berdasarkan suara pembaca dan penilaian dari dewan juri. Beberapa nama yang masuk nominasi selain Jokowi adalah:
- Presiden Kenya, William Ruto
- Mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo
- Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu
- Mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina
- Konglomerat India, Gautam Adani
Namun, dalam laporan tersebut tidak ditemukan informasi rinci terkait alasan pencalonan Jokowi. Hanya terdapat profil singkat mengenai dewan juri yang terlibat, seperti Alia Ibrahim (CEO Daraj.com) dan pendiri OCCRP, Paul Radu serta Drew Sullivan.
OCCRP: Organisasi Jurnalisme Investigasi Terkemuka
OCCRP adalah organisasi non-profit yang berfokus pada jurnalisme investigasi dan memiliki jaringan global yang tersebar di enam benua. Didirikan pada 2007 oleh Drew Sullivan dan Paul Radu, OCCRP dikenal karena karya investigasinya yang mendalam, termasuk dalam kasus Panama Papers yang bersama International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) memenangkan Pulitzer Prize pada 2017.
Sebagai organisasi yang berkomitmen untuk mengungkapkan keterkaitan antara kejahatan dan korupsi yang memicu krisis global, OCCRP telah meraih berbagai penghargaan prestisius, seperti Daniel Pearl Award dan European Press Prize.
Respons Jokowi Terhadap Nominasi Tokoh Paling Korup Dunia
Jokowi memberikan tanggapan atas pencalonannya sebagai salah satu tokoh paling korup dunia versi OCCRP. Dalam pernyataan kepada wartawan pada 31 Desember 2024, Jokowi menyebut tuduhan tersebut sebagai bagian dari fitnah dan framing jahat.
“Korupsi apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa,” tegas Jokowi. Ia menambahkan, “Sekarang banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti.”
Jokowi juga ditanya apakah nominasi ini bermuatan politis. “Ya ditanyakan saja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun-lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai, ormas, untuk tuduh, untuk framing jahat seperti itu ya,” jawabnya.
PDIP Soroti Masuknya Jokowi dalam Nominasi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tempat Jokowi bernaung selama ini, memberikan respons atas nominasi tersebut. Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyatakan bahwa masuknya Jokowi dalam daftar ini seharusnya menjadi sinyal bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan.
“Ini yang seharusnya dikejar oleh KPK, karena pastinya ada korupsi dan kerugian besar keuangan negara dalam kasus ini, bukan mengkriminalisasi Sekjen PDI Perjuangan,” kata Guntur.
Guntur menambahkan, laporan tersebut bisa menjadi petunjuk bagi KPK serta lembaga penegak hukum lainnya, seperti polisi dan kejaksaan, untuk memeriksa Jokowi dan keluarganya. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya pernah ada laporan mengenai dugaan ekspor ilegal biji nikel yang merugikan negara hingga ratusan triliun, yang melibatkan nama-nama seperti Bobby Nasution, menantu Jokowi.
Guntur juga menduga bahwa nominasi ini terkait dengan penolakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terhadap permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya. “Penolakan waktu itu seperti nubuat, bahwa Jokowi adalah salah satu pemimpin di dunia yang terkorup, seperti yang dilaporkan oleh OCCRP saat ini,” ungkap Guntur.
Kesimpulan
Meski masuk dalam nominasi tokoh paling korup dunia versi OCCRP, Jokowi membantah tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai bagian dari fitnah. Sementara itu, PDIP menilai ini sebagai kesempatan bagi KPK untuk membuka penyelidikan lebih lanjut. Perkembangan kasus ini akan terus menarik perhatian publik dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses hukum dan politik di Indonesia.
