Korsel – Pada Rabu (15/01/2025), dua kendaraan penyidik dari Kantor Penyidikan Anti Korupsi Korea Selatan (CIO) tiba di kediaman Presiden Yoon Suk-Yeol yang telah dimakzulkan, di Seoul. Dilansir dari Yonhap News TV, penyidik tersebut berupaya untuk menangkap Yoon, meskipun mereka harus melewati kerumunan pendukung yang memadati area sekitar kediaman.
Para pendukung Yoon, yang dengan penuh semangat menjaga kediaman sang mantan presiden, menyerukan ‘penangkapan ilegal’ sambil mengibarkan bendera Korea Selatan dan Amerika Serikat. Situasi ini semakin memanas dengan upaya para pendukung untuk melindungi Yoon dari penangkapan yang sedang dilakukan.
Namun, penyidik kembali menemui hambatan. Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) kembali menghadang upaya mereka untuk menangkap Yoon. Penangkapan ini berdasarkan putusan pengadilan, dan jika berhasil, Yoon akan menjadi presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang ditangkap.
Ini adalah upaya kedua yang dilakukan oleh penyidik untuk menangkap Yoon. Sebelumnya, pada 3 Januari 2025, mereka juga gagal melaksanakan penangkapan setelah dihadang oleh pengawal Yoon. Saat itu, tim gabungan CIO dan polisi membawa surat penangkapan dan 1.000 personel, namun mereka terhalang oleh barikade pengawal presiden.
Keamanan Ketat di Kediaman Yoon
Sebagai respons terhadap upaya penangkapan tersebut, pengawal Yoon mengubah kediamannya menjadi seperti benteng. Mereka memasang kawat berduri dan barikade bus di sekitar rumah, sementara puluhan polisi berseragam terlihat mengamankan area sekitar kediaman di Seoul tengah.
Jika penangkapan Yoon berhasil, ia akan ditahan selama 48 jam, dengan kemungkinan perpanjangan jika penyidik mengajukan surat penahanan baru. Kuasa hukum Yoon, yang berada di dalam kediamannya, terus mengklaim bahwa penangkapan ini ilegal. Bahkan, Kepala Staf Kepresidenan telah meminta agar upaya penangkapan dihentikan.
Sidang Pemakzulan Yoon Berlanjut
Di sisi lain, sidang pemakzulan Yoon berlangsung pada Selasa (14/01), meskipun Yoon menolak hadir dengan alasan keamanan. Meskipun demikian, sidang terus berjalan tanpa kehadirannya dan akan dilanjutkan pada Kamis (16/01).
Yoon sendiri tengah menghadapi tuduhan terkait korupsi kebijakan, khususnya perintahnya untuk melaksanakan darurat militer pada 3 Desember 2024. Selain itu, Yoon juga diduga memerintahkan militer untuk masuk ke gedung parlemen dalam upaya membubarkan sidang yang sedang berlangsung.